Latest Posts

Karyawan BUMN Bakal Diwajibkan Salurkan Zakat Lewat Baznas

Wed, 15 Jul 2026 09:54:53 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bakal mengoptimalkan potensi dana sosial keagamaan di lingkungan perusahaan pelat merah.

Danantara bersiap menerbitkan regulasi tegas guna mewajibkan seluruh perusahaan BUMN memfasilitasi dan menyalurkan zakat karyawan Muslim mereka langsung melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI.

"Nanti bisa kita buat surat edarannya dari Danantara untuk mereka bisa menyalurkan bagi karyawan, untuk langsung ke Baznas," kata CEO BPI Danantara, Rosan P Roeslani, dikutip Rabu 15 Juli 2026.

Langkah strategis ini diambil untuk mengoptimalkan potensi dana zakat dari lembaga maupun karyawan BUMN yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun per tahun.

Selama ini, realisasi penghimpunan zakat di lingkungan BUMN dinilai masih sangat rendah dan belum mencerminkan potensi riil yang ada.

Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, menyambut baik respons cepat Danantara. Menurutnya, dukungan regulasi dari Danantara sangat krusial agar pengumpulan dana sosial ini memiliki dasar hukum yang kuat di internal BUMN, sekaligus menjadi pilar baru pengentasan kemiskinan di luar instrumen APBN.

"Untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, selain dana dari APBN, kami perlu Bapak (Danantara) untuk mendukung peraturan tata kelola zakat, infak, sedekah bagi karyawan muslim pada BUMN," kata Sodik.

Sodik menambahkan, optimalisasi ekonomi syariah dan dana umat ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang sejak lama menaruh perhatian besar pada sektor ini sebagai solusi menghadirkan keadilan sosial.(rml)

AS Serang Iran dan Tutup Akses Pelabuhan di Selat Hormuz

Wed, 15 Jul 2026 09:50:07 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan baru terhadap sejumlah target di Iran beberapa saat sebelum kembali memberlakukan blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran yang berada di sekitar Selat Hormuz.

Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) dalam unggahannya di X pada Rabu, 15 Juli 2026, menyatakan serangan dimulai pada pukul 15.00 waktu AS bagian timur (ET). Satu jam kemudian, tepat pukul 16.00 ET, AS kembali menjalankan blokade angkatan laut di kawasan Teluk Oman dan sekitar Selat Hormuz.

"Pada pukul 15.00 ET hari ini, pasukan Komando Pusat AS mulai melancarkan gelombang serangan tambahan terhadap Iran untuk terus melemahkan kemampuan Iran yang digunakan menyerang kapal-kapal dagang di Selat Hormuz," tulis CENTCOM.

Blokade ini sebelumnya dicabut setelah AS dan Iran menyepakati gencatan senjata sementara dalam nota kesepahaman 14 poin yang ditandatangani bulan lalu. Namun, pekan lalu Donald Trump menyatakan gencatan senjata tersebut telah berakhir karena kedua pihak saling menuduh melanggar kesepakatan.

Trump kemudian mengumumkan bahwa AS akan kembali memblokade Iran setelah menilai upaya Teheran untuk menguasai Selat Hormuz kembali meningkat. Data perusahaan pelacak kapal juga menunjukkan lalu lintas kapal dagang di jalur tersebut turun tajam dalam beberapa hari terakhir.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump juga sempat mengusulkan biaya sebesar 20 persen untuk seluruh kargo yang melintasi selat itu, tetapi sehari kemudian membatalkan rencana tersebut dan mengatakan skema itu akan digantikan dengan kesepakatan perdagangan dan investasi bersama negara-negara Teluk(rml)

Rapat Paripurna Istimewa, HUT ke-242 Pekanbaru Jadi Momentum Perkuat Kolaborasi Bangun Kota Bertuah

Tue, 23 Jun 2026 18:53:08 +0700

RADARPEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Kota Pekanbaru di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (23/6/2026). Peringatan ini menjadi momentum memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan Kota Bertuah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid didampingi Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri dan M. Dikky Suryadi Khusaini. Hadir Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Plh Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.

Suasana paripurna berlangsung khidmat diawali tari persembahan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, hingga penayangan video bertajuk KolaborAksi Menjadi Aksi yang menggambarkan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam membangun Kota Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak seluruh masyarakat menjadikan usia ke-242 Kota Pekanbaru sebagai momentum memperkuat kebersamaan. Menurutnya, perjalanan panjang Pekanbaru merupakan hasil kerja keras para pendahulu yang harus dilanjutkan melalui kolaborasi dan kerja nyata.

"Pekanbaru adalah rumah besar bagi kita bersama. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk berkolaborasi menghadirkan manfaat bagi kota ini," ujar Agung.

Ia menegaskan berbagai persoalan seperti pembangunan infrastruktur, penanganan banjir hingga peningkatan pelayanan publik terus menjadi prioritas pemerintah daerah. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila didukung seluruh elemen masyarakat.

Agung juga mengungkapkan, selama satu tahun empat bulan memimpin bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar, sejumlah program pembangunan yang sebelumnya masih berupa rencana kini telah terealisasi dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Alhamdulillah, apa yang dulu masih berupa rencana, sekarang sudah dilaksanakan dan dirasakan masyarakat. Semua ini merupakan hasil sinergi pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan. Tidak boleh ada sekat dalam membangun Pekanbaru," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan tema KolaborAksi Menjadi Aksi harus diwujudkan dalam langkah konkret, bukan sekadar slogan. Menurutnya, Pekanbaru yang kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera membutuhkan dukungan seluruh pihak agar pembangunan berjalan optimal.

"Membangun Pekanbaru membutuhkan kerja sama semua pihak. Setiap kebijakan dan program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memberikan apresiasi atas berbagai pembangunan yang terus dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya di sektor infrastruktur dan penataan kota.

Ia berharap konsistensi pembangunan yang dilakukan dapat terus dipertahankan sehingga Pekanbaru semakin berkembang sebagai ibu kota Provinsi Riau yang maju, nyaman, dan berdaya saing.(GaleriFoto/RP)

Plt Gubri, Walikota dan Wakil Walikota menghadiri Rapat Paripurna Istimewa pada HUT ke242 Pekanbaru.

Plt Gubri SF Hariyanto disambut saat akan menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru H Agung Nugroro dan istri bersama Wakil Walikota Markarius Anwar dan istri saat akan menghadiri Rapat Paripurna Istimewqa HUT Pekanbaru.

Tari Persembahan pada Rapat Paripurna Istimewa HUT Pekanbaru.

Foto bersama usai Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Kota Pekanbaru .

Rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-242 Pekanbaru,Ketua DPRD Pekanbaru M Isa Lahamid Ziarah ke makam Sultan Marhum Pekan

Mon, 22 Jun 2026 17:39:39 +0700

RADARPEKANBARU. COM - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M. Isa Lahamid, bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius melaksanakan ziarah ke makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan, Senin (22/6/2026).

Ziarah yang berlangsung di Kompleks Masjid Raya Pekanbaru, Kecamatan Senapelan, itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru.

Makam Marhum Pekan yang berada di kawasan bersejarah tersebut menjadi tempat peristirahatan terakhir Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah bersama ayahandanya, Marhum Bukit. Kegiatan ziarah diawali dengan pembacaan doa sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri Kota Pekanbaru.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru M. Isa Lahamid mengatakan, ziarah ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri yang telah meletakkan dasar pembangunan Kota Pekanbaru hingga berkembang seperti saat ini.

"Marhum Pekan memiliki peran besar dalam sejarah berdirinya Kota Pekanbaru. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati jasa para pendahulu dengan mendoakan mereka sekaligus menjaga nilai-nilai sejarah yang telah diwariskan," ujar Isa.

