Reshuffle Kabinet dan Menteri yang Berpotensi Diganti
RADARPEKANBARU.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sudah mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Ia meyakini reshuffle kabinet akan dilakukan pekan ini juga.
Sejumlah nama pun disebut-sebut akan diganti. Yang pertama disebut akan diganti adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Ketua organisasi relawan pendukung Jokowi, Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menilai Pratikno pantas diganti. Immanuel mengatakan, sosok Yusril Ihza Mahendra dinilai cocok menggantikan Pratikno.
"Dari pengalaman-pengalaman yang ada, yang menguasai ketatanegaraan dan berkenaan dengan negara, saya rasa Pak Yusril layak untuk menggantikan Pak Pratikno," kata Immanuel dalam diskusi daring, Selasa (13/4). Selain Yusril, Immanuel juga menilai mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie cocok menggantikan Pratikno. Menurutnya, baik Yusril maupun Jimly dianggap sosok yang mumpuni mengisi posisi mensesneg.
"Itu kan mereka orang-orang yang secara keilmuan atau secara apa gitu mereka mumpuni gitu dua orang itu," ujarnya.
Immanuel setidaknya menilai ada lima menteri yang dianggap layak diganti. "Lima menteri ini juga harus menjadi perhatian khusus Bapak Presiden karena bahaya. Apalagi, Pratikno. Menurut kita, Pratikno ini menteri yang selalu menjerumuskan Presiden dalam jurang politik yang menurut saya bahaya sekali," ucap Immanuel.
Sementara itu, empat menteri lain yang dinilai layak di-reshuffle, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. "Jadi, ya menurut saya Presiden harus peka, kalau tidak peka, ini bahaya," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti memprediksi menteri-menteri yang akan diganti kali ini kemungkinan adalah pembantu presiden yang telah bekerja lebih dari setahun. Menurutnya, kinerja seorang menteri baru bisa diukur minimal dalam kurun waktu setahun.
"Ini artinya untuk menteri-menteri anyar yang diangkat pada Desember 2020 lalu posisinya aman dari reshuffle," kata Ray Rangkuti dalam keterangan, Selasa (13/4).
Dia mengatakan, pada Desember 2020, Presiden Jokowi melantik enam menteri baru yakni, Tri Rismaharini sebaga mensos, Sandiaga Uno sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Yaqut Cholil Qomas (Menag), Budi Gunadi Sadikin (Menkes), dan M Lutfi (Mendag)
Ray menilai, enam orang menteri baru itu berpeluang besar dipertahankan oleh Jokowi karena masa jabatan mereka masih seumur jagung. Dia mengatakan, kalau dari aspek waktu, setidaknya menunggu satu tahun lagi untuk mengukur kinerja.
Dia mengatakan, Jokowi bukanlah tipikal pemimpin yang mengukur kinerja dalam waktu singkat. Menurutnya, dari aspek waktu itu terlalu cepat karena belum sampai 3-4 bulan.
Menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu juga telah menunjukkan gebrakan-gebrakan. Ray mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dia menilai, Trenggono telah berani melakukan gebrakan dengan melarang ekspor benih bening lobster, komoditas yang merupakan kekayaan alam Indonesia.
“Beliau sudah buat keputusan yang sekarang menarik kembali kebijakan ekspor benur. Itu cukup disambut khalayak," katanya.
Dia mengatakan, Trenggono pada Februari 2021 sempat mengungkap alasan rencana pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL). Trenggono menilai benur merupakan kekayaan alam Indonesia. Selain itu, nilai tambah dari benur yang akan lebih menguntungkan bila diekspor bukan dalam bentuk benih, tetapi ketika sudah berukuran besar dan siap konsumsi.
Tak hanya itu, Trenggono melalui program terobosannya dinilai mampu mewujudkan mimpi Jokowi menjadikan laut sebagai salah satu sumber ekonomi Indonesia pada masa depan.
Hal itu terlihat dari keberanian Trenggono memasang target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan tangkap sebesar Rp 12 triliun pada 2024, menggenjot perikanan budi daya, hingga memperhatikan kesejahteraan nelayan melalui jaminan hari tua.
