PEKANBARU - Puluhan massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) gelar aksi di DPRD Riau. Massa meminta Stop tindakan reprisitas aparat serta perampasan tanah rakyat, Tolak kenaikan harga sembako dan Berikan jaminan kerja yang layak bagi tenaga buruh kesehatan/rakyat.
“Pernyataan wakil presiden di media bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan dan lebaran adalah untuk THR petani, merupakan pernyataan ngawur dan tidak mengerti masalah petani,” kata Rendi Perdana, Koordinator Umum FPR saat menyampaikan orasinya, Senin (15/06/15).
Oleh karena itu, pernyataan ini perlu dipertanyakan dari mana dasar dan temuan kenyataannya, lebih lanjut sangat ironis jika wakil presiden menyatakan bahwa kenaikan harga pokok menjelang puasa dan lebaran tidak ada solusi.
Harga yang tinggi menjelang lebaran memang terus terjadi setiap tahunnya sangat merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah seharusnya bisa mengendalikan atas kenaikan harga sembako setiap tahunnya.
Ia pun menyampaikan beberapa tuntutannya yakni,Stop monopoli dan perampasan lahan, Cabut izin perusahaan pembakar hutan dan lahan di Riau, Tolak kenaikan harga sembako, Tolak MP3EI dan MEA, Stop kriminasiliasi terhadap kaum tani dan selesaikan konflik lahan antara PT RAKA dan petani di Desa Pencing, Tapung Hilir, Kabupaten Kampar.
Usut tuntas korupsi di Dinas Kesehatan, Kampar, Copot GM PLN dan benahi persoalan listrik di Siak,Stop intervensi dan diskriminasi terhadap buruh tenaga bantu kesehatan oleh Dinkes Kampar, Copot jabatan kepala Satpol PP Riau, Stop represfitas terhadap rakyat, Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis yang layak untuk rakyat. (rtc)
Demo di DPRD Riau, Massa FPR Desak Stop Perampasan Tanah Rakyat
Ikuti Terus Riaupower