PPDB Online Bermasalah, Disdik Riau Konsultasi ke Kemendikbud-Ristek
ilustrasi internet
RADARPEKANBARU.COM - Penundaan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Provinsi Riau untuk tingkat SMA/SMK sederajat secara online yang harusnya dimulai tanggal 14 Juni 2021 membuat Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meminta Dinas Pendidikan (Disdik) berkonsultasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk mencari solusi.
"Untuk PPDB sekarang Kepala Dinas Pendidikan (Zul Ikram) diminta pak Gubernur untuk konsultasi ke kementerian (Kemendikbud)," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy, Selasa (15/6/2021). Tujuan dari konsultasi itu, kata Masrul Kasmy, tak lain adalah untuk meminta arahan.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, PPDB online harus ditunda karena masalah teknis dan anggaran. Diketahui, pada awalnya Disdik Riau bekerjasama dengan provider Indosat untuk pelaksanaan PPDB online yang pembiayaannya dibebankan melalui dana BOS masing-masing sekolah. Kerjasama itu kemudian terpaksa dibatalkan karena bertentangan dengan Permendikbud yang melarang penggunaan BOS untuk kegiatan PPDB online.
Disdik Riau kemudian mencari cara lain dengan bekerjasama dengan salah satu vendor yang menawarkan pelaksanaan PPDB online secara gratis. Namun setelah dilakukan pengecekan dan uji coba pelaksanaan, kembali ditemukan beberapa masalah yang membuat situs PPDB tidak bisa diakses hingga kini.
"Setelah dikaji oleh tim Disdik Riau jaringannya tidak bagus, sehingga nantinya akan menyulitkan siswa dalam mendaftar PPDB. Item kinerjanya juga tak maksimal, dikhawatirkan mau gratis ternyata di-launching malah bermasalah sistem jaringan, atau yang lainnya seperti fitur masuknya," terang Masrul Kasmy.
Jika pelaksanaan PPBD online dimasukkan ke dalam penganggaran APBD murni, kata Masrul, tidak akan cukup waktu untuk dilelang sebab tanggal 17 Juli 2021 tahun ajaran baru telah dimulai. "Sementara waktunya mepet karena 17 Juli PPDB harus sudah selesai, siswa sudah masuk sekolah. Mudah-mudahan konsultasi kita ada solusi dari Kemendikbud," ujarnya.(hrc)