Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Terkait Konflik Lahan di Riau, Politisi PKS Minta 8 Warga Rantau Kasih Dibebaskan
JAKARTA - Anggota DPR RI Syahrul Aidi meminta Pemerintah Pusat melalui Kapolri diminta untuk segera membantu membebaskan 8 warga desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang ditahan akibat konflik lahan.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas RUU APBN TA 2020 dan Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Dia mengungkapkan, 8 warga tersebut ditahan akibat konflik lahan antara masyarakat setempat dengan salah satu korporasi.
"Saya menyampaikan kepiluan dari masyarakat Riau. Konflik lahan di Riau ini tergolong rumit, terstruktur, sistematis dan masif yang korbannya adalah masyarakat kecil. Baru-baru ini, terjadi konflik lahan di desa Rantau Kasih antara masyarakat dengan salah satu korporasi. Lahan masyarakat dikuasai korporasi dan berakibat 8 warga setempat ditahan. Untuk itu, saya menyuarakan agar DPR menyurati Kapolri untuk membebaskan 8 warga tersebut," ujar politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.
Syahrul mengaku mendapatkan amanah dari hampir 12 Kabupaten/Kota yang ada di Riau di antaranya Rokan Hulu, Rokan Hilir Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Dumai dan wilayah-wilayah lainnya untuk menyuarakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Riau yang terbilang sangat tinggi.
Dalam catatan laporan yang ia terima, tandas Syahrul, tercatat 312 konflik lahan yang ada di Riau hingga akhir 2020.
Di samping itu, Syahrul menyampaikan aspirasi perjuangan dari masyarakat Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Adapun, aspirasi tersebut berupa laporan tentang adanya pemberlakuan SK Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) untuk kawasan hutan di mana 95 persen Kabupaten Meranti berada dalam kawasan PIPPIB.
"Bahkan, kantor-kantor pemerintah hingga saat ini juga masih dalam status PIPPIB tersebut," pungkas Syahrul menyayangkan dengan nada miris. (*)
KNPI Riau Wakafkan Ketuanya Nyaleg di Partai Perindo, 'Larshen Yunus Benar-Benar Mental Petarung'
PEKANBARU-- Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mulai memanas, terutama diwilayah Provi.
PJ Bupati Kampar Tegaskan ASN Jangan Terpengaruh Oleh Isu Mutasi
Bangkinang- Pj Bupati Kampar, Kamsol menegaskan, tidak akan melakukan mutasi terhadap pejabat mau.
Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa, Minta Tutup Pabrik RAPP di Pelalawan
Pangkalan Kerinci --Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung, mengatas namaka.
Polisi Usut Kasus Pengeroyokan Pelajar SMA Asal Pelalawan
PEKANBARU - Orangtua mana yang tidak kecewa dan marah ketika buah hati nya menjadi korban pengero.
Asri Auzar minta Bupati se Riau harus berani bicara lantang seperti Bupati MerantiĀ
Pekanbaru --Tokoh masyarakat Riau Asri Auzar dukung gebarakan adil memperjuangka.
Dua Penyandang Disabilitas dapat Bantuan dari Polsek Merbau
Meranti, - Polsek Merbau, Polres Kepulauan Meranti, Polda Riau, S.