Latest Posts

Capaian PBB dan SPPT di Pekanbaru Melonjak, Realisasi Tembus Rp178,97 miliar

Wed, 28 Oct 2026 06:25:56 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Capaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pekanbaru pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data realisasi, persentase pencapaian PBB pada tahun 2026 berada di angka 84 persen, naik dari 82 persen pada tahun 2025 pada periode yang sama, Bulan Oktober.

Tahun 2025, dari target penerimaan sebesar Rp212,39 miliar, realisasi pembayaran PBB tercatat sebesar Rp174,53 miliar. Sementara itu, pada tahun 2026, realisasinya meningkat menjadi Rp178,97 miliar dari target yang sama sebesar Rp212,39 miliar.

Peningkatan juga terlihat dari jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang melakukan pembayaran. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 177.442 SPPT yang membayar PBB. Jumlah tersebut meningkat menjadi 190.781 SPPT pada tahun 2026, atau bertambah sebanyak 13.339 SPPT.

"Untuk PBB, capaian kita sudah Rp178,97 miliar. Angka ini tumbuh positif dibandingkan tahun 2025. Alhamdulillah, pada tahun 2026 ini kami memberikan diskon sesuai arahan bapak Walikota," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru Tengku Denny Muharpan, Selasa (27/10/2026).

Total diskon yang diberikan kepada masyarakat kurang lebih Rp36 miliar. Dengan adanya pemberian diskon ini, kata Denny, terjadi peningkatan pembayaran. Jumlah Nomor Objek Pajak (NOP) yang membayar PBB pada tahun 2026 meningkat lebih dari 13 ribu dibandingkan tahun 2025.

"Alhamdulillah, dengan pemberian diskon yang dilakukan oleh Bapak Walikota berdampak positif bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat meningkat, yang berarti tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga meningkat," jelasnya.

Ia mengimbau seluruh warga Kota Pekanbaru yang belum membayar PBB agar segera melaksanakan kewajibannya. Sebab, pajak yang dibayarkan itu digunakan pemerintah untuk membangun jalan dan memperbaiki drainase.

"Alhamdulillah, dampak pembangunan tersebut juga sudah mulai dirasakan masyarakat, salah satunya melalui kondisi jalan yang semakin baik," jelasnya.

Ia juga berharap, dengan peningkatan jumlah objek pajak yang melakukan pembayaran. Apalagi, penghapusan denda pajak masih berlaku hingga 31 Oktober 2026. Artinya, tinggal beberapa hari lagi kesempatan tersebut berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat agar segera melakukan pembayaran sebelum batas waktu berakhir. Sebab, mulai bulan November, denda pajak akan kembali berlaku," kata Denny.(ckc)

Mereka yang Abaikan Sholat akan Dikumpulkan Bersama Firaun dan Menterinya Serta Musuh Nabi SAW

Wed, 28 Oct 2026 06:21:50 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Orang yang meninggalkan atau melalaikan sholat mendapat peringatan keras dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.

Pada hari kiamat, mereka terancam dikumpulkan bersama Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh yang dikenal sebagai musuh Allah dan musuh Islam.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa suatu hari Rasulullah SAW menyebut tentang sholat. Rasulullah SAW bersabda, “Siapapun yang menjaga sholatnya, maka pada hari kiamat, sholatnya akan menjadi cahaya, pembela, dan penyelamat baginya. Sebaliknya, siapapun yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya. Pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.” (HR Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban)

Syaikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya dalam Fadhilat Sholat menjelaskan bahwa semua orang mengetahui betapa dahsyatnya kekufuran Firaun bahkan, ia telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah perdana Menteri Firaun.

Sedangkan Ubay bin Khalaf merupakan salah seorang musuh besar Islam dari kalangan kaum musyrik Makkah.

Dalam kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Ibnu Hajar, Qarun juga disebut bersama Firaun dan tokoh-tokoh lainnya.

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa orang-orang yang melalaikan sholat akan dibangkitkan di Padang Mahsyar bersama Firaun dan tokoh-tokoh tersebut karena alasan mereka melalaikan sholat serupa dengan alasan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh itu.

Apabila seseorang melalaikan sholat karena harta, ia akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika karena pemerintahan dan kekuasaan, ia akan dibangkitkan bersama Firaun.

Jika karena jabatan sebagai menteri dan kedudukan sejenisnya, ia akan dibangkitkan bersama Haman. Sementara itu, jika karena urusan perdagangan, ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf.

Apabila seseorang dibangkitkan bersama mereka, ia tentu akan menghadapi berbagai macam azab neraka yang sangat pedih, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis.

Namun, karena iman yang dimiliki seorang Muslim, pada akhirnya ia pasti akan dibebaskan dari azab neraka. Sementara itu, Firaun dan tokoh-tokoh lainnya akan kekal di dalam neraka.

Meskipun demikian, masa yang harus dilalui seseorang sebelum dibebaskan dari siksa api neraka bukanlah perkara sepele. Bisa jadi, masa tersebut berlangsung selama ribuan tahun.(rep)

APBD P Riau 2026 Resmi Bisa Digunakan, Pemprov Fokus Tunda Bayar dan Jaga Fungsional Jalan

Wed, 28 Oct 2026 06:15:52 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut telah mengeluarkan nomor registrasi terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Dengan demikian maka Pemerintah Provinsi Riau sudah dapat menjalankan APBD P Riau 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menyebutkan bahwa hingga saat ini realisasi APBD P 2026 sudah mencapai 69 persen. Pihaknya, menargetkan hingga akhir tahun nanti realisasi anggaran bisa mencapai 90 persen.

“APBD P 2026 sudah bisa digunakan. Nomor registrasi sudah keluar,” ujar Plt Gubri.

Lebih lanjut, pihaknya juga sudah melakukan rapat evaluasi penggunaan APBD 2026 bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Riau. Rapat evaluasi bersama dengan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau ini, juga merupakan bagian dari upaya optimalisasi realisasi APBD.

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah membahas progres program sekaligus kesiapan pelaksanaan kegiatan yang didukung anggaran perubahan.

“Kami bersama Pak Sekda, rekan-rekan OPD melakukan evaluasi untuk kegiatan 2026 dan kami membahas juga untuk APBD P,” sebutnya.

Salah satu catatan penting yang ditekankan Plt Gubri ke seluruh OPD, yakni soal kesiapan dokumen administrasi pendukung sebelum anggaran tersebut direalisasikan.

Dengan waktu yang tersisa sekitar 2 bulan pada tahun anggaran berjalan, SF Hariyanto meminta setiap OPD segera melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa salah satu prioritas pokok di APBD P 2026 yakni menyesaikan tunggakan utang tunda bayar.

“Prioritas kita di APBDP, tetap salah satunya menyesaikan tunda bayar. Itu juga harus kita selesaikan sesegera mungkin,” tambahnya.

Namun, SF Hariyanto menegaskan bahwa penyelesaian utang tunda bayar juga akan disesuaikan dengan kemampuan anggran di APBD P Riau 2026. Selain itu, Plt Gubri menegaskan bahwa APBDP 2026 juga akan diprioritas untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap mendesak. Seperti menjaga fungsional jalan dan lain-lain.

“Prioritas lainnya juga menjaga fungsional jalan yang ada di Riau. Karena beberapa ruas jalan di Riau ada yang mengalami kerusakan,” sebutnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9). Total APBD P tahun 2026 sebesar Rp8.378 Triliun (T) atau naik dari APBD murni 2026 sebesar Rp8.321 Triliun.(mcr)

Marjani Ambil Rp450 Juta dari Mobil Kadis PUPR Riau untuk Abdul Wahid ke Malaysia

Wed, 28 Oct 2026 06:14:09 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Marjani mengambil uang Rp450 juta dari jok kiri mobil Kepala Dinas PUPR-PPKP Riau nonaktif, M Arief Setiawan. Uang itu untuk keberangkatan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ke Negeri Sembilan, Malaysia.

Penyerahan uang itu kepada ajudan Abdul Wahid itu berlangsung di area parkir rumah dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, pada Ahad (2/11/2025) malam, satu hari jelang operasi tangkap tangan oleh Komisi Pementasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Arief pada persidangan perkara dugaan pemerasan anggaran UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR-PKPP Riau dengan terdakwa Marjani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (27/10/2026).

Arief dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Yofistian menjelaskan, awalnya direncanakan pemberian sebesar Rp400 juta.

Namun, jumlah tersebut kemudian bertambah Rp50 juta menjadi Rp450 juta setelah ada tambahan satu orang dalam rombongan yang akan berangkat ke Malaysia. Penambahan itu disampaikan oleh Abdul Wahid.

Arief mengaku mengetahui perubahan jumlah itu melalui komunikasi telepon dengan Dani M Nursalam, tenaga ahli Gubernur Riau Abdul Wahid.

"Ada penambahan Rp50 juta, setelah ada informasi bahwa satu orang lagi ikut dalam rombongan Pak Gubernur," jelas Arief.

Disampaikan kalau uang itu diserahkan kepada Marjani. Awalnya, Arief meminta agar Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda, untuk mengantarkan uang tersebut ke Marjani, ajudan Abdul Wahid.

Namun, Ferry tidak mengenal Marjani. Akhirnya, uang diserahkan kepada Eri Ikhsan, Kepala UPT Jalan dan Jembatan III Dinas PUPR-PPKP Riau. Akan tetapi hingga Minggu, uang itu belum diserahkan.

Marjani kemudian menghungi Dani menyampaikan kalau uang yang diminta belum diserahkan. "Saya ditelepon oleh beliau (Dani), kalau ditunggu. Dia video call melihatkan wajah Marjani," kata Arief.

Akhirnya Arief menjemput uang tersebut ke Eri Ikhsan. Uang yang awalnya dititipkan Ferry sebesar Rp300 juta, ditambah Eri Ikhsan menjadi Rp450 juta.

Setelah menerima uang tersebut, Arief menghubungi Dani. "Sekitar pukul 19.00 WIB hingga 19.30 WIB, tiba di area parkir. Kemudian menghubungi beliau dan meminta agar Marjani diarahkan ke lokasi," jelas Arief.

Marjani akhirnya datang ke area parkir dengan berjalan kaki diiringi Dani. Kemudian Marjani mengambil Rp450 juta yang berada di jok kiri mobil.

"Uang dalam kantong kresek. Marjani membuka pintu bagian kiri. Mengambil uang, lalu pergi meninggalkan lokasi," ucap Arief.

Dalam pemeriksaan, Arief membenarkan bahwa Dani berada di lokasi ketika penyerahan berlangsung. Namun ia tidak memberi tahu Dani, kalau uang telah diambil oleh Marjani.

"Ada dijelaskan itu untuk apa? tanya jaksa.

Arief mengaku tidak memberikan penjelasan khusus kepada Marjani mengenai uang yang ada di dalam mobil karena menurutnya Marjani sudah memahami penyerahan tersebut.

Arief juga menyebut tidak ada tanda terima dalam penyerahan uang Rp450 juta itu. Setelah Marjani mengambil uang, ia langsung meninggalkan kediaman dinas gubernur.

Uang tersebut, menurut Arief, memang disiapkan untuk kebutuhan keberangkatan Abdul Wahid ke Malaysia. Kapan waktunya, Arief mengaku tidak mengetahuinya.

Besok harinya, Senin (3/11/2025), Arief ditangkap oleh penyidik KPK. Ketika itu dia sedang rapat di kantor Dinas PUPR -PKPP Riau bersama kepala UPT.

Perkara yang menjerat Marjani berkaitan dengan perkara Abdul Wahid, M Arief Setiawan serta Dani M Nursalam. Marjani disidang terpisah.

Dalam dakwaannya, JPU KPK mengungkap pengumpulan uang dari sejumlah kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp3,55 miliar.

Uang itu diduga berasal dari setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT Jalan dan Jembatan di Diana PUPR-PPKP Riau.

Pengumpulan berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, antara lain Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.

Dalam perkara tersebut, Marjani didakwa menerima uang dalam beberapa tahap. Salah satunya berupa uang Rp1 miliar yang diserahkan secara bertahap kepadanya di Rumah Jabatan Gubernur Riau.

Lima penyerahan uang itu masing-masing sebesar Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta, dan Rp100 juta. Totalnya mencapai Rp950 juta.

JPU KPK juga mengungkap penyerahan uang Rp450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025.

Uang tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.

Atas perkara ini, JPU mendakwa Marjani melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(ckc)

Riau Keluar dari Zona Merah Karhutla, Plt Gubernur Apresiasi Dukungan Semua Pihak

Wed, 28 Oct 2026 06:11:23 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pemprov Riau menyampaikan terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masyarakat, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sehingga, Riau sudah keluar dari zona merah dan terbebas dari kabut asap hari ini.

“Atas nama Pemprov Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB, BPBD, masyarakat, dan seluruh pihak tanpa terkecuali yang telah mendukung upaya penanganan karhutla hingga Riau bebas dari kabut asap,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Selasa (27/10/2026).

Kini, Riau menghadapi musim hujan yang juga berpotensi menimbulkan bencana lain, terutama banjir. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Riau. Setelah sebelumnya menghadapi karhutla, masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir seiring datangnya musim hujan.

“Kemarin menghadapi kebakaran, sekarang memasuki musim hujan yang berpotensi menyebabkan banjir. Inilah kondisi yang kita hadapi di Riau, kebakaran dan banjir,” cakapnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa terdapat lima provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla saat ini. Kelima provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Meski Riau tidak lagi masuk dalam daftar prioritas, perkembangan karhutla di sejumlah wilayah lain masih menjadi perhatian pemerintah. BNPB mencatat peningkatan aktivitas kebakaran di Sumatera Selatan dan Jambi, meskipun belum terlalu signifikan. BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memantau perkembangan situasi serta mendukung operasi penanganan karhutla di lapangan.

Personel TNI-Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api yang terus berupaya memadamkan kebakaran serta mencegah munculnya titik api baru. Para personel ini patutu diapresiasi.(ckc)

Microsoft Tawarkan Pengunduran Diri Sukarela kepada 60.000 Karyawan Gara-gara AI

Wed, 28 Oct 2026 06:07:43 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Besarnya investasi kecerdasan buatan (AI) mendorong Microsoft mencari cara untuk menekan biaya tanpa mengorbankan peluang pertumbuhan bisnis.

Salah satu langkah yang ditempuh perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu adalah menawarkan program pengunduran diri sukarela kepada sekitar 60.000 karyawan.

Dikutip dari CNBC International, Selasa 28 Oktober 2026, program tersebut ditujukan kepada karyawan tertentu di AS, Kanada, India, dan Inggris. Jumlah karyawan yang memenuhi syarat mencapai sekitar 27 persen dari total 223.000 pekerja Microsoft.

Karyawan yang memenuhi syarat harus memutuskan apakah akan menerima tawaran itu pada awal Desember 2026. Mereka yang memilih mengikuti program tersebut dijadwalkan meninggalkan perusahaan pada 31 Desember 2026.

Wakil Presiden Eksekutif sekaligus Kepala Sumber Daya Manusia Microsoft, Amy Coleman, mengatakan program ini memberi karyawan lebih banyak keleluasaan dalam menentukan langkah karier berikutnya.

“Penawaran Pengunduran Diri Sukarela mencerminkan bagian penting dari bagaimana kami mengembangkan pendekatan kami terhadap perubahan: menciptakan fleksibilitas yang lebih besar dan, jika memungkinkan, lebih banyak cara bagi karyawan untuk membentuk babak selanjutnya dalam hidup mereka,” tulis Coleman dalam memo kepada karyawan.

Ia menambahkan, program terbaru tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman Microsoft menjalankan program pensiun sukarela pada awal tahun ini.

Langkah ini muncul ketika Microsoft terus meningkatkan investasi untuk membangun pusat data dan memenuhi lonjakan kebutuhan komputasi AI. Infrastruktur tersebut juga digunakan untuk mendukung layanan komputasi awan bagi perusahaan seperti Anthropic dan OpenAI.

Pada Juli lalu, Microsoft memperkirakan belanja modalnya untuk kuartal yang berakhir pada September akan melampaui US$50 miliar. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan belanja modal dan sewa pembiayaan sebesar US$34,9 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Besarnya kebutuhan investasi itu membuat Microsoft berupaya menjaga efisiensi keuangan. Pada April 2026, perusahaan lebih dahulu menawarkan program pensiun sukarela yang mencakup sekitar 7 persen karyawan di Amerika Serikat. Kemudian, pada Juli, Microsoft mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 4.800 karyawan.

Berbeda dari program sebelumnya yang menyasar karyawan hingga tingkat direktur senior, program terbaru ini juga mencakup jabatan yang lebih tinggi, termasuk wakil presiden. Meski demikian, sumber CNBC menyebut Microsoft tidak menetapkan target jumlah karyawan yang harus menerima tawaran tersebut.

Microsoft juga tengah mengubah model bisnisnya dengan semakin mengaitkan biaya layanan dengan tingkat penggunaan AI oleh pelanggan. Perusahaan telah membekali karyawan di bidang pemrograman, penjualan, dan rantai pasokan dengan perangkat berbasis AI untuk meningkatkan produktivitas.

Di tengah perubahan tersebut, Microsoft berupaya memastikan memiliki tenaga kerja dengan keahlian yang sesuai untuk mengejar peluang pertumbuhan baru, sekaligus menjaga kondisi keuangannya.

Pada kuartal kedua, Microsoft masih mencatat arus kas bebas positif sebesar US$19,64 miliar, meskipun turun 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini berbeda dari Alphabet dan Amazon, dua pesaing utamanya di bisnis komputasi awan, yang sama-sama melaporkan arus kas bebas negatif pada periode tersebut.

