BMPR Desak Polda dan Kejati Riau Usut Dugaan Kasus Korupsi Rohul

RADARPEKANBARU.COM-Berunjukrasa di halaman Markas Polda dan kantor Kejati Riau, Selasa (20/12/16) puluhan aktivis Aliansi Barisan Muda Peduli Riau (BMPR) mendesak pihak penyidik tersebut mengusut tuntas sejumlah kasus dugaan korupi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi BMPR, Andrizal dalam orasinya, menyebutkan melihat begitu banyak tindakan korupsi yang dilakukan oknum Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul, pihaknya meminta Kapolda, Kejati Riau, BPK Ri dan bahkan KPK untuk turun tangan untuk mengusutnya.

Adapun sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah yang berjudul "Negeri Seribu Suluk" ini antara lain;

(1) Dugaan korupsi dana bantuan bersalin ibu dari keluarga kurang mampu sebesar Rp3,5 miliar yang dianggarkan di Dinas Kesehatan setempat;

(2) Dugaan penggelembungan biaya (mark-up) pada proyek Pembangunan Masjid Islamic Center dengan menghabiskan dana APBD tahun anggaran 2013-2015 sebesar Rp150 miliar di Dinas Cipta Karya Rohul;

(3) Dugaan korupsi dana retribusi pajak dan perizinan papan reklame dan mark-up anggaran dana desa (ADD) di Dinas DPPKA Rohul tahun 2013 hingga 2016.

"Kami juga meminta Polda dan Kejati Riau menyelidiki terkait AMDAL, dan perizinan yang diberikan kepada PT Sawit Asahan Indah. Perusahaan ini diduga telah menggarap lahan di luar HGU dengan cara mencaplok lahan masyarakat," pungkasnya.

Usai menyampaikan aspirasi tersebut, puluhan massa Aliansi BMPR lalu melanjutkan aksi serupa di kantor Kejati Riau. Hingga berita ini diturunkan, aksi tersebut masih berlangsung.(rtc)