Menurut Isa, Hari Jadi Kota Pekanbaru harus dimaknai sebagai refleksi untuk melanjutkan cita-cita para pendiri dalam membangun daerah yang maju, sejahtera, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya Melayu. Semangat kebersamaan dan persatuan, katanya, menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan kota.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih mengenal sejarah lahirnya Pekanbaru. Dengan memahami sejarah, masyarakat diharapkan semakin mencintai daerahnya serta memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan budaya dan identitas kota.

"Sejarah adalah jati diri sebuah daerah. Kalau kita memahami sejarah, maka kita akan memiliki rasa memiliki terhadap kota ini. Karena itu, mari kita rawat peninggalan sejarah dan terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Pekanbaru," tambahnya.

Isa berharap peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan pembangunan. Menurutnya, dengan tetap menghormati sejarah dan jasa para pendiri, Pekanbaru akan terus tumbuh menjadi kota yang maju, berbudaya, dan semakin membanggakan.(Galeri Foto/RP)

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M. Isa Lahamid ziarah di makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan,

Ziarah di makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan,

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M. Isa Lahamid melakukan penyiraman di makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan,

Ketua DPRD Kota Pekanbaru M Isa Lahamid bersama Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho Ziarah di makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan,

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, M. Isa Lahamid saat tiba di makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan,

Rangkaian ziarah makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang lebih dikenal sebagai Marhum Pekan

Pemprov Riau Percepat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan Benahi Tata Kelola BUMD

Tue, 14 Jul 2026 10:08:00 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia serta pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (13/7/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, mengatakan hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah terus didorong untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi melalui monitoring, evaluasi, reviu, serta penguatan sistem pengawasan internal.

"Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada masing-masing perangkat daerah dan terus mendorong penyelesaian seluruh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai langkah perbaikan juga dilakukan melalui monitoring, evaluasi, reviu, dan audit internal terhadap pertanggungjawaban belanja perangkat daerah," ujar Syahrial.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga melakukan pembenahan tata kelola BUMD melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Evaluasi terhadap direksi dan komisaris terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta kinerja perusahaan daerah.

Ia mengatakan pembenahan tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pembenahan BUMD menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kami terus mendorong penerapan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar BUMD semakin sehat dan berdaya saing," jelasnya.

Syahrial menegaskan, perbaikan tata kelola keuangan dan penguatan BUMD merupakan bagian dari upaya membangun fondasi fiskal daerah yang lebih kuat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan melakukan pembenahan tata kelola BUMD.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan BUMD mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan daerah.

"Kami berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal dan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Begitu pula pembenahan BUMD perlu terus dilakukan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat," tutup Ahmad Tarmizi.(mcr)

Gelombang Kedua, Ratusan Pegawai Lama di Sekretariat DPRD Riau Dimutasi

Tue, 14 Jul 2026 10:05:38 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Ratusan pegawai Sekretariat DPRD Riau kembali dimutasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Mutasi pegawai ini merupakan lanjutan dari kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yang sebelumnya telah melakukan mutasi besar-besaran terhadap 307 pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.

Kali ini, pegawai yang dipindahkan merupakan pegawai lama sisa dari mutasi tahap pertama. Ada ratusan pegawai di Sekretariat DPRD yang dipindahkan ke beberapa OPD di lingkungan Pemprov Riau.

Selain pegawai yang dimutasi keluar, juga ada ratusan pegawai baru yang masuk menggantikan. Pegawai yang baru masuk didatangkan dari berbagai OPD, termasuk mereka yang sebelumnya bertugas di panti jompo.

Hal itu dibenarkan oleh Kabag Umum Sekretariat DPRD Riau Zulkarnain Yusuf. Ia menyebut, para pegawai yang dimutasi menerima pada Senin (13/7/2026) sore.

Sesuai dengan SK yang diterima, para pegawai yang dipindah mulai besok sudah tidak bertugas lagi di DPRD Riau.

"Sesuai SK yang mereka terima. Hari ini terima SK, berarti besok sudah tidak lagi bmdu sini, diganti dengan pegawai yang baru," ujar Zulkarnain.

Dia menyebut, semua pegawai lama yang bertugas di DPRD Riau sudah dimutasi ke OPD lain. Artinya, Sekretariat DPRD Riau diisi oleh pegawai baru dan pindahan dari sejumlah OPD di Riau.(ckc)

Polda dan Kejati Riau Perkuat Sinergi, Komitmen Wujudkan Penegakan Hukum Berintegritas

Tue, 14 Jul 2026 09:46:18 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, berintegritas, dan berkeadilan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi antara Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan beserta jajaran dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau I Dewa Gede Wirajana di Kantor Kejati Riau, Senin (13/7/2026). Pertemuan itu juga dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstitusi dalam mendukung sistem peradilan pidana yang efektif serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sehingga komunikasi dan sinergi harus terus diperkuat.

"Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, sinergi dan komunikasi harus terus diperkuat agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Irjen Herry, hubungan yang harmonis antarlembaga penegak hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

"Kami sepakat untuk terus membangun hubungan kerja yang solid dan saling mendukung sesuai tugas serta kewenangan masing-masing. Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif dan berintegritas," katanya.

Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin harus terus dipelihara melalui komunikasi yang intensif dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di daerah.

"Silaturahmi ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan penegakan hukum yang semakin dipercaya masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana menyambut baik kunjungan Kapolda Riau sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum di Provinsi Riau.

"Kami mengapresiasi kunjungan Bapak Kapolda Riau beserta jajaran. Silaturahmi ini semakin memperkuat koordinasi dan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Kejaksaan Tinggi Riau dan Polda Riau. Kolaborasi yang solid merupakan kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar Dewa.

Menurutnya, Kejati Riau akan terus membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh aparat penegak hukum agar setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

"Dalam sistem peradilan pidana, setiap institusi memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Namun, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan penegakan hukum yang efektif, objektif, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," katanya.

Dewa berharap sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI di Riau terus diperkuat guna menjaga stabilitas keamanan, mendukung iklim investasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Kami berharap semangat kebersamaan ini terus terpelihara sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pelayanan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan," tutupnya.(ckc)

Seberapa Sering Kita Merasakan Waktu Berjalan Begitu Cepat? Ini Penjelasan Ulama

Tue, 14 Jul 2026 09:38:06 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Betapa cepatnya hari-hari berlalu.Pernahkah kita benar-benar menyadarinya? Sesungguhnya cepatnya pergantian hari dan malam adalah sesuatu yang sangat menggetarkan hati.

Seseorang baru saja meletakkan kepalanya di atas bantal untuk tidur, tiba-tiba cahaya fajar sudah menyingsing. Baru saja terbangun di pagi hari, tanpa terasa waktu tidur kembali telah tiba.

Begitu pula dengan perjalanan pekan. Baru saja memasuki awal pekan, tahu-tahu kita sudah berada di penghujungnya. Demikian pula bulan demi bulan dan tahun demi tahun yang berlalu dengan kecepatan yang seolah menakutkan.

Bulan dan tahun berlalu begitu cepat tanpa disadari. Baru saja kita menjalani Ramadhan, berpuasa sebulan penuh, lalu tidak terasa kita sudah kembali menanti Ramadan berikutnya.

Hari raya datang dan pergi. Tahun demi tahun terus berganti. Anak kecil tumbuh menjadi dewasa. Pemuda beranjak tua. Manusia terus berjalan menuju akhir kehidupannya. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah amal perbuatannya.

Allah SWT berfirman:

''yaitu pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya." (QS an-Nazi'at: 35).

Malam-malam berlalu secepat kedipan mata. Umur manusia habis seakan hanya sebuah mimpi yang singkat.

Allah SWT berfirman:

“Pada hari ketika mereka melihat hari Kiamat itu (karena suasananya hebat), mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar saja) tinggal (di dunia) pada waktu sore atau pagi hari.” (QS An-Nazi'at: 46)

Di antara tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat adalah cepatnya perjalanan waktu. Dapat disaksikan bersama hal itu dengan jelas pada masa sekarang. Bahkan kelak waktu akan terasa semakin singkat sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

"Tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat; satu tahun terasa seperti satu bulan, satu bulan seperti satu pekan, satu pekan seperti satu hari, satu hari seperti satu jam, dan satu jam seperti nyala api yang cepat padam." (HR Tirmidzi)

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

"Waktu akan terasa semakin singkat, ilmu akan dicabut, fitnah akan bermunculan, sifat kikir akan menyebar, dan pembunuhan akan semakin banyak."

Para sahabat bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan pembunuhan itu?" Beliau menjawab, "Pembunuhan yang banyak." (HR Bukhari dan Muslim)

Al-Hafizh Ibnu Hajar pernah berkata:

"Fenomena ini telah kami rasakan pada zaman kami. Kami merasakan cepatnya perjalanan hari-hari yang tidak pernah kami rasakan pada generasi sebelum kami."

Padahal ucapan itu disampaikan sekitar enam ratus tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup pada zaman sekarang? Tidak diragukan lagi, fenomena singkatnya waktu semakin nyata dan semakin dirasakan oleh manusia.

Sesungguhnya kehidupan dunia ini bagaikan sebuah perjalanan panjang.

Ibnu Qayyim berkata:

"Sejak diciptakan, manusia tidak lain adalah para musafir. Mereka tidak akan meletakkan beban perjalanan mereka kecuali di surga atau di neraka.

Orang yang berakal mengetahui bahwa perjalanan selalu diiringi kesulitan dan berbagai risiko. Karena itu tidak mungkin seseorang mengharapkan kesenangan, kenikmatan, dan kenyamanan sempurna selama perjalanan. Semua itu baru akan diperoleh setelah perjalanan berakhir."

Cepatnya perjalanan waktu merupakan pelajaran yang sangat besar dan peringatan yang sangat jelas bagi orang-orang yang lalai.

Betapa banyak tahun yang telah berlalu secepat kedipan mata, seolah hanya mimpi yang singkat.

Renungkanlah, wahai hamba-hamba Allah. Baru kemarin seseorang masih seorang anak kecil. Kemudian ia tumbuh menjadi pemuda. Lalu menjadi suami atau istri. Setelah itu menjadi ayah atau ibu. Kemudian menjadi kakek atau nenek yang dikelilingi anak cucu.

Semua itu terjadi begitu cepat.

Terlebih pada zaman sekarang, ketika manusia begitu sibuk dengan urusan dunia, merasa aman dengan harta dan keluarganya, sehingga hari-hari terus berlalu sementara mereka tenggelam dalam kelalaian.

Ada sebuah ungkapan hikmah yang mengatakan:

"Dunia ini hanya terdiri dari tiga hari. Adapun kemarin, ia telah berlalu bersama segala yang ada di dalamnya. Adapun esok hari, belum tentu engkau akan menjumpainya. Sedangkan hari ini adalah milikmu, maka beramallah di dalamnya."

Malam dan siang adalah kendaraan yang terus membawa kita menuju akhirat. Karena itu, gunakanlah keduanya dengan sebaik-baiknya untuk menempuh perjalanan menuju ridha Allah. Jangan menunda-nunda amal saleh, sebab kematian dapat datang secara tiba-tiba.

Jangan pula ada yang terpedaya oleh panjangnya kesempatan yang Allah berikan. Sesungguhnya hari-hari yang kita lalui adalah gudang penyimpanan amal perbuatan. Setiap hari yang berlalu akan mencatat apa yang telah kita lakukan.

Manusia hidup di antara dua ketidakpastian. Pertama, masa yang telah berlalu, yang ia tidak tahu bagaimana Allah akan memperlakukannya berdasarkan amal yang telah ia kerjakan. Kedua, masa yang masih tersisa, yang ia juga tidak tahu apa yang akan Allah tetapkan baginya.

Di antara karunia Allah yang terbesar kepada seorang hamba adalah ketika Dia memberinya taufik untuk memanfaatkan setiap jam dari usianya dalam kebaikan. Termasuk ketika Allah membukakan hatinya untuk mengambil pelajaran dari pergantian bulan dan tahun, serta dari kepergian orang-orang yang dicintainya, keluarga, sahabat, dan saudara-saudaranya.

Dikisahkan bahwa Al-Hasan Al-Bashri pernah menghadiri pemakaman seseorang. Beliau kemudian berkata kepada seorang sahabat yang berada di sampingnya.

"Menurutmu, jika orang yang telah meninggal ini diberi kesempatan kembali ke dunia, apa yang akan ia lakukan?"

Sahabatnya menjawab, "Ia akan memperbanyak amal ketaatan kepada Allah."

Al-Hasan Al-Bashri lalu berkata, "Kesempatan itu telah hilang darinya. Maka jangan sampai kesempatan itu hilang darimu."

Orang-orang sebelum kita telah pergi meninggalkan dunia ini. Kesempatan mereka telah berakhir. Namun kesempatan masih terbentang di hadapan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan?(rep)

Prabowo Bergerak Cepat Cegah Friksi TNI, Polri dan Kejaksaan

Tue, 14 Jul 2026 09:30:22 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pertemuan tertutup Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran pimpinan sektor pertahanan, keamanan, intelijen, dan penegakan hukum di Istana Negara pada Sabtu malam, 11 Juli 2026, memunculkan berbagai spekulasi politik dan keamanan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pemanggilan para petinggi negara tersebut sulit dipisahkan dari eskalasi hubungan antar-aparat penegak hukum yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

“Presiden tentu berkepentingan memastikan seluruh institusi negara tetap bekerja dalam koridor konstitusi dan tidak membiarkan dinamika penegakan hukum berkembang menjadi konflik antarlembaga,” kata Amir, dikutip Selasa 14 Juli 2026.

Menurut Amir, dalam perspektif intelijen negara, setiap gesekan yang melibatkan institusi strategis seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan selalu diperlakukan sebagai isu keamanan nasional.

Hal tersebut semakin mendapat perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai kedatangan sejumlah anggota TNI ke Polda Metro Jaya yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

Walaupun berbagai institusi telah memberikan penjelasan masing-masing mengenai kejadian tersebut, menurut Amir, persepsi publik tetap menjadi faktor yang harus dikelola.

“Dalam dunia intelijen, persepsi sama pentingnya dengan fakta. Ketika publik mulai membaca adanya friksi antarlembaga, negara harus segera mengendalikan narasi agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan,” kata Amir. (rml)

Israel Tetapkan Pemilu 27 Oktober, Netanyahu Siap Bertarung Lagi

Tue, 14 Jul 2026 09:24:57 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Parlemen Israel (Knesset) resmi menetapkan pemilihan umum (pemilu) nasional akan disegerakan pada 27 Oktober 2026 mendatang.

Pemilu tersebut diperkirakan menjadi pertarungan politik paling krusial bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang kembali mencalonkan diri setelah memimpin negara tersebut melewati perang Gaza dan konflik regional yang berkepanjangan.

Masa jabatan parlemen saat ini dijadwalkan berakhir pada 17 Juli, sehingga koalisi pemerintahan yang dipimpin Netanyahu dapat menuntaskan masa tugas penuh selama empat tahun.

"Karena Knesset saat ini diharapkan untuk menyelesaikan masa jabatannya dan pemilihan umum berikutnya telah ditetapkan oleh undang-undang pada tanggal 27 Oktober, tanpa niat untuk mempersingkat masa jabatan lembaga legislatif, maka tidak perlu memberlakukan Undang-Undang Pembubaran Knesset dalam pengertian yang biasa," demikian pernyataan resmi Knesset, dikutip Senin, 13 Juli 2026.