Microsoft dijadwalkan mengumumkan hasil keuangan kuartal ketiganya pada Rabu, waktu AS. Kinerja tersebut akan menjadi salah satu indikator untuk melihat bagaimana perusahaan menyeimbangkan investasi AI yang besar dengan upaya menjaga efisiensi dan profitabilitas. (rml)

Wali Kota Agung Nugroho Lantik 17 Pejabat Pemkot Pekanbaru

Tue, 27 Oct 2026 06:33:49 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melakukan rotasi terhadap belasa pejabat. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan pejabat fungsional dipimpin langsung Walikota Pekanbaru Agung Nugroho Senin (26/10/2026) di Perkantoran Tenayan Raya.

Dari pantauan, Alada empat pejabat eselon II yang dilantik. Seperti Masykur Tarmizi yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kini diberi jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Sementara drh Muhammad Firdaus, SKH., M.Si menjabat sebagai Kepala Dishub. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Lalu ada Firmansyah Ekaputra, ST., MT menjabat sebagai Kepala Bappeda. Ia sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Firman Hadi, S.STP., M.Si dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Bagian Umum.

Kemudian ada nama Danil Perdana menjabat sebagai Sektetaris BPKAD, sekaligus menjabat Plt Kepala BPKAD setelah ditinggal Firmansyah Eka Putra.

Berikut nama-nama lengkap Pejabat Pemko Pekanbaru yang dilantik:

1. Masykur Tarmizi, S.STP., M.Si. — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

2. drh. Muhammad Firdaus, SKH., M.Si. — Kepala Dinas Perhubungan.

3. Firmansyah Ekaputra, ST., MT. — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Firman Hadi, S.STP., M.Si. — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Widya Hartila, S.Farm., Apt. — Administrator Kesehatan Ahli Muda Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.

6. Dear Aryfa, S.Gz. — Nutrisionis Ahli Pertama Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.

7. Christine Situmorang, SKM. — Administrator UPT Kesehatan Ahli MudaPuskesmas Simpang Baru Dinas Kesehatan.

8. Indria Ayuzda, SKM. — Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda UPTD Puskesmas Langsat Dinas Kesehatan.

9. Rike Rohaina, S.Farm. — Administrator UPT Ahli Kesehatan PertamaPuskesmas Rejosari Dinas Kesehatan.

10. Dede Alfina, SKM — Administrator Ahli Kesehatan Pertama UPTD Puskesmas Sail Dinas Kesehatan.

11. Ida Susilawaty, SE, M.Si. — Arsiparis Ahli Muda Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

12. Nailis Sa'adah, SE — Arsiparis Ahli Muda Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

13. Betti Elirosa, SKM. — Arsiparis Ahli Muda Bidang Kearsipan DPerpustakaan dan Kearsipan.

14. Sukardianto, SAP — Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja.

15. Rony Suprana Armanda, S.STP., MPA. — Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Vevi Surya Devi, SE — Perencana Ahli Pertama Bidang Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

17. Dewi Mega,SH — Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Bidang Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.(mcr)

DPRD Pekanbaru Minta Pengawasan Distribusi Solar Tepat Sasaran

Tue, 27 Oct 2026 06:28:38 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Andry Saputra mengapresiasi langkah tegas Polda Riau dalam membongkar dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar pada Senin (26/10/2026). Penindakan hukum tersebut menyasar praktik penyalahgunaan biosolar di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, serta Desa Lipatkain, Kabupaten Kampar.

Pihak legislatif mendukung penuh penegakan hukum yang dipimpin Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas sindikat penyalahgunaan BBM bersubsidi. Langkah penindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi hak masyarakat yang membutuhkan ketersediaan biosolar untuk menunjang aktivitas ekonomi harian.

“Kami mendukung langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas penyalahgunaan BBM. Jangan beri ruang bagi mafia BBM untuk bermain dan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Andry Saputra, Senin (26/10/2026).

Andry Saputra menilai bahwa upaya pengawasan tidak boleh berhenti pada tindakan represif di tingkat lapangan semata. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan rantai distribusi BBM berjalan sesuai aturan, mulai dari titik penyaluran hingga pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Politikus Partai Gerindra tersebut juga menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan pengangkut barang dan bus yang kerap mengular di sejumlah SPBU Kota Pekanbaru. Kondisi kelangkaan dan antrean tersebut dinilai perlu diusut tuntas guna mengantisipasi adanya praktik penimbunan maupun penyelewengan pasokan.

“Kita lihat antrean solar itu sampai mengular. Jadi, kalau ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM di Pekanbaru, jangan dibiarkan. Harus ditelusuri dan ditindak tegas agar memberikan efek jera,” ujar Andry Saputra.

DPRD Kota Pekanbaru mendesak instansi pemerintah terkait untuk memperkuat koordinasi bersama pihak kepolisian dalam mengawal tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Pengawasan yang terpadu dan konsisten sangat diperlukan agar penyaluran energi bersubsidi dapat tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak.

“Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai BBM yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum tertentu,” kata Andry Saputra.(mcr)

Riau Dikeluarkan dari Daftar 6 Provinsi Prioritas Nasional

Tue, 27 Oct 2026 06:26:24 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Upaya maksimal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, bersama seluruh Satgas dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) membuahkan hasil. Provinsi Riau resmi dikeluarkan dari daftar prioritas nasional penanganan Karhutla tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia mengatakan terjadi penurunan signifikan titik api (hotspot) di sejumlah daerah.

"Dari yang awalnya 6 provinsi prioritas, Riau sudah kami keluarkan, karena di Riau sudah tidak ada lagi titik api. Sehingga tersisa 5 provinsi prioritas," ujar Kristomei.

Adapun 5 provinsi yang masih menjadi prioritas nasional penanganan Karhutla saat ini yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Sementara itu, untuk provinsi yang mengalami kenaikan titik api, yakni Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, namun kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan.

"Kami terus berkoordinasi agar penanganan Karhutla dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengapresiasi dukungan Pemerintah Pusat terkait penanganan Karhutla di Riau. Menurutnya, keberhasilan Riau keluar dari daftar prioritas nasional ini tak lepas dari kerja keras Satgas Karhutla Riau, serta dukungan masyarakat.

"Tentu ini menjadi hal yang patut kita apresiasi. Atas kerjasama Satgas Karhutla, relawan hingga masyarakat yang membantu proses pemadaman api sesuai dengan arahan bapak Presiden RI, bahwa penanganan harus dilakukan dengan sistem gotong royong dan kerja sama. Sehingga, Riau dinyatakan keluar dari daftar prioritas nasional atas penanganan bencana Karhutla," kata SF Hariyanto, Sabtu (24/10).

Namun kedepannya Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda dan stakeholder terkait, tetap melakukan mitigasi dan antisipasi secara rutin dan berkelanjutan. Sehingga titik api yang sewaktu-waktu bisa muncul dapat segera dituntaskan.

"Pemprov Riau akan tetap siaga penuh, terutama menjelang puncak musim kemarau, agar status zero hotspot dapat dipertahankan," ungkapnya.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurunya, peran aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga Riau tetap zero titik api.

"Kita minta dukungan dari masyarakat. Agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Tanpa kesadaran bersama untuk berhenti membakar, upaya yang telah dilakukan Satgas Karhutla di lapangan akan sia-sia," tutupnya. nur(rmc)

Harry Kane Rebut Gelar Ballon d'Or 2026

Tue, 27 Oct 2026 06:23:16 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Bintang Bayern Munchen, Harry Kane dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or 2026 di London Palladium Theatre, London, Inggris, Senin (26/10) malam waktu setempat atau Selasa (27/10) dini hari WIB.

Kane menjadi yang terbaik mengalahkan nama-nama pesepakbola hebat lain seperti Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

Gelar Ballon d'Or 2026 ini membuat Kane mengikuti jejak Michael Owen sebagai pemain asal Inggris yang juga meraih gelar serupa. Owen merebut gelar Ballon d'Or tahun 2001 silam.

Di kategori wanita, Alexia Putellas berhasil meraih gelar Ballon d'Or 2026. Ini jadi yang ketiga Putellas mampu meraih gelar ini setelah tahun 2021 dan 2022.

Sebelum penghargaan Ballon d'Or 2026 diberikan, sejumlah pemenang dari kategori lain sudah lebih dulu diumumkan.

Dari kategori Pemain Muda Terbaik Pria, winger Barcelona dan timnas Spanyol, Lamine Yamal berhasil menjadi yang terbaik.

Buat Yamal, gelar ini membuat dirinya tiga kali beruntun meraih gelar Pemain Muda Terbaik. Pada 2024 dan 2025, Yamal juga meraih gelar yang sama.

Selain itu, rekan setimnya di timnas Spanyol, Unai Simon menjadi pemenang kiper terbaik atau Lev Yashin Trophy untuk tahun 2026.(cnn)

Operasi Patuh Lancang Kuning Dimulai, Satlantas Bengkalis Fokus ETLE dan Pelanggaran Berisiko Fata

Tue, 27 Oct 2026 06:21:32 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkalis menggelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Dalam operasi ini, penindakan pelanggaran lalu lintas akan mengedepankan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), disertai edukasi dan teguran secara humanis kepada pengendara.

