LAMR Rohul Akui Tengku Endrizal Sebagai Raja Rokan
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Tunda Bayar di Riau, Kepala Daerah Baru Dihadapkan pada Tantangan Berat

Pekanbaru, 7 Maret 2025 – Sejumlah daerah di Riau tengah menghadapi dampak serius dari kebijakan tunda bayar yang diberlakukan pemerintah pusat akibat tekanan keuangan negara. Kondisi ini membuat berbagai proyek pembangunan terhenti, gaji pegawai tertunda, dan layanan publik terganggu.
Azmi bin Rozali, coach dan trainer nasional yang pernah tiga periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, menilai situasi ini menjadi ujian berat bagi kepala daerah yang baru menjabat di Riau.
"Kebijakan tunda bayar ini membuat banyak program pemerintah daerah macet, terutama proyek infrastruktur dan pembayaran gaji pegawai. Kepala daerah harus mampu mencari solusi cepat agar roda pemerintahan tetap berjalan," ujar Azmi.
Di Riau, beberapa proyek strategis terancam mangkrak akibat belum cairnya dana dari pusat. Selain itu, banyak kontraktor mengeluhkan keterlambatan pembayaran proyek yang berdampak pada arus kas mereka. Tidak hanya itu, sejumlah tenaga honorer, guru, dan tenaga kesehatan juga mengalami keterlambatan gaji.
Menurut Azmi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini, mulai dari penurunan pendapatan negara, defisit APBN yang semakin besar, hingga tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat.
"Banyak daerah di Riau yang masih mengandalkan dana pusat sebagai sumber utama anggaran. Begitu dana itu tertunda, seluruh program pun ikut tersendat," jelasnya.
Dalam menghadapi situasi ini, Azmi menekankan perlunya langkah-langkah strategis dari kepala daerah, seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, dan menjalin kerja sama dengan sektor swasta.
"PAD harus benar-benar digali secara optimal tanpa membebani masyarakat. Selain itu, belanja daerah harus diprioritaskan untuk hal yang paling mendesak," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam komunikasi dengan masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan.
"Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang kondisi keuangan daerah. Jika mereka tahu ada masalah, mereka bisa lebih memahami dan ikut mencari solusi," tambah Azmi.
Kebijakan tunda bayar memang menjadi pukulan berat bagi daerah, terutama di Riau yang sedang gencar melakukan pembangunan. Namun, Azmi optimistis bahwa dengan kepemimpinan yang inovatif dan responsif, kepala daerah tetap bisa menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan meski dalam keterbatasan anggaran.
(Redaksi)
PWI Pusat dan IKWI Gelar Buka Puasa dan Santunan untuk Yatim Piatu
JAKARTA – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan berbagi berkah di bulan suci Ramadhan, P.
Ulang Tahun SMSI: Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi
DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) .
Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau Disambut Oleh Konsulat Malaysia
Pekanbaru, Riau - Sebuah pertemuan diplomatik telah berlangsung di Kantor Konsul.
KNPI Riau Rilis Daftar 77 Perusahaan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan yang Diproses dan Ditolak Kementerian Kehutanan
Pekanbaru, 4 Maret 2025 – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, melalui Satuan Tugas Pe.
Jokowi Lagi Cari Celah Buat Gibran Nyapres 2029
RADARPEKANBARU.COM - Gelagat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan putranya Gibran R.
AHY, Gibran dan Anies Berpeluang Jadi Penantang Prabowo
RADARPEKANBARU.COM - Pidato Presiden Prabowo Subianto soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan.