KPK Akan Jemput Paksa Sejumlah Saksi Budi Gunawan
Ketua
KPK Abraham Samad (kanan) bersama Wakil Ketua Bambang Widjojanto
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan akan menempuh langkah tegas dengan menjemput paksa sejumlah saksi dalam proses penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri yang menjerat Kapolri terpilih, Komjen Pol Budi Gunawan. Penjemputan paksa ini dilakukan jika para saksi tiga kali mangkir dari panggilan penyidik KPK untuk diperiksa tanpa keterangan yang jelas.
"Sesuai dengan prosedur hukum acara. Sesuai hukum acara ada mekanisme prosedural," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1).
Meski demikian, kata Bambang, hingga kini pihaknya belum menempuh upaya tersebut. Bambang mengatakan, pihaknya masih optimis para saksi yang sebagian besar merupakan anggota Korps Bhayangkara akan memenuhi panggilan penyidik KPK.
"Sampai hari ini, belum ada opsi panggil paksa. Dalam kapasitas KPK, maka semua orang yang dipanggil apalagi penegak hukum pasti tahu tugas dan kewajibannya. Mudah-mudahan akan hadir karena mereka adalah pengeak hukum," ungkap Bambang.
Pada Selasa (20/1), KPK telah mengagendakan pemeriksana terhadap sejumlah saksi, yakni Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Andayono, Wakapolres Jombang, Kompol Sumardji serta satu orang purnawirawan Polisi, Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto. Selain Andayono yang beralasan harus kembali ke Balikpapan, karena ada peristiwa kapal tenggelam, dua saksi lainnya, tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya tersebut. Hanya Andayono yang menyertakan keterangan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.
Pada hari sebelumnya, KPK juga memanggil tiga orang saksi yakni mantan Widyaiswara Utama atau Pengajar Utama di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri) Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), Irjen Pol (Purn) Syahtria Sitepu, Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri, Brigjen Pol Herry Prastowo dan Dosen Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polri (STIK Lemdikpol), Komisaris Besar (Kombes) Ibnu Isticha dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi, Senin (19/1). Namun, dari tiga nama tersebut, hanya Syahtria yang memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
Berdasar surat tugas yang dilayangkan kepada penyidik KPK, Herry mengaku saat ini sedang menjalankan tugas di luar negeri. Sementara Ibnu Isticha hingga malam hari tidak memberikan keterangan apapun terkait ketidakhadirannya. Atas ketidakhadiran sejumlah saksi itu, Bambang menyatakan, pihaknya segera melayangkan surat panggilan kedua kepada para saksi yang sebelumnya mangkir. Dikatakan, surat panggilan terhadap para saksi dilayangkan dengan tembusan Presiden dan Menkopolhukam.
"Berikan tembusan ke presiden dan menkopolhukam bahwa dua kali panggilan tidak hadir sehingga semua pihak memberi perhatian secara tuntas," tegasnya.
Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski mendapat kritik karena diduga menjadi salah satu petinggi Polri yang memiliki rekening gendut, pencalonan Budi Gunawan tetap diusulkan Jokowi ke DPR.
Namun, sehari menjelang fit and proper test, atau pada Selasa (13/1), KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI.
Mantan Kapolda Bali itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
Atas penetapan status itu, Jokowi mengumumkan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri meski telah mendapat persetujuan DPR. Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas Kapolri sementara menggantikan Jenderal Sutarman yang diberhentikan dengan hormat.***
Sumber:Suara Pembaruan
"Sesuai dengan prosedur hukum acara. Sesuai hukum acara ada mekanisme prosedural," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1).
Meski demikian, kata Bambang, hingga kini pihaknya belum menempuh upaya tersebut. Bambang mengatakan, pihaknya masih optimis para saksi yang sebagian besar merupakan anggota Korps Bhayangkara akan memenuhi panggilan penyidik KPK.
"Sampai hari ini, belum ada opsi panggil paksa. Dalam kapasitas KPK, maka semua orang yang dipanggil apalagi penegak hukum pasti tahu tugas dan kewajibannya. Mudah-mudahan akan hadir karena mereka adalah pengeak hukum," ungkap Bambang.
Pada Selasa (20/1), KPK telah mengagendakan pemeriksana terhadap sejumlah saksi, yakni Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Andayono, Wakapolres Jombang, Kompol Sumardji serta satu orang purnawirawan Polisi, Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto. Selain Andayono yang beralasan harus kembali ke Balikpapan, karena ada peristiwa kapal tenggelam, dua saksi lainnya, tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya tersebut. Hanya Andayono yang menyertakan keterangan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.
Pada hari sebelumnya, KPK juga memanggil tiga orang saksi yakni mantan Widyaiswara Utama atau Pengajar Utama di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri) Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), Irjen Pol (Purn) Syahtria Sitepu, Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal (Dirtipidum Bareskrim) Polri, Brigjen Pol Herry Prastowo dan Dosen Utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polri (STIK Lemdikpol), Komisaris Besar (Kombes) Ibnu Isticha dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi, Senin (19/1). Namun, dari tiga nama tersebut, hanya Syahtria yang memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
Berdasar surat tugas yang dilayangkan kepada penyidik KPK, Herry mengaku saat ini sedang menjalankan tugas di luar negeri. Sementara Ibnu Isticha hingga malam hari tidak memberikan keterangan apapun terkait ketidakhadirannya. Atas ketidakhadiran sejumlah saksi itu, Bambang menyatakan, pihaknya segera melayangkan surat panggilan kedua kepada para saksi yang sebelumnya mangkir. Dikatakan, surat panggilan terhadap para saksi dilayangkan dengan tembusan Presiden dan Menkopolhukam.
"Berikan tembusan ke presiden dan menkopolhukam bahwa dua kali panggilan tidak hadir sehingga semua pihak memberi perhatian secara tuntas," tegasnya.
Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski mendapat kritik karena diduga menjadi salah satu petinggi Polri yang memiliki rekening gendut, pencalonan Budi Gunawan tetap diusulkan Jokowi ke DPR.
Namun, sehari menjelang fit and proper test, atau pada Selasa (13/1), KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI.
Mantan Kapolda Bali itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
Atas penetapan status itu, Jokowi mengumumkan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri meski telah mendapat persetujuan DPR. Jokowi menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas Kapolri sementara menggantikan Jenderal Sutarman yang diberhentikan dengan hormat.***
Sumber:Suara Pembaruan
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.
Terkait Hasil Putusan, Petani Koppsa-M Pangkalan Baru Terus Beri Dukungan Kepada Pengurus
KAMPAR - Pengurus Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M) menyampaikan .