Kasat Lantas Polres Bengkalis, AKP Erwan Marchdonida, mengatakan penindakan melalui ETLE akan dilaksanakan di wilayah Duri dan Bengkalis. Petugas juga akan menggunakan perangkat ETLE mobile untuk mendeteksi pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Meski demikian, pendekatan preventif dan preemtif tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan operasi tersebut. Satlantas akan meningkatkan sosialisasi keselamatan berkendara melalui pembagian pamflet, penyampaian imbauan di media sosial, serta edukasi langsung kepada masyarakat.

“Meski ada penindakan, kami tetap mengedepankan upaya preventif dan preemtif melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat,” ujar AKP Erwan Marchdonida, Senin (26/10/2026).

Ia menjelaskan, pengendara yang melakukan pelanggaran akan diberikan teguran tertulis secara humanis. Namun, pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan tingkat fatalitas tinggi menjadi perhatian khusus dan dapat ditindak melalui penilangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Selain melanggar aturan, perilaku tersebut dapat meningkatkan risiko cedera serius hingga kematian apabila terjadi kecelakaan.

Selama operasi berlangsung, menurutnya, personel Satlantas juga akan meningkatkan pengaturan dan penjagaan di sejumlah titik rawan kecelakaan serta lokasi yang membutuhkan pengawasan lalu lintas. Edukasi keselamatan berkendara turut dilakukan di tempat-tempat keramaian.

"Kita mengimbau masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penggunaan helm berstandar keselamatan, kepatuhan terhadap rambu-rambu, serta perilaku berkendara yang tertib menjadi hal penting untuk mencegah kecelakaan," pesannya

Erwan menambahkan, keselamatan berlalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kepolisian, tetapi juga seluruh pengguna jalan.

"Satlantas Polres Bengkalis berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta dapat menekan angka kecelakaan dan fatalitas di wilayah Kabupaten Bengkalis," pungkas mantan Kasat Lantas Polres Dumai ini.(ckc)

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Tue, 27 Oct 2026 06:18:44 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, menilai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak lagi layak memimpin negara.

"Ini adalah kegilaan seorang pria yang sudah tidak layak lagi memimpin negara," kata Eisenkot melalui unggahan di X, Senin, 26 Oktober 2026.

Eisenkot memperingatkan bahwa rencana ekonomi Netanyahu untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi internasional justru berpotensi merusak perekonomian Israel dan mengancam keamanan nasional.

"Netanyahu kini beralih pada upaya membongkar perekonomian Israel untuk generasi mendatang setelah membongkar masyarakat Israel dan melemahkan tentara," tegasnya.

Kritik tersebut muncul menjelang pemilihan Knesset pada Selasa, 27 Oktober 2026, di mana Netanyahu dan Eisenkot akan bersaing memperebutkan kepemimpinan pemerintahan berikutnya.

Sehari sebelumnya, Netanyahu mengungkapkan telah meminta penyusunan rencana ekonomi yang mencakup penggunaan metode pembayaran alternatif, termasuk mata uang kripto dan teknologi blockchain, untuk mengantisipasi kemungkinan sanksi ekonomi dan perbankan internasional.

Netanyahu juga memperingatkan bahwa bantuan militer Amerika Serikat tidak akan berlangsung selamanya, sehingga Israel perlu memperkuat kemandirian militernya.

Eisenkot menyindir gagasan tersebut dengan istilah “Bibicoin”, gabungan nama panggilan Netanyahu, Bibi, dan konsep mata uang digital.

Dia mempertanyakan bagaimana perusahaan teknologi Israel dapat menerima pembayaran dari klien asing atau menarik investasi luar negeri jika transaksi harus menghindari sistem perbankan internasional.

Menurutnya, arah kebijakan tersebut berisiko mendorong perusahaan Israel memindahkan operasinya ke luar negeri, memicu kerugian investasi, serta membuat lebih banyak warga meninggalkan negara itu.

Eisenkot memperingatkan bahwa dampak kebijakan tersebut dapat meluas hingga berkurangnya lapangan kerja dan sumber daya untuk sektor kesehatan serta pendidikan, yang pada akhirnya melemahkan keamanan nasional.

“Ini adalah peringatan nyata. Israel tidak akan mampu bertahan empat tahun lagi seperti ini," tegasnya.(rml)

OJK Riau Dorong Literasi Keuangan, Inklusi Nasional Capai 93,57 Persen

Mon, 26 Oct 2026 06:20:51 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Tingkat inklusi keuangan nasional yang mencapai 93,57 persen pada 2026 menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun, kesenjangan dengan tingkat literasi keuangan masih menjadi tantangan agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat dan risikonya.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 yang dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026). Pemerintah Provinsi Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan terus mendorong peningkatan literasi agar perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menjelaskan bahwa hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada 2026 menunjukkan tingkat inklusi keuangan mencapai 93,57 persen, sedangkan tingkat literasi berada di kisaran 69,6 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan perlunya penguatan edukasi agar masyarakat lebih memahami produk dan layanan keuangan yang digunakan.

“Capaian inklusi keuangan nasional sudah mencapai 93,57 persen, bahkan melampaui target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai pada 2029. Namun, tingkat literasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami karakteristik dan risikonya,” tuturnya.

Menurut Fredly, edukasi keuangan perlu diperluas melalui berbagai kegiatan yang mudah dijangkau masyarakat. Financial Expo diharapkan menjadi sarana bagi pengunjung untuk memperoleh informasi secara langsung, membandingkan layanan, serta mengenali produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan formal. Semakin baik literasi masyarakat, semakin besar peluang mereka memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan terhindar dari keputusan yang merugikan,” ungkapnya.

Sementara itu, SF Hariyanto menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus diiringi dengan pembiasaan menabung dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini. Pemprov Riau, katanya, telah mendorong pelajar memiliki rekening sebagai langkah awal mengenalkan layanan keuangan formal sejak usia sekolah.

“Kita ingin anak-anak sejak sekolah sudah mengenal kebiasaan menabung dan menggunakan layanan keuangan secara bertanggung jawab. Upaya memperluas akses ini harus terus berjalan bersama edukasi agar masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan dengan lebih baik,” kata SF.

Ia berharap Financial Expo tidak sekadar menjadi kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan industri jasa keuangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat layanan keuangan, mendukung pengembangan usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Yang ingin kita capai bukan hanya semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga semakin banyak usaha yang berkembang dan penghasilan keluarga meningkat. Kita berharap akses keuangan benar-benar menjadi salah satu penggerak kesejahteraan masyarakat Riau,” tutupnya.(mcr)

Pengukuran Lahan Flyover Garuda Sakti Rampung, BPN Pekanbaru Lanjutkan Pemetaan 85 Bidang

Mon, 26 Oct 2026 06:19:12 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru terus memproses pengukuran dan pemetaan lahan untuk pembangunan flyover Garuda Sakti (Simpang Panam). Dari target 90 bidang tanah, sebanyak 85 bidang telah melalui proses pengukuran dan memasuki tahap pemetaan.

Kepala BPN Pekanbaru Muji Burohman mengatakan, tahapan identifikasi dan inventarisasi lahan telah selesai dilakukan. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan pemetaan serta penggambaran data bidang tanah yang telah diukur.

"Targetnya 90 bidang tanah. Sebanyak 85 bidang sudah kami kerjakan. Sekarang sedang dalam proses penggambaran,” kata Muji, Ahad (25/10/2026).

Diharapkan, proses pendataan lahan untuk pembangunan flyover tersebut dapat berjalan lancar. Sehingga, persoalan lahan tidak timbul di kemudian hari.

"Hasil identifikasi dan inventarisasi lahan akan kami sampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui data serta hasil pendataan yang telah dilakukan oleh BPN," jelas Muji.

BPN menargetkan hasil pengukuran lahan sudah dapat disampaikan pada Oktober ini. Namun, proses pengukuran lahan tidak selalu mudah di lapangan.

Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan, terutama terkait penguasaan fisik tanah dan kejelasan batas setiap bidang. Karena itu, pemasangan patok di lapangan menjadi salah satu aspek penting.

Hal ini guna memastikan batas-batas tanah dapat diketahui secara jelas dan meminimalkan potensi sengketa. "Penguasaan fisik ini paling penting. Patok di lapangan harus dipasang supaya tidak terjadi persoalan-persoalan di lapangan,” ujar Muji.(ckc)

Pemprov Riau Dorong DMI Riau Jadikan Masjid Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat

Mon, 26 Oct 2026 06:17:34 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah Provinsi Riau didorong untuk memperkuat peran masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaptov) Riau Yan Dharmadi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-7 DMI Wilayah Riau yang digelar di Masjid Al Maqari, Kawasan Purna MTQ, Pekanbaru, Ahad (25/10/2026).

"Riau memiliki lebih dari 15 ribu masjid dan musala yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Jumlah tersebut merupakan potensi besar untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan berbasis masjid," ungkapnya.

Pemprov Riau ingin masjid tidak hanya makmur dengan kegiatan ibadahnya. Tetapi, masjid juga mampu menghadirkan manfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Upaya meningkatkan kesejahteraan umat dapat dilakukan melalui kolaborasi DMI dengan berbagai lembaga, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lembaga zakat, perbankan syariah, serta lembaga pemberdayaan ekonomi lainnya.
Melalui kerja sama tersebut, masjid diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan jemaah.

"Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Harmoni Indonesia tahun ini, dengan melibatkan 90 ribu responden, Provinsi Riau memperoleh nilai 7,3 dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sebesar 6,6," kata Yan Dharmadi.

Dimensi harmoni kebinekaan mencatatkan nilai tertinggi, yakni 7,57. Sementara itu, dimensi harmoni ekonomi memperoleh nilai 7,11. Nilai ini menjadi yang terendah dibandingkan dimensi lainnya.

“Artinya, di tengah kehidupan masyarakat yang relatif harmonis, masih ada persoalan ekonomi dan kesejahteraan yang perlu kita tangani bersama,” ujar Yan Dharmadi.

Karena itu, DMI bersama para ulama, imam, khatib, dan mubalig diharapkan dapat terus menjaga kehidupan keagamaan yang damai dan menyejukkan. DMI dan para ulama juga diharapkan berperan aktif menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks, provokasi, serta berbagai isu yang berpotensi mengganggu persaudaraan dan persatuan masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, Pemprov juga menyoroti tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali dihadapi Riau. Meski kondisi kebakaran telah dapat dikendalikan, kewaspadaan dan upaya pencegahan harus tetap diperkuat.

"Kami berharap DMI dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mencegah karhutla melalui khutbah, ceramah, serta kegiatan keagamaan lainnya, terutama di wilayah rawan kebakaran," sebut Yan Dharmadi.

Persoalan narkoba juga menjadi perhatian. Masjid perlu semakin dekat dengan generasi muda melalui pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, pengembangan kepemimpinan, serta kegiatan positif yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, masjid dapat menjadi ruang pembinaan generasi muda. Sekaligus, masjid juga dapat memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan sosial.

“Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah. Tapi, masjid juga menjadi tempat membangkitkan kekuatan sosial dalam menjaga keluarga, lingkungan, dan masa depan generasi muda Riau,” tutur Yan Dharmadi.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DMI Riau atas pengabdian dan kontribusi mereka selama menjalankan amanah organisasi. Diharapkan, Muswil ke-7 DMI Riau dapat memperkuat organisasi, menghasilkan keputusan terbaik, serta melahirkan kepengurusan yang amanah.

Sehingga, DMI Riau mampu merumuskan langkah nyata untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan kesejahteraan umat. “Semoga musyawarah ini berjalan lancar dan melahirkan kepengurusan yang amanah serta mampu melanjutkan pengabdian bagi umat,” tutupnya.(ckc)

Masih Ingat Wasiat Rasulullah SAW Melihat Orang yang Hidup di Bawah Kita?

Mon, 26 Oct 2026 06:13:04 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Terdapat salah satu wasiat Rasulullah Muhammad SAW yang mengandung kemaslahatan bagi agama dan kehidupan dunia kita.

Wasiat ini juga memberikan ketenangan bagi pikiran, hati, dan tubuh kita. Melalui wasiat tersebut, Nabi SAW ingin mengajak kita memahami sebuah kenyataan penting yang saat ini banyak dilupakan orang. Beliau juga menjelaskan pedoman yang benar bagi seorang Muslim dalam menjalani kehidupannya.

Seandainya manusia memahami wasiat ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, niscaya mereka akan menjalani hidup dengan sabar, bersyukur, tenteram, dan menerima segala sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan bagi mereka.

Wasiat apakah tersebut? Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda:

“Pandanglah orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah memandang orang yang berada di atas kalian. Hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah.”

Al-Hafizh Al-Iraqi dalam Tharh at-Tatsrib fi Syarh at-Taqrib menjelaskan hadis ini. Dia mengatakan kandungan hadis tersebut merupakan adab yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita SAW.

“Di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi agama dan kehidupan dunia kita, bagi pikiran dan tubuh kita, serta ketenteraman bagi hati kita,” tulis Al-Iraqi.

Wasiat ini merupakan nasihat agung dari seorang nabi yang agung kepada umat yang agung.

Wasiat tersebut menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan ketenangan jiwa, membebaskan diri dari kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan, serta mengantarkan manusia kepada keselamatan di dunia dan akhirat.

Melalui wasiat ini, Rasulullah SAW memberikan pedoman yang hendaknya dipegang teguh oleh setiap Muslim, yaitu melihat orang-orang yang keadaannya berada di bawah kita dalam urusan dunia.

Mereka mungkin memiliki rezeki, kesehatan, harta, kedudukan, pekerjaan, anak, atau tempat tinggal yang lebih sedikit daripada yang kita miliki.

Ketika memandang orang-orang yang keadaannya berada di bawah kita, kita akan menyadari betapa berharganya nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Kesadaran itu akan mendorong kita untuk mensyukurinya.

Sebaliknya, jika kita terus-menerus memandang orang yang lebih unggul dalam hal kekayaan, rumah, kendaraan, pekerjaan, atau urusan dunia lainnya, kita akan menganggap kecil dan meremehkan nikmat Allah yang telah kita terima. Akibatnya, kita akan hidup dalam kegelisahan, kesedihan, ketidakpuasan, kesusahan, dan kecemasan.

Wahai orang yang mencari ketenangan jiwa! Wahai orang yang ingin terbebas dari kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan! Wahai orang yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan akhirat!

Jalan untuk terbebas dari semua itu adalah dengan mengikuti nasihat yang telah disampaikan oleh Nabi kalian SAW:

“Pandanglah orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah memandang orang yang berada di atas kalian. Hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah.”

Karena itulah, Aun bin Abdullah dalam Sunan at-Tirmidzi berkata, “Aku pernah bergaul dengan orang-orang kaya, tetapi aku tidak pernah merasa ada orang yang lebih banyak kegelisahannya daripada diriku. Aku melihat kendaraan yang lebih baik daripada kendaraanku dan pakaian yang lebih bagus daripada pakaianku. Kemudian, aku bergaul dengan orang-orang miskin, lalu aku pun merasa tenteram.”

Betapa banyak orang pada zaman sekarang, sayangnya, mengingkari begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka.

Mereka berkata, “Nikmat apa yang telah Allah berikan kepadaku? Allah memberikan pekerjaan kepada si fulan, harta dan kedudukan kepada si fulan, usaha dan kekayaan kepada si fulan, istana dan pertokoan kepada si fulan, serta perkebunan dan taman-taman kepada si fulan. Lalu, apa yang Allah berikan kepadaku?”

Padahal Allah SWT telah menganugerahkan kepadamu nikmat yang begitu besar, tidak terhitung dan tidak terbilang jumlahnya. Akan tetapi, tak sedikit yang justru lalai terhadap nikmat-nikmat tersebut.(rep)

Karhutla yang Dilakukan Sengaja Harus Dicap Terorisme Lingkungan

Mon, 26 Oct 2026 06:09:47 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, mendukung usulan revisi Undang-Undang Kehutanan yang mendorong pengaturan lebih tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk kemungkinan mengategorikan pembakaran yang dilakukan secara sengaja dan berdampak luas sebagai terorisme lingkungan.

Menurut Rasminto, usulan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan yang selama ini kerap dipandang sebatas pelanggaran kehutanan, padahal dampaknya dapat meluas hingga mengancam kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, mengganggu perekonomian, dan membebani negara.

“Karhutla yang dilakukan secara sengaja, terencana, dan mengabaikan keselamatan masyarakat tidak boleh lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa. Ketika seseorang atau korporasi dengan sadar membakar hutan dan lahan demi keuntungan ekonomi, sementara risikonya ditanggung jutaan orang, tindakan tersebut merupakan bentuk kejahatan serius terhadap lingkungan dan keselamatan publik,” ujar Rasminto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu, 25 Oktober 2026.

Ia menilai, istilah terorisme lingkungan relevan digunakan sebagai kerangka untuk menggambarkan tingkat keseriusan kejahatan tersebut. Sebab, dampak karhutla tidak berhenti pada kawasan yang terbakar, tetapi dapat menjalar lintas wilayah melalui asap, menurunkan kualitas udara, meningkatkan risiko gangguan pernapasan, menghambat kegiatan pendidikan dan transportasi, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Bayangkan ketika satu tindakan pembakaran lahan menyebabkan ribuan bahkan jutaan orang harus menghirup udara tercemar, anak-anak kehilangan kenyamanan belajar, masyarakat rentan menghadapi risiko kesehatan, dan negara harus mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman serta pemulihan lingkungan. Ini bukan sekadar persoalan pohon yang terbakar, melainkan persoalan hak masyarakat untuk hidup sehat dan aman,” katanya.

Rasminto menegaskan, kebakaran hutan dan lahan harus dilihat sebagai persoalan tata kelola lingkungan sekaligus ancaman terhadap keselamatan manusia. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas, tetapi harus diperkuat melalui pencegahan, pengawasan, penindakan, dan pemulihan lingkungan secara terintegrasi.

Ia juga menilai, revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu menjadi momentum untuk menutup celah hukum yang memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan dengan cara membakar, sementara biaya sosial dan ekologisnya ditanggung masyarakat luas.

