Petani Sawit Riau Soroti Laba Agrinas Rp27,9 Miliar, Minta KPK Lakukan Pemeriksaan

RADARPEKANBARU.COM - Laba bersih PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebesar Rp27,9 miliar pada tahun buku 2025 menuai sorotan dari kalangan petani sawit di Riau. Mereka menilai angka tersebut tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit yang dikelola perusahaan pelat merah itu, yakni sekitar 1,7 juta hektare.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, perusahaan surplus Rp2,86 triliun dan laba bersih Rp27,9 miliar dari pengelolaan aset perkebunan sawit yang berasal dari pengambilalihan lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Namun, angka tersebut dipertanyakan oleh Abdul Aziz, petani sawit asal Riau yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade). Menurut Aziz, penjelasan yang disampaikan manajemen Agrinas tidak sesuai dengan potensi ekonomi dari luas kebun yang dikelola.

"Pernyataan Dirut Agrinas yang awalnya menyebut laba Rp2,7 miliar, lalu diralat menjadi Rp27,9 miliar, tetap sulit diterima secara logika. Dengan luasan kebun yang mencapai 1,7 juta hektare, angka itu terlalu kecil," kata Aziz, Jumat (10/7/2026).

Aziz mengaku mencoba menggunakan asumsi yang paling konservatif berdasarkan penjelasan manajemen Agrinas bahwa dari total 1,7 juta hektare lahan, sekitar 730 ribu hektare merupakan kebun sawit produktif.

Dengan asumsi setiap hektare hanya menghasilkan keuntungan Rp1 juta per bulan, angka yang menurutnya jauh di bawah kondisi normal, maka potensi pendapatan mencapai sekitar Rp730 miliar setiap bulan atau sekitar Rp4,38 triliun dalam enam bulan pengelolaan pada 2025.

"Itu baru dari hasil kebun sawit. Belum lagi ada 23 pabrik kelapa sawit (PKS) yang juga dikelola Agrinas. Ke mana hasil operasionalnya?" ujar Azis.

Aziz menilai terdapat kejanggalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, tujuan pengambilalihan kebun oleh negara adalah meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan masyarakat.

"Kalau laba hanya Rp27,9 miliar, lalu apa manfaat ekonominya bagi negara maupun masyarakat? Tujuan pengambilalihan aset seharusnya memberikan nilai tambah yang lebih besar," katanya.

Ia juga menilai polemik pengambilalihan lahan tidak akan terjadi apabila pemerintah memilih skema lain, misalnya tetap memberikan hak pengelolaan kepada pemilik sebelumnya dengan mekanisme penerimaan negara dari hasil produksi.

Selain itu, Aziz mempertanyakan perubahan status lahan yang sebelumnya berada dalam kawasan hutan, tetapi kemudian dapat dikelola oleh Agrinas.

"Kalau Agrinas bisa mengelola hingga nantinya memperoleh HGU, mengapa mekanisme yang sama tidak dapat diberikan kepada pihak swasta yang memenuhi persyaratan?" ujarnya.

Atas dasar itu, Aziz meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan perkebunan sawit sitaan oleh Agrinas. Ia bahkan mengusulkan agar pengelolaan dialihkan kepada PT PalmCo yang dinilai memiliki pengalaman lebih panjang di sektor perkebunan.

"PalmCo mengelola lahan yang lebih kecil, tetapi mampu membukukan laba hingga sekitar Rp7 triliun pada 2025. Ini menunjukkan pengelolaan yang lebih efektif," katanya.

Aziz juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan perkebunan sawit yang berada di bawah Agrinas.

"Kami berharap KPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya," ujarnya.

Pendapat senada disampaikan petani sawit asal Kabupaten Siak, Katimin. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di lapangan, angka laba yang diumumkan Agrinas tidak mencerminkan potensi produksi kebun sawit yang dikelola.

Katimin memperkirakan satu hektare kebun sawit yang minim perawatan masih mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram tandan buah segar (TBS) setiap kali panen. Dengan frekuensi panen tiga kali dalam sebulan, produksi dapat mencapai sekitar 1,5 ton TBS per hektare.

Menggunakan asumsi harga TBS sekitar Rp2.000 per kilogram, pendapatan kotor dari satu hektare kebun dapat mencapai sekitar Rp3 juta per bulan.

"Dengan hitungan paling sederhana, potensi pendapatan dari lahan seluas 1,7 juta hektare bisa mencapai sekitar Rp5,1 triliun per bulan atau sekitar Rp30 triliun dalam enam bulan. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa laba bersih Agrinas hanya Rp27,9 miliar," kata Katimin.*(ckc)