325.052 Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada Serentak 2017

RADARPEKANBARU.COM- Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2017, Kabaintelkam Polri, Irjen Lutfi Lubihanto, menyatakan, jajaran kepolisian telah siap mengamankan jalannya pemungutan suara di 101 daerah, pada 15 Februari mendatang.

Bahkan, ia memaparkan, sebanyak 325.052 personel gabungan dipersiapkan untuk mengawal jalannya pemungutan suara di 101 daerah. Dengan perkiraan jumlah total pemilih 50.936.419 orang.

"Kekuatan pengamanan terdiri dari Polri dan Brimob 113.554 personel, TNI 12.854 personel dan Linmas 198.644 personel," kata Lutfi saat rapat koordinasi (rakor) pemungutan dan perhitungan suara pilkada 2017 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (7/2).

Menurutnya, sebanyak lebih dari 320.000 aparat gabungan tersebut akan fokus menjaga di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan pemetaan, 66.364 TPS aman, 25.468 TPS masuk kategori rawan I, 7.490 TPS masuk kategori rawan II.

Kemudian, Lutfi juga mengungkapkan berdasarkan pemetaan yang dilakukan kepolisian, 21 Polda masuk kategori rawan I, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Metro, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat.

Sedangkan, lanjutnya, 9 Polda masuk kategori rawan II, Aceh, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua. Dengan indikator rawan dinilai dari kesiapan penyelenggara pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, keberadaan pengurus partai politik ganda, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kamtibnas, semgketa batas wilayah, calon petahana, deparpolisasi dan keberadaan partai lokal.

Lutfi juga mengungkapkan bahwa berdarkan data Sentra Gakkumdu per tanggal 30 Januari 2017, sebanyak 159 laporan dugaan pelanggaran masuk dalam persiapan pilkada. Tetapi, hanya ada satu laporan yang diteruskan karena dianggap memenuhi kriteria tindak pidana pemilu.

Sementara itu, dari 142 laporan dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan kampanye, akhirnya hanya delapan laporan yang diteruskan karena memenuhi kriteria tindak pidana pemilu.

Banyak Dana Belum Disetujui

Lebih lanjut, dalam pemaparannya, Lutfi mengungkapkan bahwa dari segi dana masih banyak daerah yang belum menyetujui sepenuhnya jumlah anggaran yang diminta untuk kebutuhan aparat pengamanan.

"Total dana yang diajukan untuk pengamanan di 101 daerah sebesar Rp 908.450.155.717. Tetapi, yang baru disetujui Rp 555.044.006.282. Sedangkan, yang belum disetujui atau tidak disetujui Rp 353.406.149.435," ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam rakor, ia meminta agar dana pengamanan segera disetujui. Meskipun, sekali lagi, ia mengatakan bahwa aparat kepolisian siap mengamankan jalannya pemungutan suara di 101 daerah.

TNI Siap Dukung Polri

Secara terpisah, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Laksamana Madya Didit Herdiawan memastikan bahwa pasukan TNI siap mendukung Polri dalam mengamankan jalannya pilkada serentak di 101 daerah, pada 15 Februari 2017.

"Kami siap mendukung dan mensukseskan pilkada 2017. Kami siap meningkatkan kesiapan Polri," katanya singkat.(*)

Novi Setuningsih/FER

Suara Pembaruan