“Jangan sampai keuntungan dinikmati segelintir pihak, tetapi kerugian kesehatan, kerusakan lingkungan, dan biaya penanganannya dibebankan kepada publik. Prinsipnya harus jelas: pihak yang menyebabkan kerusakan wajib bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya,” tegasnya.

Lanjut Rasminto, penegakan hukum juga harus menjangkau aktor intelektual, pemodal, pengendali kegiatan, serta korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan.

"Penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya perintah, pembiaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, atau keterlibatan pihak yang memperoleh manfaat dari praktik tersebut", tegasnya lagi.

Ia mendorong agar revisi UU Kehutanan memperkuat pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap korporasi, disertai sanksi administratif, kewajiban pemulihan lingkungan, dan ganti rugi sesuai tingkat kesalahan serta kerugian yang ditimbulkan.

"Penegakan hukum juga harus didukung pengawasan perizinan, pemeriksaan lapangan, pemanfaatan teknologi pemantauan titik panas, dan penelusuran aliran keuntungan dari kegiatan ilegal", tuturnya.

Namun, Rasminto mengingatkan bahwa penggunaan istilah terorisme lingkungan harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurutnya, tidak setiap kebakaran hutan otomatis dapat dikategorikan sebagai terorisme. Harus ada batasan yang jelas mengenai unsur kesengajaan, tingkat bahaya, skala dampak, serta bentuk pertanggungjawaban pelaku yang dapat dibuktikan melalui proses hukum.

“Kalau negara ingin menggunakan kategori terorisme lingkungan, definisinya harus tegas, unsur pidananya harus terukur, dan mekanisme pembuktiannya harus kuat. Jangan sampai istilah tersebut hanya menjadi slogan politik. Namun, harus diterjemahkan menjadi norma hukum yang memberikan kepastian, menimbulkan efek jera, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” jelasnya.

Ia menambahkan, revisi UU Kehutanan juga perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan hidup dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Apabila suatu perbuatan hendak dikenai rezim hukum terorisme, pengaturannya harus memenuhi prinsip legalitas dan dirumuskan secara konsisten dengan kerangka hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Rasminto menekankan pentingnya membedakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan bisnis dengan kebakaran akibat faktor alam, kecelakaan, atau perbuatan lain yang tidak memenuhi unsur kesengajaan.

Masyarakat adat dan petani kecil yang menjalankan praktik pengelolaan lahan secara tradisional juga harus memperoleh perlindungan hukum yang proporsional, tanpa mengurangi kewajiban untuk mencegah kebakaran yang membahayakan orang lain.

“Penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku yang sengaja membakar demi keuntungan, tetapi tetap adil dalam melihat konteks dan bukti setiap perkara. Yang kita kejar adalah kejahatan yang nyata, bukan mengkriminalisasi masyarakat kecil yang justru membutuhkan pendampingan dan perlindungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah dan DPR menjadikan revisi UU Kehutanan sebagai bagian dari pembenahan kebijakan pencegahan karhutla secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi pusat dan daerah, meningkatkan pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran, mengevaluasi perizinan yang bermasalah, serta memastikan adanya sanksi efektif terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

Rasminto juga mendukung evaluasi terhadap peraturan daerah maupun kebijakan lain yang membuka ruang pembakaran lahan secara tidak terkendali. Menurutnya, setiap ketentuan harus diselaraskan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan penghidupan masyarakat lokal.

“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi yang mengorbankan keselamatan publik. Investasi dan pembangunan harus berjalan, tetapi tidak dengan membiarkan hutan terbakar dan masyarakat menanggung dampaknya. Kepastian hukum justru penting untuk menciptakan kegiatan usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia berharap DPR dan pemerintah dapat membahas usulan revisi tersebut secara serius dengan melibatkan ahli hukum, pakar lingkungan, pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak hanya memperberat ancaman hukuman, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang lebih efektif dan akuntabel.

“Ukuran keberhasilan revisi undang-undang bukan hanya seberapa berat ancaman hukumannya, melainkan seberapa mampu negara mencegah kebakaran, mengungkap aktor yang bertanggung jawab, memulihkan lingkungan, dan melindungi masyarakat. Hutan harus dijaga sebagai penyangga kehidupan, bukan dikorbankan demi keuntungan sesaat,” pungkas Rasminto. (rml)

Orang Kaya Ramai-Ramai Simpan Emas di Singapura, Jumlahnya Tembus 800 Ton

Mon, 26 Oct 2026 06:08:04 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Ketidakpastian politik dan ekonomi global mendorong keluarga kaya serta investor beraset besar memindahkan penyimpanan emas fisik mereka ke Singapura.

Negara tersebut kian diminati sebagai tempat mengamankan kekayaan oleh investor dari Amerika Serikat (AS), Eropa, hingga Timur Tengah di tengah meningkatnya risiko geopolitik.

Berdasarkan estimasi pedagang logam mulia J. Rotbart & Co. kepemilikan emas pribadi di Singapura meningkat sekitar 16 kali lipat sejak 2014.

Kemudian total emas yang disimpan secara privat di negara tersebut melampaui 800 ton pada tahun lalu, sebagian besar berasal dari Eropa. Sementara permintaan penyimpanan diperkirakan terus meningkat sepanjang 2026 hingga 2027.

Lonjakan permintaan turut membuat kapasitas fasilitas penyimpanan emas di Singapura semakin padat. Le Freeport, fasilitas penyimpanan logam mulia yang dijuluki Fort Knox of Asia, memiliki kapasitas sedikitnya 1.700 ton emas.

Pada Mei lalu, pengelolanya menyatakan sebagian besar brankas bawah tanah telah penuh akibat meningkatnya kebutuhan penyimpanan.

Sementara itu, The Reserve mencatat kepemilikan emas nasabahnya meningkat tiga kali lipat dibandingkan awal 2020. Hingga September 2026, fasilitas tersebut menyimpan 8,6 ton emas, dengan sekitar 90 persen di antaranya milik klien asing.

Co-founder Farro Capital, Manish Tibrewal, mengatakan perpindahan emas ke Singapura tidak hanya dilakukan keluarga kaya yang telah lama memiliki logam mulia fisik, tetapi juga investor baru yang mulai menjadikan emas sebagai bagian dari strategi pengelolaan kekayaan mereka.

"Keluarga-keluarga kaya tradisional yang menyimpan emas fisik di negara lain kini memindahkan sebagiannya ke Singapura. Keluarga-keluarga yang sebelumnya tidak memiliki emas fisik juga membelinya melalui bank swasta atau pedagang logam mulia dan menyimpannya di Singapura," kata Tibrewal, dikutip dari Bloomberg, Minggu, 25 Oktober 2026.

Peralihan tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran terhadap defisit fiskal AS, ketidakpastian politik, inflasi, serta prospek suku bunga jangka panjang.

Meski harga emas belakangan mendapat tekanan penurunan, minat terhadap logam mulia sebagai aset lindung nilai tetap kuat.

Pendiri The Reserve, Gregor Gregersen, menilai Singapura menawarkan stabilitas yang dibutuhkan investor untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang.

"Orang-orang yang ingin menyimpan emas selama 30 hingga 40 tahun umumnya kaya dan lebih memilih negara yang tidak menghadapi krisis pensiun yang mendesak dan dapat mempertahankan diri. Singapura adalah negara yang tepat seperti itu," ujar Gregersen.

Meningkatnya minat investor asing turut memperkuat posisi Singapura sebagai pusat perdagangan dan penyimpanan emas di Asia. J. Rotbart & Co. mencatat pertanyaan daring dari klien Barat meningkat tiga kali lipat dalam setahun terakhir, terutama dari AS, disusul Kanada, Inggris, dan Australia.

Bahkan, platform logam mulia Gold menyebut sekitar 40 persen kliennya dari Eropa telah memindahkan sebagian emas yang sebelumnya disimpan di Swiss ke Singapura atau memilih negara tersebut untuk menyimpan pembelian emas baru.

Pemerintah Singapura pun memperkuat daya tariknya melalui pengembangan infrastruktur perdagangan, layanan penyimpanan bagi bank sentral asing, serta perluasan insentif pajak bagi dana dan kantor keluarga yang memenuhi persyaratan investasi logam mulia fisik.(rml)

Peredaran 18 Kg Ganja Digagalkan di Kuansing

Sat, 24 Oct 2026 11:15:46 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi (Kuansing), menggagalkan dugaan peredaran narkotika jenis ganja kering seberat 18 kilogram di Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, pada Selasa (20/10).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial M (39) dan FA (36) serta satu unit kendaraan roda empat yang digunakan oleh para pelaku untuk membawa barang haram tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Riau.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini juga merupakan tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Kapolri, serta arahan Bapak Kapolda Riau, agar pemberantasan narkotika terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan,” kata Kombes Putu, Jum’at (23/10).

Kasus ini bermula pada Senin (19/10), ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kuansing menerima informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran ganja kering di Kecamatan Cerenti.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan terhadap seorang pria yang diduga kerap melakukan transaksi narkotika jenis ganja,” terang Putu.

Pada Selasa (20/10) sekitar pukul 15.00 WIB, tim yang dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Kuansing AKP Hasan Basri melakukan pengintaian terhadap mobil Toyota Avanza hitam yang digunakan pria tersebut bersama seorang rekannya.