Netanyahu yang kini berusia 76 tahun telah memastikan akan kembali memperebutkan kursi perdana menteri.

Politikus yang menjadi pemimpin terlama dalam sejarah Israel itu juga menunjukkan keyakinannya untuk mempertahankan kekuasaan.

"Saya berniat untuk menang," tegas Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Namun, langkah Netanyahu menuju pemilu diperkirakan tidak akan mudah. Sejumlah survei menunjukkan mayoritas warga Israel menginginkan pergantian kepemimpinan setelah perang Gaza, sementara mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot disebut sebagai pesaing terkuat.

Popularitas Netanyahu juga dilaporkan merosot dalam beberapa bulan terakhir di tengah kritik terhadap kebijakan pemerintahannya, mulai dari penanganan perang, reformasi peradilan, hingga proses hukum atas kasus korupsi yang masih dihadapinya.

Meski menghadapi tekanan politik, Netanyahu menegaskan visi pemerintahannya pascapemilu adalah membentuk pemerintahan nasional yang lebih luas guna memperkuat posisi Israel di kawasan.

"Setelah kita menyingkirkan ancaman eksistensial Iran, pemerintah nasional secara luas dapat berdamai di dalam negeri, menangani sisa-sisa poros Iran, dan menuai buah kemenangan kita dalam kesepakatan politik seperti yang sedang kita buat dengan Lebanon, dan masih ada beberapa lagi yang akan menyusul," ujar Netanyahu.(rml)

Kadishub Siak Ditahan 20 Hari, Polisi Ungkap Modus Permintaan Uang Proyek

Mon, 13 Jul 2026 10:35:30 +0700

Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Siak resmi menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Siak berinisial JDI alias ANG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus Tahun Anggaran 2026.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, JDI langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Kasatreskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos, membenarkan bahwa proses penahanan terhadap tersangka telah dilakukan.

"Benar, tersangka sudah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan," ujar AKP Raja Kosmos, Minggu, 12 Juli 2026.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status JDI dari terperiksa menjadi tersangka.

"Penetapan tersangka telah dilakukan dan hari ini sudah mulai dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan," jelasnya.

Kasus tersebut terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Unit Tipidkor Satreskrim Polres Siak, Jumat, 10 Juli 2026.

OTT dilakukan di kediaman tersangka di Jalan Sutomo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya penyerahan uang kepada seorang kepala dinas.

Informasi tersebut diterima oleh Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Siak, Ipda Diki Dwi Presdianto. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kasatreskrim AKP Raja Kosmos memerintahkan tim melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan.

Tim kemudian mengawasi pergerakan mulai dari Bank Riau Kepri hingga ke rumah tersangka.

Berdasarkan hasil penyidikan, kasus bermula ketika Direktur CV Shift of Marine berinisial AS selaku pemenang lelang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air menuju Desa Teluk Lanus hendak mencairkan uang muka proyek sebesar Rp165 juta.

Sekitar pukul 14.17 WIB, AS menerima pesan WhatsApp dari tersangka yang meminta agar setelah pencairan dana dilakukan, ia menyerahkan uang sebesar Rp25 juta.

Setelah dana muka proyek berhasil dicairkan di Bank Riau Kepri sekitar pukul 14.30 WIB, korban kembali menghubungi tersangka untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Namun karena merasa keberatan, korban hanya mampu memenuhi sebagian permintaan, yakni sebesar Rp15 juta.

Uang itu kemudian diserahkan langsung kepada tersangka di rumah pribadinya di Jalan Sutomo, Kampung Dalam, Siak. Dalam pemeriksaan, korban mengaku memberikan uang tersebut karena merasa berada dalam posisi terpaksa.

Penyidik menemukan percakapan WhatsApp antara korban dengan suaminya yang memperlihatkan keluhan dan keberatan atas permintaan tersebut.

Korban mengungkapkan masih memiliki banyak kewajiban yang harus dibayar untuk operasional kapal. Bahkan apabila harus memenuhi permintaan Rp25 juta, maka operasional kapal yang menjadi objek kontrak diperkirakan akan terganggu.

Menurut penyidik, dana sebesar Rp25 juta akan berdampak pada pelaksanaan sekitar tujuh perjalanan dari total 77 perjalanan yang menjadi kewajiban dalam kontrak proyek.

Karena alasan tersebut, korban akhirnya hanya menyerahkan Rp15 juta kepada tersangka. Hasil penyidikan juga mengungkap bahwa tersangka diduga aktif mengawal proses pencairan uang muka proyek.

Mulai dari memastikan kelengkapan administrasi pencairan, mengarahkan korban untuk segera mencairkan dana di bank, hingga menghubungi pihak Bank Riau Kepri guna memastikan dana telah masuk dan dapat dicairkan.

Polisi menduga tindakan tersebut dilakukan agar uang yang diminta segera diserahkan. Usai menerima informasi masyarakat, Tim Tipidkor melakukan pembuntutan terhadap korban sejak keluar dari bank.

Setelah penyerahan uang berlangsung, tim menemui korban yang saat itu sedang berada di Ocky Resto. Saat dimintai keterangan, korban mengakui baru saja menyerahkan uang Rp15 juta kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

Berbekal pengakuan tersebut, polisi langsung mendatangi rumah tersangka. Di hadapan penyidik dan korban, tersangka mengakui telah menerima uang tersebut. Bahkan tersangka menunjukkan uang tunai Rp15 juta yang baru diterimanya kepada petugas.

Dalam OTT tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa:

Uang tunai Rp15 juta yang diduga hasil pemerasan.

Uang tunai Rp50 juta.

Satu unit sepeda motor RX King nomor polisi BM 5080 SI.

Satu tas ransel warna hitam.

Satu unit telepon genggam iPhone 15 Pro Max.

Satu unit telepon genggam Oppo A6 Pro.

Barang bukti tersebut kini telah diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, maupun melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi.

"Tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara," tutup AKP Raja Kosmos.(roc)

Tesso Nilo dan Tanah Ulayat Jadi Fokus Pembahasan Pemprov Riau dan ATR/BPN

Mon, 13 Jul 2026 10:32:55 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Penanganan persoalan pertanahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan percepatan sertifikasi tanah ulayat menjadi fokus pembahasan dalam audiensi antara Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Jumat (10/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara komprehensif, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria di daerah.

Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, mengatakan Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya terkait penataan administrasi pertanahan dan penyelesaian persoalan di kawasan Tesso Nilo.

"Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah persoalan pembatalan sertifikat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Rezka.

Selain itu, kata Rezka, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong percepatan sertifikasi tanah ulayat di Provinsi Riau. Program tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat sekaligus meminimalkan potensi sengketa pertanahan.

"Saat ini program sertifikasi tanah ulayat telah berjalan di empat kabupaten di Provinsi Riau. Kami berharap proses penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat dapat dipercepat sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat adat," katanya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa persoalan pertanahan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, tanah ulayat memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat adat di Riau. Oleh sebab itu, percepatan sertifikasi dan penataan administrasi pertanahan perlu terus didorong agar hak-hak masyarakat adat memperoleh kepastian hukum.

"Kami memandang sertifikasi tanah ulayat sebagai langkah penting untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat sekaligus menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih tertib. Dengan legalitas yang jelas, potensi sengketa dan konflik pertanahan dapat diminimalkan," ujar SF Hariyanto.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, termasuk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

"Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mendukung setiap kebijakan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis berbagai persoalan pertanahan di Riau dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan," pungkasnya.(mcr)

Bus Sekolah Gratis Mulai Beroperasi, Layani Pelajar di Tujuh Sekolah

Mon, 13 Jul 2026 10:27:11 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis pada Senin (13/7/2026), bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru.

