Duga Tiru Aceng Fikri, Skandal Seks Ketua Golkar Jadi Sorotan Nasional
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com) - Kasus skandal seks Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provinsi Riau, H Yopi Arianto SE, kini tak hanya menjadi sorotan dan pembicaran hangat di 'Bumi Lancang Kuning' saja.
Namun, kasus amoral Yopi Arianto, yang juga menjabat sebagai Bupati Inhu itu, sekarang sudah mencuat jadi sorotan media-media cetak maupun elektronik nasional.
Sejak dua hari ini, aksi demontrasi ribuan warga masyarakat ke Kantor DPRD Inhu menuntut agar Yopi Arianto turun dari kursi Bupati Inhu 'menghiasi' pemberitaan sejumlah media di Jakarta, termasuk TV-TV nasional.
Terlebih lagi, setelah 3 fraksi dari 4 fraksi yang ada di DPRD itu sepakat menyetujui dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) atas kasus amoral Bupati Inhu yang dinilai publik setempat telah memalukan 'Bumi Melayu' Riau.
Sedangkan 1 fraksi lagi, yaitu Fraksi Partai Golkar, lebih memilih abstain dikarenakan Yopi Arianto adalah Ketua DPD II Partai Golkar Inhu.
Dan, seperti diketahui pula, bahwa Kabupaten Inhu merupakan lumbung suara dari partai berlambang pohon beringin rindang itu.
"Kalau Golkar ingin tetap besar disini, maka sudah seharusnya para petinggi partainya di tingkat provinsi maupun tingkat pusat mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat saat ini," cetus Supri Handayani, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Inhu.
DPP Golkar Tidak Diam
Akibat semakin gencarnya sorotan terhadap kasus amoral yang tengah melilit Yopi Arianto selaku kader Golkar, akhirnya membuat kalangan di level DPP pusat partai angkat bicara.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, juga pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator wilayah (Korwil) Riau-Kepri, Firman Subagyo mengakui, bahwa kasus dugaan asusila yang dilakukan Yopi Arianto cukup serius.
"Masalah itu sangat serius. Kita minta kepada Pak Annas Maamun selaku Ketua DPD Golkar Riau dan Pak Andi Racdhman selaku Ketua Korwil Sumatera cepat tanggap menyikapinya. Jangan mendiamkan diri atas kasus Yopi tersebut," ucap Firman Subagyo seperti dikutip dari politikriau.com.
Bahkan, politikus senior Golkar ini juga mengungkapkan keheranannya. Sebab, kasus asusila Yopi Arianto kini sudah me-nasional tapi masih juga tidak ada tanggapan dan sikap dari DPD Golkar Riau.
"Saya tidak tahu kenapa Ketua DPD I dan Korwilnya mendiamkan diri. Kalau DPD dan Korwilnya bergerak, tentu akan ditindaklanjuti dan diambil sikap oleh DPP. Apabila kasus itu tidak cepat ditanggapi, tentu bisa hancur perolehan suara Golkar di Riau," pungkas Firman.
Sedangkan politisi senior Golkar Siswono Yudho Husudo, yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, mendesak DPP Golkar segera mencermati secara serius atas dugaan kasus asusila Yopi Arianto.
"Saya akan cek ke DPP, apakah sudah dicermati kasus ini. Sementara, saya belum bisa memberikan tanggapan banyak karena saya akan cari informasi terlebih dahulu dan mencermatinya," terang Siswono. (rp/prc)
Namun, kasus amoral Yopi Arianto, yang juga menjabat sebagai Bupati Inhu itu, sekarang sudah mencuat jadi sorotan media-media cetak maupun elektronik nasional.
Sejak dua hari ini, aksi demontrasi ribuan warga masyarakat ke Kantor DPRD Inhu menuntut agar Yopi Arianto turun dari kursi Bupati Inhu 'menghiasi' pemberitaan sejumlah media di Jakarta, termasuk TV-TV nasional.
Terlebih lagi, setelah 3 fraksi dari 4 fraksi yang ada di DPRD itu sepakat menyetujui dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) atas kasus amoral Bupati Inhu yang dinilai publik setempat telah memalukan 'Bumi Melayu' Riau.
Sedangkan 1 fraksi lagi, yaitu Fraksi Partai Golkar, lebih memilih abstain dikarenakan Yopi Arianto adalah Ketua DPD II Partai Golkar Inhu.
Dan, seperti diketahui pula, bahwa Kabupaten Inhu merupakan lumbung suara dari partai berlambang pohon beringin rindang itu.
"Kalau Golkar ingin tetap besar disini, maka sudah seharusnya para petinggi partainya di tingkat provinsi maupun tingkat pusat mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat saat ini," cetus Supri Handayani, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Inhu.
DPP Golkar Tidak Diam
Akibat semakin gencarnya sorotan terhadap kasus amoral yang tengah melilit Yopi Arianto selaku kader Golkar, akhirnya membuat kalangan di level DPP pusat partai angkat bicara.
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, juga pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator wilayah (Korwil) Riau-Kepri, Firman Subagyo mengakui, bahwa kasus dugaan asusila yang dilakukan Yopi Arianto cukup serius.
"Masalah itu sangat serius. Kita minta kepada Pak Annas Maamun selaku Ketua DPD Golkar Riau dan Pak Andi Racdhman selaku Ketua Korwil Sumatera cepat tanggap menyikapinya. Jangan mendiamkan diri atas kasus Yopi tersebut," ucap Firman Subagyo seperti dikutip dari politikriau.com.
Bahkan, politikus senior Golkar ini juga mengungkapkan keheranannya. Sebab, kasus asusila Yopi Arianto kini sudah me-nasional tapi masih juga tidak ada tanggapan dan sikap dari DPD Golkar Riau.
"Saya tidak tahu kenapa Ketua DPD I dan Korwilnya mendiamkan diri. Kalau DPD dan Korwilnya bergerak, tentu akan ditindaklanjuti dan diambil sikap oleh DPP. Apabila kasus itu tidak cepat ditanggapi, tentu bisa hancur perolehan suara Golkar di Riau," pungkas Firman.
Sedangkan politisi senior Golkar Siswono Yudho Husudo, yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR-RI, mendesak DPP Golkar segera mencermati secara serius atas dugaan kasus asusila Yopi Arianto.
"Saya akan cek ke DPP, apakah sudah dicermati kasus ini. Sementara, saya belum bisa memberikan tanggapan banyak karena saya akan cari informasi terlebih dahulu dan mencermatinya," terang Siswono. (rp/prc)
Marwah Pacu Jalur Jadi Sorotan, Kuasa Hukum DT Darwis Akan Laporkan Dugaan Penghinaan Usai Polemik Pamer Tuak
KUANTAN SINGINGI — Polemik yang bermula dari aksi memamerkan minuman yang dise.
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.