Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
DPR, Bappenas, dan Kemkeu Kerap Abaikan Dana Infrastruktur Riau dan 2 Daerah Ini
RADARPEKANBARU.COM- Persoalan pengelolaan anggaran daerah tak hanya berupa intervensi dari legislatif kepada pemerintah daerah. Pemerintah di tiga daerah yang memiliki otonomi khusus, yakni Papua, Papua Barat, dan Aceh kerap mendapat persoalan untuk mengelola proses pengelolaan dana infrastruktur karena tak mendapat dukungan dari DPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Hal itu diungkapkan Sekda di tiga daerah tersebut saat berdiskusi dengan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/2). Pada hari sebelumnya, KPK berdiskusi dengan Sekda Sumut, Riau, dan Banten yang kepala daerahnya kerap tersandung kasus korupsi.
"Mereka (Sekda Papua, Sekda Papua Barat, dan Sekda Aceh) menyatakan ada intervensi dari DPRD. Tapi yang berbeda dari tiga daerah kemarin (Sumut, Riau, dan Banten), yang sekarang ada tekanan lain misalnya mengenai proses penetapan dana insfrastruktur harusnya ada dukungan dari DPR, Bappenas, dan Kemkeu (Kementerian Keuangan), mereka menceritakan kadang tiga lembaga ini abai," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati kepada wartawan, Jumat (12/2).
Tak hanya itu, kepada KPK, Sekda Papua, Papua Barat, dan Aceh mengaku kerap mendapat persoalan dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK). Oknum-oknum di Kementerian kerap menegosiasikan agar DAK dapat turun kepada Pemprov di tiga daerah tersebut.
"Ada DAK yang dijadikan negosiasi oleh oknum-oknum kementerian dan mengatakan pengurusan dokumen pun bisa dinegosiasikan oleh oknum," ungkap Yuyuk.
Untuk itu, Yuyuk menegaskan, KPK akan mengawal pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemprov Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta Sumut, Riau, dan Banten. Setelah diskusi ini, KPK akan melakukan pertemuan kembali dan membuat rencana aksi di daerah-daerah tersebut. Dengan demikian penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir.
"Kami akan terus mengawal keenam daerah ini dalam beberapa kali pertemuan dan rencana aksi yang dilakukan setelah pertemuan di KPK dan masing-masing daerah bersama dengan stakeholder di daerah," jelasnya.(radarpku)
Dramatis, Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Singkirkan Korsel
RADARPEKANBARU.COM - Tim Nasional Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Garuda Mud.
PKB dan Nasdem Gabung Prabowo, Koalisi Perubahan Bubar!
RADARPEKANBARU.COM - Pascapenetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wak.
Sah, Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibr.
Hari Ini Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas KPK
RADARPEKANBARU.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP.
Sejarah Tercipta, Bantai Yordania, Indonesia U-23 Lolos ke Fase Gugur Piala Asia 2024
RADARPEKANBARU.COM - Timnas Indonesia sukses melaju ke babak gugur setelah memas.
Putusan MK Diharapkan Tanpa Tekanan Pihak Manapun
RADARPEKANBARU.COM - Menjelang putusan Mahkamah Kons.