Program ini merupakan salah satu program unggulan Walikota Pekanbaru Agung Nugroho untuk memudahkan akses transportasi bagi pelajar.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, mengatakan pada tahap awal layanan bus sekolah gratis melayani tujuh sekolah yang berada di sepanjang rute yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan program Bapak Walikota Agung Nugroho yang mulai dijalankan oleh Dishub pada hari pertama masuk sekolah. Kami berharap layanan ini dapat membantu para pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya," ujar Masykur.

Ia menjelaskan, dua unit bus sekolah dioperasikan setiap hari dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang. Titik awal dan akhir perjalanan berada di SMP Madani.

Rute yang dilalui bus dimulai dari Jalan Sudirman (SMP Madani), kemudian menuju Harapan Raya, Kulim, Hangtuah, Pasar Lima Puluh, hingga kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah, mengatakan para pelajar dapat menaiki bus di halte-halte terdekat yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Menurutnya, layanan ini melayani sejumlah sekolah, yakni SMPN 1, SMPN 5, SMPN 14, SMPN 10, SMPN 4, SDN 51, dan SDN 36.

"Penjemputan dilakukan di halte-halte yang berada di sepanjang rute. Ada kesepakatan dengan koordinatornya. Bus beroperasi dari SMP Madani dan kembali lagi ke SMP Madani setelah menyelesaikan perjalanan," jelas Erwinsyah.(ckc)

Tolok Ukur Keberuntungan Hakiki

Mon, 13 Jul 2026 10:23:16 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Islam mengajarkan berbagai kriteria orang-orang yang beruntung. Misalnya, mereka yang menyeru pada kebajikan sekaligus mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar), seperti disebut dalam Alquran surah Ali Imran ayat ke-104.

Contoh lainnya adalah golongan Mukminin yang selalu menjaga shalat. Ini dijelaskan dalam surah al-Hajj ayat ke-77.

Dalam bahasa Indonesia, nasib mujur diistilahkan sebagai langkah kanan. Umpamanya, seseorang yang mendapatkan rezeki tak terduga.

Berarti, dia telah melangkah kanan. Tentu saja, keberuntungan melibatkan banyak faktor. Minimal, diri telah berbuat walaupun hanya dengan melangkahkan kaki.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan perihal kemujuran. Beliau bersabda dalam riwayat ’Abdullah bin ’Amr bin al-’Ash RA, sebagai berikut:

”Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup, dan qana’ah (merasa cukup) dengan rezeki tersebut.” (HR Ibnu Majah).

Ya, keimanan adalah perkara utama yang menjadi faktor keberuntungan, di dunia maupun akhirat kelak. Dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”

Maka dalam menjalani kehidupan, seorang Mukmin hendaknya teguh mempertahankan iman dan Islam. Jangan sampai pernak-pernik duniawi justru menjauhkan diri dari komitmen berislam.

Dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW juga menyatakan, orang Muslim yang telah dikaruniai rezeki yang cukup adalah beruntung.

Islam mengajarkan bahwa konsep rezeki tidak melulu berkaitan dengan materi. Bahkan, pemberian yang paling berharga dari Allah SWT justru kerap tidak tampak mata.

Nikmat paling besar adalah Islam dan iman. Tanpa keduanya, seluruh usia di dunia ini hanyalah sia-sia, khususnya begitu ajal menjelang. Maka, jadikanlah syukur sebagai jalan kehidupan.

Dalam Ihya Ulum ad-Din, Imam al-Ghazali mengatakan, hakikat syukur adalah menghayati bahwa hanya Allah SWT satu-satunya pemberi nikmat.

Dalam hadis di atas, yang dimaksud dengan qanaah adalah rela menerima apa-apa yang telah dikaruniakan. Qanaah dapat pula diartikan sebagai merasa cukup.

Karakteristik itu lahir dari kesadaran diri sebagai hamba Allah SWT. Seseorang yang qanaah meyakini bahwa Allah SWT telah menetapkan rezeki pada tiap-tiap makhluk-Nya. Maka, jangan khawatir. Tidak perlu pula dengki kala melihat kebahagiaan orang lain.

“Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS al-Isra ayat 30).(rep)

Usai Jadi Tersangka, Febrie dan Don Ritto Dicekal ke Luar Negeri

Mon, 13 Jul 2026 10:07:48 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpinas), Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencekal atau mencegah mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan pihak swasta bernama Don Ritto (DR) berpergain ke luar negeri.

Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyebut pencegahan dilakukan usai kedianya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi berkaitan dengan tiga perkara.

"Imigrasi telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (Swasta). Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026," kata Hendarsam kepada wartawan, Minggu 12 Juli 2026.

Lanjut Hendarsam, pencegahan berlaku selama 20 hari ke depan.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Hendarsam.

Dengan adanya pencegahan ini, Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU oleh Kortastipidkor Polri.

Kini, penanganan kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam proses penyidikan, Kejagung berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Polri untuk mempelajari alat bukti terkait pelimpahan perkara tersebut.(rml)

Iran Kritik Pernyataan PBB, Sebut Akar Masalah Konflik adalah Amerika

Mon, 13 Jul 2026 10:00:04 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Melalui unggahan di akun X, Baghaei menegaskan bahwa keprihatinan PBB baru disampaikan setelah masalah berkembang, sementara akar persoalannya adalah tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat.

"Kepedulian PBB baru-baru ini mengenai masalah tersebut seharusnya bukan sekadar menyoroti akibatnya, tetapi juga penyebab utamanya," tulis Baghaei, dikutip Senin, 13 Juli 2026.

Ia menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran bukan tindakan membela diri, melainkan kelanjutan dari tindakan agresif yang menurutnya telah dimulai sejak 28 Februari tanpa adanya provokasi dari Iran.

"Ini bukan tindakan membela diri. Ini adalah kelanjutan dari agresi yang dimulai pada 28 Februari. Serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB," kata Baghaei.

Baghaei juga menyatakan bahwa serangan Iran terhadap pangkalan dan aset militer AS di Teluk Persia merupakan pelaksanaan hak membela diri sesuai hukum internasional. Ia mendesak negara-negara yang mendukung operasi militer AS agar tidak lagi mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai basis peluncuran serangan terhadap Iran.

Selain itu, Baghaei mengkritik penggunaan istilah "Teluk Arab" dan menegaskan bahwa nama yang diakui dalam dokumen resmi PBB adalah "Teluk Persia". (rml)

Mahasiswa FBN UNRI Gandeng Waste Station Resmikan Bank Sampah di Tangkerang Tengah

Sat, 11 Jul 2026 16:30:57 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Kota Pekanbaru, Kec. Marpoyan Damai, Kel. Tangkerang Tengah, 5 Juli 2026 – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah diwujudkan melalui peresmian Bank Sampah di Kantor Kelurahan Tangkerang Tengah pada Minggu (5/7/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa Fisip Berdampak untuk Negeri (FBN) Tangkerang Tengah dengan pihak Waste Station sebagai mitra dalam membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Acara peresmian dihadiri oleh perwakilan Waste Station, Lurah Tangkerang Tengah beserta perangkat kelurahan, Ketua RW 020, para ketua RT, mahasiswa FBN Tangkerang Tengah, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Peresmian Bank Sampah ini dilaksanakan sebagai bentuk kerja sama antara mahasiswa FBN Tangkerang Tengah dengan Waste Station dalam menghadirkan sarana pengelolaan sampah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain menjadi tempat menabung sampah yang memiliki nilai ekonomis, bank sampah juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dari rumah, mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta menumbuhkan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Ketua FBN Tangkerang Tengah. Dalam sambutannya, ketua FBN menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program tersebut serta berharap Bank Sampah dapat menjadi program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Ketua RW 020 yang mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan Bank Sampah. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pengelolanya, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah secara rutin.

Prosesi peresmian kemudian dilakukan secara resmi oleh Lurah Tangkerang Tengah sebagai simbol dimulainya operasional Bank Sampah di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, lurah menyampaikan bahwa keberadaan Bank Sampah diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan sampah di lingkungan kelurahan sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang tepat.

Setelah prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi oleh tim Waste Station. Dalam sesi tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep Bank Sampah, jenis-jenis sampah yang dapat ditabung, tata cara pemilahan sampah organik dan anorganik, mekanisme penyetoran sampah, hingga manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh apabila masyarakat secara konsisten menerapkan pengelolaan sampah yang baik.

Para peserta tampak antusias mengikuti penyampaian materi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan masyarakat mengenai proses penimbangan sampah, sistem pencatatan tabungan, hingga jenis sampah yang memiliki nilai jual. Tim Waste Station memberikan penjelasan secara interaktif sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh seluruh peserta.

Sebagai penutup, panitia mengadakan sesi tanya jawab yang dikemas secara menarik dengan pemberian hadiah kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari pihak Waste Station maupun Lurah Tangkerang Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu meningkatkan partisipasi sekaligus memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

Melalui peresmian Bank Sampah ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Tangkerang Tengah dapat lebih peduli terhadap lingkungan dengan menerapkan kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Program ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun budaya hidup bersih, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.(""")

Pemprov Riau dan Kementerian ATR/BPN Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Ulayat

Sat, 11 Jul 2026 10:45:46 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi Riau menerima audiensi Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Bidang Reforma Agraria sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program strategis pertanahan di daerah. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Jumat (10/7/2026), membahas berbagai isu pertanahan yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi progres program sertifikasi tanah ulayat di Provinsi Riau serta memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan legalitas aset masyarakat adat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan konflik pertanahan di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian ATR/BPN RI terhadap berbagai program strategis pertanahan di Provinsi Riau. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau mendukung percepatan program sertifikasi tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Selain memberikan kepastian hukum, program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan yang selama ini masih terjadi di sejumlah wilayah.

"Kami menyambut baik koordinasi dan sinergi yang terus dibangun oleh Kementerian ATR/BPN RI bersama Pemerintah Provinsi Riau. Program sertifikasi tanah ulayat merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat adat sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan tanah yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat," tutur SF Hariyanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/BPN RI Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait berbagai program strategis di bidang pertanahan dan reforma agraria. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara komprehensif.

"Kami melakukan koordinasi dan sinergi terkait beberapa program dari Kementerian ATR/BPN RI yang menjadi atensi bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah persoalan pembatalan sertifikat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang perlu terus dikoordinasikan bersama pemerintah daerah," terang Rezka.

Ia menjelaskan, selain persoalan di kawasan TNTN, pihaknya juga membahas perkembangan pelaksanaan program sertifikasi, sosialisasi administrasi pertanahan, serta pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Riau. Program tersebut dinilai penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan mencegah munculnya persoalan pertanahan di masa mendatang.

"Kami juga menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau mengenai progres pelaksanaan program di empat kabupaten yang telah kami lakukan. Ke depan, kami mendorong percepatan sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tanah ulayat agar potensi sengketa dan konflik pertanahan di tengah masyarakat dapat diminimalkan," pungkasnya.(mcr)

Petani Sawit Riau Soroti Laba Agrinas Rp27,9 Miliar, Minta KPK Lakukan Pemeriksaan

Sat, 11 Jul 2026 10:41:36 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Laba bersih PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebesar Rp27,9 miliar pada tahun buku 2025 menuai sorotan dari kalangan petani sawit di Riau. Mereka menilai angka tersebut tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit yang dikelola perusahaan pelat merah itu, yakni sekitar 1,7 juta hektare.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, perusahaan surplus Rp2,86 triliun dan laba bersih Rp27,9 miliar dari pengelolaan aset perkebunan sawit yang berasal dari pengambilalihan lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Namun, angka tersebut dipertanyakan oleh Abdul Aziz, petani sawit asal Riau yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade). Menurut Aziz, penjelasan yang disampaikan manajemen Agrinas tidak sesuai dengan potensi ekonomi dari luas kebun yang dikelola.

"Pernyataan Dirut Agrinas yang awalnya menyebut laba Rp2,7 miliar, lalu diralat menjadi Rp27,9 miliar, tetap sulit diterima secara logika. Dengan luasan kebun yang mencapai 1,7 juta hektare, angka itu terlalu kecil," kata Aziz, Jumat (10/7/2026).

Aziz mengaku mencoba menggunakan asumsi yang paling konservatif berdasarkan penjelasan manajemen Agrinas bahwa dari total 1,7 juta hektare lahan, sekitar 730 ribu hektare merupakan kebun sawit produktif.

Dengan asumsi setiap hektare hanya menghasilkan keuntungan Rp1 juta per bulan, angka yang menurutnya jauh di bawah kondisi normal, maka potensi pendapatan mencapai sekitar Rp730 miliar setiap bulan atau sekitar Rp4,38 triliun dalam enam bulan pengelolaan pada 2025.

"Itu baru dari hasil kebun sawit. Belum lagi ada 23 pabrik kelapa sawit (PKS) yang juga dikelola Agrinas. Ke mana hasil operasionalnya?" ujar Azis.

Aziz menilai terdapat kejanggalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, tujuan pengambilalihan kebun oleh negara adalah meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat.

"Kalau laba hanya Rp27,9 miliar, lalu apa manfaat ekonominya bagi negara maupun masyarakat? Tujuan pengambilalihan aset seharusnya memberikan nilai tambah yang lebih besar," katanya.

Ia juga menilai polemik pengambilalihan lahan tidak akan terjadi apabila pemerintah memilih skema lain, misalnya tetap memberikan hak pengelolaan kepada pemilik sebelumnya dengan mekanisme penerimaan negara dari hasil produksi.

Selain itu, Aziz mempertanyakan perubahan status lahan yang sebelumnya berada dalam kawasan hutan, tetapi kemudian dapat dikelola oleh Agrinas.

"Kalau Agrinas bisa mengelola hingga nantinya memperoleh HGU, mengapa mekanisme yang sama tidak dapat diberikan kepada pihak swasta yang memenuhi persyaratan?" ujarnya.

Atas dasar itu, Aziz meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan perkebunan sawit sitaan oleh Agrinas. Ia bahkan mengusulkan agar pengelolaan dialihkan kepada PT PalmCo yang dinilai memiliki pengalaman lebih panjang di sektor perkebunan.

"PalmCo mengelola lahan yang lebih kecil, tetapi mampu membukukan laba hingga sekitar Rp7 triliun pada 2025. Ini menunjukkan pengelolaan yang lebih efektif," katanya.

Aziz juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan perkebunan sawit yang berada di bawah Agrinas.

"Kami berharap KPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya," ujarnya.

Pendapat senada disampaikan petani sawit asal Kabupaten Siak, Katimin. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di lapangan, angka laba yang diumumkan Agrinas tidak mencerminkan potensi produksi kebun sawit yang dikelola.

Katimin memperkirakan satu hektare kebun sawit yang minim perawatan masih mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram tandan buah segar (TBS) setiap kali panen. Dengan frekuensi panen tiga kali dalam sebulan, produksi dapat mencapai sekitar 1,5 ton TBS per hektare.

Menggunakan asumsi harga TBS sekitar Rp2.000 per kilogram, pendapatan kotor dari satu hektare kebun dapat mencapai sekitar Rp3 juta per bulan.