“Sekitar pukul 17.00 WIB, petugas menghentikan kendaraan itu di Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya. Polisi kemudian mengamankan kedua pria dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan perangkat desa serta warga setempat,” jelasnya.

Dalam penggeledahan yang disaksikan perangkat desa dan warga setempat, petugas menemukan empat paket besar yang diduga berisi ganja kering di dalam sebuah kardus pada bagasi mobil. Sementara itu, dua paket lainnya ditemukan di dalam tas ransel yang berada di kursi tengah kendaraan.

“Total barang bukti ganja yang diamankan memiliki berat sekitar 18 kilogram. Selain ganja, kami turut menyita satu unit mobil Toyota Avanza hitam, satu tas ransel hijau, satu kardus besar berbalut lakban cokelat, serta dua unit telepon genggam yang digunakan tersangka,” jelasnya lagi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Dari hasil tes urine, kedua pria tersebut dinyatakan positif mengandung amfetamin. Keduanya kemudian dibawa bersama barang bukti ke Polres Kuantan Singingi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup,” katanya lagi.

Kombes Putu menegaskan, pemberantasan narkotika di Riau terus dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kapolri dan arahan Kapolda Riau untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya.

“Kami akan terus menggempur sarang-sarang narkoba yang ada di Riau dan sesuai dengan Tagline kami, berantas bandar dan pulihkan pengguna. Kami juga akan menelusuri asal-usul barang ini, mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat diatasnya, serta memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya,” tutupnya.(rmc)

Penembakan Brutal di Gereja Yordania Tewaskan 7 Orang dan Lukai 40 Lainnya

Sat, 24 Oct 2026 10:52:28 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Upacara pemakaman di sebuah gereja di Provinsi Karak, Yordania, berubah menjadi tragedi setelah sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah jemaat.

Sedikitnya tujuh orang tewas dan 40 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada Jumat 23 Oktober 2026, waktu setempat.

Dikutip dari France 24, penembakan terjadi di Gereja Ortodoks Yunani. Pihak berwenang menyebut insiden tersebut sebagai aksi terorisme. Serangan ini tergolong langka di Yordania, negara yang memiliki komunitas Kristen sebagai kelompok minoritas.

Kepala Direktorat Keamanan Publik Yordania, Mayor Jenderal Abdallah al-Maaytah, mengatakan sebagian besar korban luka masih menjalani perawatan. Sementara itu, aparat keamanan terus memburu para pelaku.

Menteri Dalam Negeri Mazin Al Farrayeh mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah para penyerang memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu, baik di dalam maupun luar negeri. Hingga Jumat, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Rekaman kamera pengawas yang disiarkan televisi pemerintah Al-Mamlaka memperlihatkan tiga orang bersenjata menembaki gereja dari trotoar. Mereka sempat berlindung di balik pepohonan dan tembok rendah sebelum berlari menuju pintu masuk gereja.

Perdana Menteri Yordania Jafar Hassan mengecam serangan tersebut dan memperingatkan bahaya ekstremisme yang dapat mengancam kehidupan masyarakat.

“Ini adalah akibat dari ideologi teroris dan ekstremisme buta, dan kami tidak akan membiarkan masyarakat menempuh jalan ini,” kata Hassan melalui unggahan di media sosial X.

Raja Abdullah II juga mengunjungi Karak beberapa jam setelah kejadian. Ia berjanji pemerintah akan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku. Menurutnya, serangan tersebut tidak akan memecah persatuan masyarakat Yordania.

“Serangan teroris terhadap Karak akan dibalas dengan tindakan paling keras. Mereka yang mengira dapat memecah belah warga Yordania dengan peluru tidak memiliki peluang menghadapi persatuan kami,” ujar Raja Abdullah dalam pernyataannya.

Kecaman turut disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil dan tempat ibadah tidak dapat diterima. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz juga menyebut insiden tersebut sebagai serangan brutal terhadap tempat ibadah.

Yordania selama ini dikenal relatif stabil dan menjadi mitra Amerika Serikat dalam memerangi kelompok militan Islam. Meski demikian, pemerintah Yordania menyatakan telah berulang kali menggagalkan upaya serangan oleh kelompok militan dalam beberapa tahun terakhir.

Karak sendiri pernah menjadi lokasi serangan berdarah pada 2016. Kala itu, sekelompok pria bersenjata menyerang polisi dan sejumlah lokasi, termasuk kastil peninggalan Perang Salib yang menjadi tujuan wisata. Insiden tersebut menewaskan 10 orang, termasuk tujuh petugas keamanan, serta melukai puluhan lainnya.

Selain memiliki sejarah panjang, Yordania juga menyimpan sejumlah situs yang dianggap penting dalam sejarah Alkitab. Situs-situs tersebut menjadikan negara itu sebagai salah satu tujuan ziarah umat Kristen dari berbagai negara. (rml)

Zulkarnain Akui Serahkan 8.000 Dolar Singapura kepada Suhardiman Amby di Bandara

Sat, 24 Oct 2026 10:42:51 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Zulkarnain menyerahkan amplop berisi uang 8.000 dolar Singapura kepada Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby. Uang tersebut berasal dari pengusaha Riau, almarhum Dedi Handoko.

Pengakuan itu disampaikan Zulkarnain saat bersaksi untuk terdakwa Ardiles, Direktur PT Mitra Ideal Consultant, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (22/10/2026) sore.

Hal itu berawal ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kuitansi tertanggal 30 Mei 2022 yang mencatat penyerahan uang sebesar 8.000 dolar Singapura.

“Ini kuitansi serah terima dari Dedi Handoko, banyaknya uang 8.000 dolar Singapura. Benar?” tanya jaksa Toni Frengki Pangaribuan.

“Benar, Pak. Benar,” jawab Zulkarnain.

Di hadapan majelis hakim, Zulkarnain menceritakan awal mula dirinya menjadi perantara penyerahan uang tersebut. Ia mengaku dihubungi Suhardiman dan diminta mendatangi Dedi Handoko.

Tak lama berselang, Dedi Handoko juga menghubungi Zulkarnain dan meminta datang ke kediamannya. Zulkarnain pun mendatangi Dedi Handoko.

“Terus, nih, dikasih amplop, kasihkan ke Pak Suhardiman Amby. Saya tak tahu, apa ni, Pak,” kata Zulkarnain menjelaskan instruksi yang diterimanya dari Dedi Handoko pada 30 Mei 2022.

Jaksa kemudian meminta Zulkarnain menjelaskan bagaimana penyerahan uang itu terjadi. Menurut Zulkarnain, kebetulan dia akan berangkat ke Surabaya dan bertemu Suhardiman Amby di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

“Saya serahkan di bandara, pukul 6 pagi. Besok harinya,” ucap Zulkarnain.

Zulkarnain menyebut tidak mengetahui secara pasti maksud pemberian uang tersebut. Setelah menerima amplop, Zulkarnain kemudian menyerahkannya kepada Suhardiman di bandara sekitar pukul 06.00 WIB.

“Apakah itu utang atau saya juga enggak tahu, Pak,” ujarnya.

Jaksa juga membacakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang menyebut uang 8.000 dolar Singapura itu merupakan pinjaman Suhardiman kepada Dedi Handoko melalui Zulkarnain.

Zulkarnain membenarkan keterangan yang dibacakan jaksa. Namun, dalam penjelasannya, ia tetap mengaku tidak mengetahui secara pasti status uang tersebut.

Jaksa kemudian mempertanyakan alasan Suhardiman Amby meminta Zulkarnain menjadi perantara untuk mengambil uang dari Dedi Handoko.

“Kenapa bukan Pak Suhardiman yang minta?” tanya jaksa.

“Enggak tahu, Pak. Kalau itu, saya tidak tahu, Pak,” jawab Zulkarnain.

Ia juga menyebut saat itu baru mengenal Suhardiman Amby. Meski demikian, menurut Zulkarnain, Dedi Handoko seolah sudah mengetahui kedatangannya ketika ia memenuhi panggilan tersebut.

Terkait kuitansi, Zulkarnain menerangkan bahwa dokumen itu dibawanya pulang dan disimpan di rumah. Ia menyebut kuitansi tersebut kini telah disita KPK.

Tanggal kuitansi tersebut turut menjadi perhatian jaksa karena bertepatan dengan penerbitan SK penunjukan tim panitia seleksi (pansel) jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing.

Apalagi sebelumnya, Dedi Handoko yang menawarkan Zulkarnain untuk ikut asesmen terbuka di Pemkab Kuansing.

“Kan kuitansi dilakukan di 30 Mei ini adalah SK penunjukan tim pansel,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama.

Namun, Zulkarnain kembali mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Oh, saya enggak tahu, Pak, kalau itu,” jawabnya.

Sebelumnya, dalam dakwaan yang dibacakan JPU KPK pada sidang perdana, Jumat (18/9/2026), Zulkarnain dan Ardiles didakwa memberikan dua mobil mewah kepada Suhardiman Amby.

Kendaraan tersebut berupa Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp700 juta dan Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport senilai Rp2,05 miliar. Total nilainya mencapai Rp2,75 miliar.

Jaksa mendakwa pemberian kendaraan itu berkaitan dengan upaya Zulkarnain memperoleh jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.

Mitsubishi Pajero Sport tahun 2022 disebut diberikan untuk mendapatkan jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing, yang dijabat Zulkarnain pada 2022–2025.

Sementara itu, Toyota Land Cruiser 300 GR-Sport tahun perakitan 2023 diduga diberikan untuk memuluskan pengangkatan Zulkarnain sebagai Sekda Kuansing pada 2025.

Dalam proses pembelian dan pemberian mobil, Zulkarnain diduga dibantu Ardiles. Jaksa menduga Ardiles memiliki kepentingan agar perusahaan yang dipimpinnya memperoleh proyek di lingkungan Dinas PUPR Kuansing.

Dalam perkara ini, Suhardiman Amby juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kasusnya masih dalam proses penyidikan oleh KPK di Jakarta.(ckc)

Hotspot Sumatera Tembus 3.224, Riau Terdeteksi 14 Titik

Sat, 24 Oct 2026 10:01:56 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera mencapai 3.224 titik, Sabtu (24/10/2026).

Forecaster On Duty BMKG Stasiun Pekanbaru, Anggun R, menyampaikan bahwa titik panas di Sumatera tersebar di sejumlah provinsi, dengan jumlah terbanyak berada di Sumatera Selatan.

"Sumatera Selatan mencatat jumlah terbanyak yakni mencapai 1.874 titik panas. Disusul Jambi sebanyak 586 titik, Kepulauan Bangka Belitung 518 titik, Lampung 216 titik, dan Bengkulu 11 titik," ujar Anggun.

Sementara itu, Sumatera Barat tercatat memiliki 3 titik panas dan Kepulauan Riau 2 titik.

Adapun Riau terdeteksi 14 titik panas di tengah kondisi asap yang masih tebal di sejumlah wilayah.

Di Riau, titik panas tersebar di 6 kabupaten. Kabupaten Indragiri Hilir mencatat jumlah terbanyak dengan 6 titik, disusul Pelalawan 3 titik dan Indragiri Hulu 2 titik.

"Selanjutnya, masing-masing 1 titik panas terdeteksi di Kabupaten Siak, Kampar, dan Kuantan Singingi," sebutnya.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap yang masih tebal di wilayah Riau, terutama bagi kesehatan sistem pernapasan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat," imbaunya.(ckc)

Menkeu Pastikan Gaji ASN Tak Lewat Kopdes

Sat, 24 Oct 2026 09:58:52 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tetap ditransfer langsung dari kas negara ke rekening masing-masing pegawai, bukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Suahasil mengatakan, pembayaran langsung melalui rekening perbankan merupakan bagian dari modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara sekaligus upaya memperluas inklusi keuangan masyarakat.

"Kalau pembayaran gaji itu idealnya dari rekening kas umum negara langsung dibayarkan kepada rekening dari pegawai negeri sipilnya, PNS, TNI, Polri, masing-masing punya rekening," kata Suahasil usai pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2026.

Ia menegaskan, mekanisme Government to Person (G2P) payment tersebut sudah berjalan, termasuk untuk pembayaran tunjangan profesi guru daerah dan penyaluran dana perlindungan sosial.

"Jadi seluruh PNS, TNI, Polri, bahkan tunjangan profesi guru yang saat ini masih merupakan pegawai daerah itu dibayarkan langsung," ujarnya.

Menurut Suahasil, penyaluran pembayaran langsung membutuhkan validitas data penerima dan kepastian nomor rekening perbankan agar dana dapat diterima oleh pihak yang berhak.

"Daftar namanya valid, orangnya jelas, nomor rekeningnya jelas, di bank yang mana dia jelas. Kedua, daftar guru siapa saja namanya, nomor rekeningnya jelas, ditransfer langsung," tegasnya.

Skema serupa diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Sosial bertugas menyediakan data penerima dan nomor rekening, sedangkan Kementerian Keuangan menyalurkan dana secara berkala.

"Kementerian Sosial yang tahu siapa yang menjadi penerima, dia berikan datanya, dia kasih tahu nomor rekeningnya, lalu kemudian kita transfer secara rutin," jelas Suahasil.

Penegasan tersebut sekaligus merespons wacana Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang sebelumnya mengusulkan penyaluran gaji ASN melalui jaringan KDMP. Hal ini sempat memicu perdebatan di media sosial.

Namun, Ferry sebelumnya menjelaskan bahwa gagasan tersebut masih sebatas wacana awal dan perlu dibahas bersama Kementerian Koperasi dan Kemenkeu.

"Iya baru wacana. Kita akan diskusikan dengan pejabat di Kemenkop dan Kemenkeu," kata Ferry di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026.(bsc)

Komisi II Kaji Gugatan Syarat Ijazah SMA Capres-Cawapres di RUU Pemilu

Thu, 22 Oct 2026 06:39:23 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Komisi II DPR RI disebut akan mengkaji syarat pendidikan SMA capres-cawapres yang kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pembahasan RUU Pemilu.
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan memastikan semua perkara di MK terkait pemilu akan dibahas dalam RUU. Bukan hanya gugatan yang diterima atau inkonstituisonal, namun juga gugatan yang ditolak atau tetap konstitusional.

"Semua upaya pengajuan gugatan di MK kami cermati dan kaji, tidak terbatas pada putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, menolak atau mengabulkan permohonan," kata Irawan saat dihubungi, Rabu (21/10).

Irawan mengaku menghormati gugatan terkait syarat pendidikan SMA bagi capres-cawapres di MK saat ini. Menurut dia, gugatan tersebut bagian dari hak setiap warga negara.

Namun, menurut dia, semua masukan dan usulan terkait pemilu mestinya juga disampaikan ke DPR. Apalagi, Komisi II secara resmi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut.

"Sebenarnya lebih baik jika berbagai masukan konstruktif terkait dengan berbagai isu penyelenggaraan pemilu disampaikan ke Panja," kata dia.

Apalagi, tambah Irawan, jika usulan itu bersifat open legal policy, yang menjadi kewenangan DPR dan pemerintah selalu pembentuk Undang-Undang.

"Apalagi jika substansi perbaikan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka, yang merupakan bagian dari kewenangan pembentuk Undang-Undang," kata Irawan.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Farhan Hilmy mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 227 huruf l UU Pemilu ke MK, Rabu (21/10).

Dalam perkara nomor 382/PUU-XXIV/2026 itu, pemohon menguji syarat pembuktian administratif pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yaitu "bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah".

Menurutnya, norma pasal itu hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam negeri.

"Padahal dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi seperti program diploma terpadu," kata Farhan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dikutip dari website MK, Rabu (21/10).(cnn)

Kemendikdasmen Hapus Naik Kelas Otomatis DPRD Pekanbaru Dorong Standar Terukur

Thu, 22 Oct 2026 06:34:33 +0700

RADARPEKANBARU.COM - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Tekad Abidin mendukung rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang akan menghapus kebijakan naik kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027/2028 pada Rabu (21/10/2026). Pihak legislatif meminta pemerintah menyusun standar penilaian yang jelas dan terukur agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta didik serta dapat meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Dalam skema baru tersebut, penentuan kenaikan kelas tidak hanya mengacu pada nilai akademik belaka, melainkan juga memperhitungkan tingkat penguasaan materi, sikap, dan pembentukan karakter siswa. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong proses evaluasi pembelajaran yang lebih objektif di seluruh jenjang sekolah.

“Melihat yang sudah-sudah, kita dukung kebijakan ini. Tapi kita minta Pemerintah mesti membuat aturan main yang jelas,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, Rabu (21/10/2026).

Tekad Abidin menilai bahwa penentuan kenaikan kelas siswa di lembaga pendidikan tidak boleh hanya menjadi prosedur administratif tahunan. Penilaian terhadap peserta didik harus benar-benar mencerminkan tingkat pemahaman serta kompetensi nyata terhadap materi pembelajaran.

“Penilaian tidak semata-mata menjadi formalitas. Tapi harus mencerminkan kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran,” ujar Tekad Abidin.

Pihak legislatif juga menyoroti pentingnya transparansi dan keseragaman pedoman evaluasi di setiap sekolah untuk mencegah perbedaan standar penilaian. Tanpa adanya indikator kompetensi yang terukur, penerapan kebijakan tidak naik kelas dikhawatirkan memicu ketidakpastian bagi orang tua maupun siswa.

Pemerintah daerah dan kementerian terkait diminta memastikan seluruh tenaga pendidik memiliki panduan evaluasi yang seragam. Selain itu, sekolah juga diimbau memberikan program pendampingan khusus bagi peserta didik yang belum mencapai standar kompetensi minimum.

“Sebelum diterapkan, harus ada aturan yang jelas dan penerapan yang konsisten. Apalagi kebijakan kenaikan kelas bisa menjadi instrumen evaluasi pembelajaran, sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kota Pekanbaru,” kata Tekad Abidin.(mcr)