Dana Bansos Di "Sunat", Dewan Segera Panggil Biro Keuangan Pemrov Riau
Ilustrasi
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com)- Dewan menerima laporan adanya pemotongan dana bansos oleh Biro
Keuangan Prov Riau. Wakil rakyat akan panggil satker untuk
mempertanyakanya.
DPRD Riau banyak menerima laporan dari masyarakat terkait adanya potongan bantuan sosial dan hibah dari biro keuangan pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.
"Banyak masyarakat yang mengadu ke saya, mereka mengeluhkan hal ini," kata Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau kepada wartawan di Gedung DPRD Riau, Jum'at (13/12/13).
Total pemotongan tersebut menurutnya bervariasi, ada yang Rp80 juta, Rp200 juta sampai Rp300 juta. Hal ini langsung membuat pihaknya kaget dengan besaran total pemotongan tersebut.
"Dana Bansos dan hibah itu kan sudah ada dalam APBD. Kalau ada persyaratan yang kurang, kenapa tidak dikasih tahu terlebih dahulu. Bukan pemotongan solusinya," ungkap politisi Golkar ini.
Sebagai ketua Banggar DPRD Riau, pihaknya akan panggil dan mempertanyakan hal ini kepada biro keuangan Pemrov Riau. Termasuk untuk apa dana yang di potong itu.
"Kita setuju saja kalau ada pemotongan, tapi maunya hal itu dibunuyikan sebelum dianggarkan. Ke depannya, Pemda harus menertibkan dana Bansos dan hibah itu," pungkasnya. (lam/rtc)
Editor : Ahmad Adryan
DPRD Riau banyak menerima laporan dari masyarakat terkait adanya potongan bantuan sosial dan hibah dari biro keuangan pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.
"Banyak masyarakat yang mengadu ke saya, mereka mengeluhkan hal ini," kata Johar Firdaus, Ketua DPRD Riau kepada wartawan di Gedung DPRD Riau, Jum'at (13/12/13).
Total pemotongan tersebut menurutnya bervariasi, ada yang Rp80 juta, Rp200 juta sampai Rp300 juta. Hal ini langsung membuat pihaknya kaget dengan besaran total pemotongan tersebut.
"Dana Bansos dan hibah itu kan sudah ada dalam APBD. Kalau ada persyaratan yang kurang, kenapa tidak dikasih tahu terlebih dahulu. Bukan pemotongan solusinya," ungkap politisi Golkar ini.
Sebagai ketua Banggar DPRD Riau, pihaknya akan panggil dan mempertanyakan hal ini kepada biro keuangan Pemrov Riau. Termasuk untuk apa dana yang di potong itu.
"Kita setuju saja kalau ada pemotongan, tapi maunya hal itu dibunuyikan sebelum dianggarkan. Ke depannya, Pemda harus menertibkan dana Bansos dan hibah itu," pungkasnya. (lam/rtc)
Editor : Ahmad Adryan
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.
Terkait Hasil Putusan, Petani Koppsa-M Pangkalan Baru Terus Beri Dukungan Kepada Pengurus
KAMPAR - Pengurus Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M) menyampaikan .