"Dengan hitungan paling sederhana, potensi pendapatan dari lahan seluas 1,7 juta hektare bisa mencapai sekitar Rp5,1 triliun per bulan atau sekitar Rp30 triliun dalam enam bulan. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa laba bersih Agrinas hanya Rp27,9 miliar," kata Katimin.*(ckc)

Pemko Pekanbaru Tragetkan Cek Kesehatan Gratis Seluruh Kampus

Sat, 11 Jul 2026 10:37:10 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan program cek kesehatan gratis (CKG) dapat dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi di Kota Pekanbaru. Program tersebut dinilai penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kondisi kesehatannya dan juga memperluas cakupan layanan kesehatan di lingkungan kampus.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi perlu diperluas agar layanan kesehatan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, program CKG di lingkungan kampus tidak boleh berhenti di satu kampus saja, tetapi harus berlanjut hingga seluruh kampus di Kota Pekanbaru.

“Target Kita memang semua kampus. Program cek kesehatan gratis ini jangan berhenti di sini. Kemarin sebenarnya kita juga sudah berkomunikasi dengan Unri, hanya saja belum ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Harapannya tentu ini terus berjalan karena memang ada beberapa kondisi yang perlu menjadi perhatian di lingkungan kampus, sehingga pemeriksaan kesehatan menjadi penting,” ujar Markarius, Jumat (10/7/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan salah satu bentuk upaya deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Karena itu, program tersebut tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa tetapi juga untuk tenaga pendidik.

“Kerja sama ini harus diteruskan untuk seluruh perguruan tingi di Kota Pekanbaru. Cek kesehatan gratis ini untuk mahasiswa dan seluruh staf. Mudah-mudahan bisa saling menguatkan sekaligus membantu kita mencapai target program kesehatan,” tambahnya.

Pemko Pekanbaru berharap semakin banyak perguruan tinggi yang berkolaborasi dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis ini, sehingga jangkauan layanan kesehatan di Kota Pekanbaru menjadi lebih luas.(ckc)

Teguran Nabi Isa kepada Ahli Ibadah yang Enggan Bekerja Mencari Nafkah

Sat, 11 Jul 2026 10:28:19 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Islam tidak memisahkan antara ibadah kepada Allah SWT dengan ikhtiar mencari rezeki yang halal. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Nabi Isa Alaihissalam bahkan menegur seorang ahli ibadah yang menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang lain.

Ulama bergelar Hujjatul Islam Zainuddin al-Thusi ini dalam kitab Ihya Ulumuddin meriwayatkan kisah pertemuan Nabi Isa Alaihissalam dengan ahli ibadah yang tidak mau mencari rezeki di dunia.

Suatu ketika Nabi Isa Alaihissalam bertemu dengan seorang laki-laki yang asing. Nabi Isa bertanya kepada laki-laki itu, "Apa pekerjaanmu?"

Laki-laki itu menjawab, "Aku hanya beribadah kepada Allah SWT saja."

Nabi Isa bertanya kembali, "Siapa yang menanggung kebutuhan hidupmu sehari-hari?"

Laki-laki itu pun menjawab, "Saudaraku."

Kemudian, Nabi Isa bersabda, "Saudaramu itu lebih banyak ibadahnya dalam penilaian Allah SWT daripada apa yang sudah dirimu lakukan."

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah karena ditundanya waktu perolehan dan hasil yang sedikit dalam mencari rezeki itu menjadikan kalian tidak sabar hingga terdorong untuk melakukan usaha yang mudah dengan cara-cara haram yang terlarang. Sebab, melanggar ketentuan Allah SWT justru akan membawa pelakunya kepada dosa dan kehinaan atas diri sendiri. Di samping itu, tidak tersedia keberkahan dari sisi Allah SWT atas hasil yang didapat dengan cara-cara melanggar aturan yang telah ditetapkan-Nya." (Diriwayatkan Imam Abu Ibnu Abu al-Dunya dan Imam Al Hakim dari hadits Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang yang mencari penghidupan dengan mengumpulkan kayu bakar, lalu diikatkan pada punggungnya untuk kemudian di jual di pasar, jauh lebih baik daripada mengemis (minta-minta) kepada orang lain, baik diberi maupun tidak." (Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Luqman al-Hakim pernah berpesan kepada putranya, "Wahai anakku, hendaklah engkau merasa kaya dengan usaha yang halal atas kemiskinan yang tengah menderamu. Sesungguhnya kemiskinan akan menimpa pada tiga perkara, yaitu karena tipisnya keimanan atau lemahnya pengetahuan agama, disebabkan lemah akalnya, dan menjadi hilang kehormatan diri karenanya. Di samping itu, kemiskinan yang terbesar dari ketiga perkara tersebut adalah, manusia yang memandang tidak berarti (tidak benar-benar memperhatikan) terhadap tiga perkara yang dimaksud."

Sayidina Umar bin Khattab Radhyialahu anhu pernah mengatakan, "Janganlah kalian duduk berpangku tangan dari mencari rezeki yang halal, dan hanya berdoa, 'Ya Allah, berilah aku rezeki. Ketahuilah, bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas maupun perak'."(rep)

Febrie Adriansyah Mundur dari Jabatan Jampidsus

Sat, 11 Jul 2026 10:20:26 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu (11/7/2026).

Dalam sebuah keterangan video, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri ini merupakan langkah strategis untuk menjaga muruah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

"Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Anang dalam keterangan resminya, Sabtu.

Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febrie Adriansyah.

Kendati Febry telah resmi mengundurkan diri, Ia juga memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampidsus, termasuk penanganan perkara-perkara besar, tidak akan terganggu.

"Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku," tambahnya.

Lebih lanjut, Anang mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam menyikapi situasi ini dengan tetap menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polri. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tutup Anang.(bsc)

Iran Siap Balas Setiap Serangan Amerika Serikat

Sat, 11 Jul 2026 10:07:01 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat (AS) di tengah kembali memanasnya konflik kedua negara.

Ghalibaf, yang juga menjabat sebagai kepala negosiator Iran dalam perundingan dengan AS, menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas.

Melalui unggahan di platform X, Ghalibaf menyatakan bahwa Washington belum mengambil pelajaran dari konflik yang terus berulang. Menurutnya, kebijakan intimidasi dan pelanggaran terhadap komitmen tidak akan pernah bebas dari konsekuensi.

"Amerika masih belum belajar bahwa intimidasi dan pelanggaran janji bukanlah hal yang tanpa konsekuensi. Izinkan saya menyatakannya dengan jelas: jika Anda menyerang, Anda akan diserang," tulis Ghalibaf, dikutip Jumat, 9 Juli 2026.

Ia juga menyinggung Selat Hormuz, jalur pelayaran paling strategis di dunia untuk pengiriman minyak. Ghalibaf menegaskan bahwa akses melalui selat tersebut hanya akan dibuka berdasarkan kesepakatan dengan Iran, bukan karena tekanan atau ancaman dari AS.

Pernyataan itu disampaikan ketika AS dan Iran kembali saling melancarkan serangan. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengaku telah menyerang sekitar 90 target militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara dan infrastruktur logistik di sepanjang pesisir. Washington menyatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam kapal dagang dan pelayaran sipil di kawasan.

Di sisi lain, Iran menyebut sedikitnya 14 orang tewas dalam dua hari terakhir akibat serangan AS. Teheran juga mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah aset dan lokasi yang berkaitan dengan kepentingan AS di kawasan Teluk.

Memanasnya konflik berdampak langsung pada aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Organisasi pemilik kapal tanker independen Intertanko melaporkan jumlah kapal yang melintasi jalur tersebut turun drastis.

