PBB Distribusikan Bantuan Tunai Kepada Keluarga Miskin Gaza

Senin, 13 September 2021

RADARPEKANBARU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mendistribusikan bantuan tunai kepada ribuan keluarga miskin di Jalur Gaza, Senin (13/9). Seorang pejabat PBB mengatakan, uang tunai akan diberikan di sekitar 700 titik distribusi di seluruh Jalur Gaza.

 

 

Distribusi bantuan tunai tersebut berada di bawah skema pendanaan yang telah direvisi dan dikoordinasikan oleh Qatar dan PBB. Distribusi bantuan tunai ini mendapatkan dukungan dari Israel.
 
Utusan Timur Tengah PBB Tor Wennesland mengatakan, hampir 100 ribu penerima manfaat akan mulai menerima bantuan tunai pada Senin. Para pejabat tidak mengatakan pengawasan bantuan tunai tersebut di lapangan, sehingga dapat dipastikan bantuan itu tidak jatuh ke tangan Hamas. 
 
Skema pendanaan Qatar untuk orang miskin Gaza telah mendapat dukungan dari Israel. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett akan memastikan bantuan uang tunai tersebut diterima oleh yang berhak dan tidak jatuh ke kelopok Hamas.
Namun menurut Bennett, pembayaran akan dilakukan dalam bentuk voucher, bukan tunai seperti yang dikatakan pejabat PBB. Ketika ditanya tentang perbedaan tersebut, kantor Bennett menolak berkomentar.

"Hibah tersebut ditransfer dalam bentuk voucher dan bukan dalam bentuk sekoper uang tunai seperti yang terjadi di masa lalu," kata kantor Bennett dalam sebuah pernyataan.

Para pejabat masih berupaya untuk menemukan mekanisme distribusi uang tunai kepada pegawai negeri sipil, agar tidak disalahgunakan untuk mendanai kegiatan militer Hamas. Sementara Qatar juga akan memberikan bantuan kepada pegawai negeri di kementerian yang dikelola Hamas.

Distribusi bantuan tersebut sesuai perjanjian dengan bank-bank di bawah yurisdiksi Otoritas Palestina (PA) yang didukung Barat. Namun, pada Jumat (10/9), PA menarik diri dari pengaturan itu. PA khawatir keterlibatannya akan menarik mereka ke masalah hukum. 

Qatar telah menyumbangkan ratusan juta dolar ke Gaza sejak serangan Israel di Jalur Gaza pada  2014. Sejak konflik yang terjadi pada Mei lalu, Israel dan Amerika Serikat (AS) menuntut revisi pembayaran untuk memastikan bantuan tersebut tidak jatuh ke tangan Hamas.(rep)