PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2578 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2744 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2559 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2414 Kali
Langgar Undang Undang RI No 31 Tahun 1999
Kepala BKD Kampar dan Kontraktor Segera Di Meja Hijaukan
RADARPEKANBARU.COM - Dua tersangka korupsi pengadaan baju muslim koko di Pemkab Kampar, segera di meja hijaukan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Berkas kedua tersangka yakni Asril Jasda dan Firdaus telah dilimpahkan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkinang.
Hasan Basri SH, Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (23/2/15) siang membenarkan pihaknya telah menerima berkas perkara korupsi pengadaan baju koko tersebut.
"Tadi pagi kami menerima berkas perkara korupsi bajo koko yang diserahkan JPU Yongki, SH MH dari Kejari Bangkinang," terangnya.
Berkas perkara dengan dua berkas (split) atas nama tersangka Asril Jasda (Kepala BKD Kampar) dan Firdaus (Direktur CV Mulya Raya Mandiri) ini, nantinya akan disidangkan oleh majelis hakim yang dipimpin Amin Ismanto, SH MH.
Dijelaskan Hasan, perbuatan kedua terdakwa yang dijerat jaksa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu bermula tahun 2012 lalu.
Dimana Asril Jasda, sewaktu menjabat Kabag Administrasi Pembangunan dan Data Elektronik Setdakab Kampar mengadakan kegiatan pengadaan baju muslim (koko) sebanyak 15 ribu pasang lebih.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengadaan yang menelan biaya Rp 2,4 miliar itu tidaklah melalui proses lelang. Tetapi terdakwa Asril Jasda dan Firdaus,Direktur CV MRM, hanya memberikan jatah baju kepada kepada setiap dalam bentuk uang sebesar Rp80 juta hingga Rp200 juta. Karena jatah setiap camat diberikan bervariasi.
"Akibat perbuatan kedua terdakwa, Negara dirugikan Rp600 juta lebih," terang Hasan.
Diberitakan sebelumnya, Pengadaan baju koko yang digagas Bupati Kampar yang disebut-sebut sebagai kegiatan sosial, sarat dengan kontroversi. Sehingga kegiatan itu mencuat ke publik. Karena hampir seluruh camat di Kampar serentak mendatangi DPRD Kampar. Mereka kompak meminta agar dianggarkan dana pengadaan baju koko.
Karena menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, pada Pasal 39, pengadaan barang yang sejenis harus disentralisasikan pengerjaannya. Artinya, tidak bisa dipecah dan harus dikerjakan oleh instansi otoritas.(radarpku/rt)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Mahkamah Agung RI Menangkan Arman Setiawan Dkk Atas Kasus Lahan 300 Hektar di Kampung Rawang Air Putih- Siak
RADARPEKANBARU - Persengketaan Kebun Kelapa Sawit seluas 300 hektar di Kampung R.
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Meranti,-Kapolsek Rangsang Polres Meranti berhasil Peng.
Polres Meranti Bekuk Pencuri Toko Emas, Kerugian Hingga Puluhan Juta
Meranti ,- Ungkap kasus terhadap pelaku Dugaan Tindak Pidana Pencur.
Bawa BBM Tanpa Dokumen, 1 Unit Mobil dari Palembang Tujuan Kandis Diamankan di Polres Pelalawan
RADARPEKANBARU.COM-Diduga muatan mencurigakan, dua orang masyarakat Pangkalan Ke.
Kajari Meranti Tetapkan 2 Orang Tersangka Kasus Bibit Kopi Liberika.
Meranti,- Kejaksan Negeri Kepulauan Meranti melalui Tim Penyidi.
Warga Resah Gudang Pelangsir BBM Subsidi Beroperasi Terang-terangan di Bunga Raya, Kapolsek Tidur ?
RADARPEKANBARU.COM-Aktivitas ilegal penimbunan BBM subsidi jenis Biosolar yang k.
TULIS KOMENTAR +INDEKS