Fitra :Pembangunan Polsek Bukan Domain Pemerintah Daerah
Diduga Ada Udang Dibalik Batu Antara Pemko Pekanbaru dan Polresta
Logo Fitra Riau
RADARPEKANBARU.COM-Wacana Pemerintah Kota Pekanbaru akan membangun 2 (Dua) Kantor Polisi Sektor (Polsek) Marpoyan Damai dan Sail, bukanlah prioritas. Pembangunan kedua Polsek dilembaga vertikal tersebut menjadi tanda tanya dan menimbulkan kecurigaan.
Demikian disampaikan Ketua Forum Indonesia Untuk Transfarasi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, melalui pesan Blackberry Masseger nya kepada radarpekanbaru.com, Senin (12/1).
Ia mengatakan, terkait dengan rencana pemko untuk membangun 2 polsek itu sebenarnya bukan domain pemerintah daerah.
"Karena setahu saya kantor-kantor seperti kantor kepolisian itu adalah lembaga vertikal yang seharusnya di biayai oleh APBN," ujarnya.
Lanjutnya, Pemko juga harus mempertimbangkan mana yang lebih prioritas, membangun gedung kepolisian atau gedung sarana publik yang memang menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah kota.
"Justru, kami merasa curiga dengan hadirnya pemko utuk membangun fasiltas lembaga vertikal yang bukan domain nya pemko itu sendiri," katanya.
Memang dalam hal ini, Pemko di berikan kelonggaran utuk memberikan sebagian anggarannya dalam bentuk hibah utuk membangun gedung tersebut.
"Mestinya pemko harus memperioritaskan pembangunan yg wajib di biayai oleh APBD kota. Itu yang harus di lakukan pemko. Lembaga-lembaga vertikal itu urusannya pusat, pemko gk usah repot-repot ngabisin anggaran untuk mereka," tutupnya.(Zi)
Demikian disampaikan Ketua Forum Indonesia Untuk Transfarasi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, melalui pesan Blackberry Masseger nya kepada radarpekanbaru.com, Senin (12/1).
Ia mengatakan, terkait dengan rencana pemko untuk membangun 2 polsek itu sebenarnya bukan domain pemerintah daerah.
"Karena setahu saya kantor-kantor seperti kantor kepolisian itu adalah lembaga vertikal yang seharusnya di biayai oleh APBN," ujarnya.
Lanjutnya, Pemko juga harus mempertimbangkan mana yang lebih prioritas, membangun gedung kepolisian atau gedung sarana publik yang memang menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah kota.
"Justru, kami merasa curiga dengan hadirnya pemko utuk membangun fasiltas lembaga vertikal yang bukan domain nya pemko itu sendiri," katanya.
Memang dalam hal ini, Pemko di berikan kelonggaran utuk memberikan sebagian anggarannya dalam bentuk hibah utuk membangun gedung tersebut.
"Mestinya pemko harus memperioritaskan pembangunan yg wajib di biayai oleh APBD kota. Itu yang harus di lakukan pemko. Lembaga-lembaga vertikal itu urusannya pusat, pemko gk usah repot-repot ngabisin anggaran untuk mereka," tutupnya.(Zi)
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.
Terkait Hasil Putusan, Petani Koppsa-M Pangkalan Baru Terus Beri Dukungan Kepada Pengurus
KAMPAR - Pengurus Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M) menyampaikan .