Jika sebelumnya sekitar 70 kapal per hari, kini hanya sekitar 30 kapal, bahkan kapal yang melintas di jalur selatan dekat Oman disebut tinggal dalam "angka satu digit". Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global dan stabilitas perdagangan internasional. (rml)

SPS Riau Dorong Islah Konflik Riau Pos Group dan Rida K Liamsi, Minta Sengketa Diakhiri Lewat Dialog

Sat, 11 Jul 2026 09:02:30 +0700

PEKANBARU — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau meminta konflik berkepanjangan antara Riau Pos Group dengan pendirinya, H. Rida K Liamsi, serta sejumlah mantan karyawan diselesaikan melalui jalan damai. Organisasi perusahaan pers itu menilai penyelesaian secara bermartabat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri media di tengah kondisi bisnis pers yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

Sikap tersebut dituangkan dalam surat imbauan SPS Riau tertanggal 6 Juli 2026 yang ditandatangani Ketua SPS Riau Saidul Tombang dan Sekretaris SPS Riau. Imbauan itu diterbitkan setelah SPS menerima pengaduan dan mencermati konflik yang telah berlangsung lebih dari lima tahun.

Dalam surat tersebut, SPS Riau mengajak seluruh pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, organisasi itu berharap penyelesaian tidak berhenti di ruang pengadilan. SPS meminta para pihak membuka ruang dialog, termasuk mempertimbangkan pencabutan gugatan, agar tercapai penyelesaian yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan mengedepankan rasa hormat, keadilan, kebersamaan, serta menjaga etika dan marwah Melayu.

Menurut Saidul Tombang, Riau Pos merupakan salah satu tonggak perkembangan industri pers di Riau. Karena itu, penyelesaian konflik secara damai dinilai menjadi kepentingan bersama, bukan hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi keberlangsungan dunia pers di daerah.

Dalam imbauannya, SPS Riau juga mengingatkan bahwa H. Rida K Liamsi merupakan pendiri Riau Pos sekaligus Ketua SPS Riau pertama yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan perusahaan tersebut. Bersama para mantan karyawan, mereka dinilai menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan Riau Pos Group.

Konflik yang kini bergulir bermula dari perselisihan antara pendiri perusahaan, mantan karyawan, dan manajemen Riau Pos Group. Dalam sejumlah pernyataannya, Rida menyebut perusahaan yang dibangun sejak awal 1990-an itu berkembang menjadi salah satu kelompok media terbesar di Sumatera.

Menurut Rida, Riau Pos Group tidak hanya melahirkan puluhan media cetak di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau, tetapi juga berkembang ke bisnis percetakan, televisi, hingga properti. Ia mengklaim perusahaan yang berawal dari mesin cetak senilai sekitar Rp400 juta itu berkembang menjadi kelompok usaha dengan aset mendekati Rp1 triliun pada 2016, termasuk memiliki dua Gedung Graha Pena sembilan lantai di Pekanbaru dan Batam.

Namun, Rida menilai perjalanan panjang tersebut berakhir dengan kekecewaan. Ia menyebut manajemen yang kini dikendalikan pemegang saham mayoritas melalui PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) tidak lagi menghargai kontribusi para pendiri. Ia juga mengklaim terjadi pengambilalihan sejumlah aset strategis perusahaan dengan nilai yang jauh di bawah harga pasar serta mempertanyakan mekanisme pengelolaan perusahaan. Klaim tersebut merupakan pernyataan Rida K Liamsi dan belum terbukti di pengadilan.

Selain itu, Rida mengaku prihatin terhadap kondisi perusahaan. Ia menyebut Harian Riau Pos tidak lagi berkantor di Gedung Graha Pena Pekanbaru, Batam Pos telah berpindah kantor, serta sejumlah karyawan dirumahkan maupun dipensiunkan lebih awal. Menurutnya, penyelesaian hak-hak sebagian pekerja juga masih berlangsung secara bertahap.

Di sisi lain, manajemen Riau Pos Group melalui kuasa hukumnya, Dr. Andi Syarifuddin SH MH, membantah tudingan tersebut. Menurut Andi, persoalan yang kini diproses secara hukum bukan berkaitan dengan jasa Rida dalam membesarkan perusahaan, melainkan dugaan penggunaan dana perusahaan yang dinilai tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan.

Andi mengakui Rida memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Riau Pos Group. Namun, ia menegaskan penghargaan terhadap jasa tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan dana perusahaan di luar mekanisme yang berlaku.

Ia juga menyebut perkara dugaan penggelapan dana perusahaan dengan nilai kerugian sekitar Rp56 miliar telah memasuki tahap II setelah dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Menurutnya, selama proses penyidikan perusahaan telah membuka ruang mediasi bagi para pihak, termasuk Rida K Liamsi. Namun hingga kini, kata Andi, belum tercapai kesepakatan perdamaian karena persyaratan yang diajukan perusahaan belum terpenuhi.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, SPS Riau berharap semua pihak menempatkan dialog sebagai prioritas. Organisasi itu menilai penyelesaian damai akan lebih memberikan manfaat bagi semua pihak sekaligus menjaga marwah perusahaan pers yang selama puluhan tahun menjadi bagian penting dari sejarah media di Riau. (hr)

Kerugian Korupsi CSR PT SPRH Lebih Rp13 Miliar, Polda Riau segera Tetapkan Tersangka

Fri, 10 Jul 2026 09:54:47 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sarana Pembangunan Riau Hilir (SPRH) Perseroda Tahun Anggaran 2024 senilai lebih dari Rp19 miliar memasuki tahap penting.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyerahkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Nilai kerugian negara yang terungkap mencapai lebih dari Rp13 miliar.

Dengan diterimanya hasil audit tersebut, penyidik kini bersiap menggelar perkara sebagai tahapan menuju penetapan tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, hasil penghitungan kerugian negara dari BPK RI resmi diterima penyidik pada 8 Juli 2026.

"Pada tanggal 8 Juli 2026 pihak BPK RI selaku auditor yang ditunjuk sebagai ahli untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara telah berhasil menghitung dan hasilnya secara resmi diserahkan kepada penyidik Tipidkor Polda Riau dengan nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp13 miliar," kata Ade, Kamis (9/7/2026).

Selain mengantongi hasil audit, penyidik telah memeriksa 168 saksi dan tiga orang ahli, serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

Ade menjelaskan, penyidik masih akan memeriksa auditor BPK RI sebagai ahli untuk memperkuat hasil audit dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah itu, penyidik kembali memanggil sejumlah saksi guna melengkapi alat bukti sebelum perkara dinaikkan ke tahap gelar perkara.

"Tim penyidik saat ini telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ahli dari BPK RI terkait hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah diserahkan untuk dituangkan kembali ke dalam pemeriksaan ahli," kata Ade.

Setelah itu, lanjut Ade, penyidik akan melakukan beberapa pemeriksaan saksi di ranah penyidikan. "Semoga tak lama lagi akan dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka," ujarnya.

Ade memastikan penyidikan tidak berhenti pada satu pihak. Penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam penyaluran dana CSR tersebut.

Menurut Ade, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang umumnya dilakukan secara terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pelaku. Karena itu, penyidik membuka peluang penanganan perkara melalui berkas terpisah apabila ditemukan pelaku lain yang memenuhi unsur pidana.

"Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang terstruktur dan dapat melibatkan banyak pihak sesuai peranannya masing-masing. Karena itu penyidik masih terus menggali untuk dapat menjerat para tersangka lainnya, sekaligus mengembalikan kerugian keuangan negara melalui asset tracing maupun penerapan ketentuan mengenai uang pengganti kerugian negara," jelasnya.

Penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR PT SPRH Perseroda telah berlangsung sejak 2 Januari 2026. Perkara ini mengusut dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana CSR tahun anggaran 2024 dengan nilai lebih dari Rp19 miliar.

Sejak penyidikan dimulai, penyidik telah memeriksa ratusan saksi, meminta keterangan sejumlah ahli, serta menyita berbagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian sebelum menetapkan pihak yang bertanggung jawab.*(ckc)