Selain Trenggono, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga dianggap telah melakukan gebrakan dengan menekan angka penularan Covid-19 dan vaksinasi. Ray juga mencatat menteri tersebut tergolong sosok menteri yang tidak bermasalah.
Dia tidak menemukan suatu peristiwa yang memungkinkan menteri-menteri yang baru dilantik pada Desember 2020 itu digeser. "Yang memungkinkan untuk di-reshuffle itu kinerja. Tapi, kalau kinerja gimana mengukurnya baru beberapa bulan," katanya.
Ray juga melihat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko jadi salah satu menteri yang layak diganti. "Kalau dengan etik, saya kira Pak Moeldoko layak untuk dipertimbangkan apakah beliau masih tetap mau bergabung sebagai kepala KSP, atau sebaliknya mulai memikirkan aktivitas politiknya lebih luas dari sekadar ketua KSP di kabinetnya Pak Jokowi," kata Ray.
Selain Moeldoko, Ray melihat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga dinilai layak di-reshuffle. Secara pertimbangan politik, tokoh-tokoh yang berpotensi bertarung pada 2024 lebih baik mengundurkan diri. "Di luar alasannnya secara politik, saya kira juga pertama ya ribut soal omnibus law, ribut soal impor beras, tidak bisa dilepaskan dari nama beliau," ujarnya.
Jika harus mengganti menteri baru, Mendag Muhammad Lutfi juga dianggap berpeluang untuk di-reshuffle. Kebijakan impor beras dinilai berimbas pada harga padi dan beras. "Meskipun kebijakan itu dibatalkan, tapi implikasi psikologisnya sudah sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, saya kira pertimbangan Muhammad Lutfi untuk di-reshuffle sangat rasional," tuturnya.
Wacana perombakan kabinet mengemuka setelah Presiden membentuk Kementerian Investasi juga menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, disebut berpeluang besar untuk menjabat Menteri Investasi.
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, menilai, berpeluangnya Bahlil untuk dilantik sebagai Menteri Investasi bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Bahlil dalam memimpin BKPM dan mendatangkan investasi hingga ratusan triliun rupiah.
"Kinerja seperti ini saya kira dilantik kembali. Meskipun kita tidak boleh mendahului Allah," kata Ngabalin.
Terkait pembentukan Kementerian Investasi, Ngabalin punya pandangannya sendiri. Menurutnya, pemerintah memang dalam atmosfer yang kental dengan percepatan investasi. Salah satu jurus untuk menarik investasi pun sudah dilakukan, yakni pengesahan UU Cipta Kerja.
"Kenapa harus ada Kementerian Investasi? Kalau saja nanti pemerintah memperlambat izin yang dikeluarkan maka punya konsekuensi langsung kepada pertumbuhan ekonomi. Maka perlu dipercepat dengan UU dan turunannya," kata Ngabalin.
Ngabalin memang belum mengetahui kapan rencana perombakan kabinet akan dilakukan. "Ketika ditanya kapan dan insya Allah pekan-pekan ini. Saya yakini pekan ini," ujar dia. Ngabalin mengatakan, perombakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, ia meminta agar masyarakat menunggu pernyataan resmi dari Presiden terkait hal ini.
"Kita tunggu saja sambil kita menunggu karena apapun alasannya ini kan hak prerogatif Presiden," tambahnya. Ia menyampaikan, Presiden Jokowi juga telah menyetujui rencana penggabungan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru. Karena itu, perombakan kabinet pun tak akan lama lagi dilakukan.
"Presiden Jokowi itu tidak pernah lambat dalam mengambil keputusan dan Alhamdulillah selalu tepat dan cepat setelah beliau mengirim surat 30 Maret ke DPR tentang rencana penggabungan itu kemudian diterima DPR dan disidang kemudian DPR menyetujui," jelasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV 2020-2021 pada Jumat (9/4), DPR secara resmi menyetujui penggabungan tugas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui dibentuknya Kementerian Investasi. Pembentukan itu disebut merupakan usulan Presiden Joko Widodo.(rep)