Pasar Cik Puan Penyakit Herman Abdullah yang Diwariskan

RADARPEKANABARU.COM- Kalangan DPRD Pekanbaru mengaku heran, hingga sekarang kelanjutan pembangunan Pasar Cik Puan Pekanbaru, belum ada progres apapun.

Padahal jika memang Pemko Pekanbaru serius, maka pembangunan Cik Puan akan selesai. Karena persoalan ini tak kunjung selesai, dewan menyarankan agar tim audit turun tangan.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru H Darnil SH, Jumat (30/10/2015) mengamini persoalan ini. Menurutnya, meski bangunan lama Pasar Cik Puan sudah diaudit, namun dengan adanya persoalan sekarang, perlu diaudit lagi. Karena, pasar ini sudah lama terbengkalai. Pengaruhnya, pedagang yang dirugikan.

"Audit awal disebutkan aset bangunan tersebut senilai Rp 20,5 miliar. Logikanya, kalau tidak ada masalah lagi, pasti dilanjutkan bangunan sekarang. Tapi buktinya, terkatung-katung tak jelas. Makanya kita sarankan di audit lagi. Kalau bisa penegak hukum masuk," harapnya.

Benang kusut berawal dari massa Herman Abdullah

Dikutip Radar Pekanbaru dari Riaupos.co bahwa solusi baru atas silang sengkarut Pasar Cik Puan disampaikan Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Wali Kota memaparkan bahwa rencananya, Pemko Pekanbaru akan menggandeng investor untuk pembangunan pasar ini menjadi lebih modern.

Dia juga menceritakan bahwa sebenarnya sudah ada rencana MoU lanjutan antara Wali Kota Herman Abdullah dengan Gubernur Rusli Zainal di masanya. Namun ia pun tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga batal dilaksanakan dan berkelanjutan sampai bangunan yang ada terbengkalai. Dalam MoU tersebut, intinya menyebutkan lahan merupakan aset Pemprov Riau dan pengelolaan oleh Pemko Pekanbaru.

Firdaus juga tetap berkeras tak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru untuk membangun Pasar Cik Puan ini. Ia memilih untuk menggandeng investor dan akan membuat bangunan pasar modern 15 lantai yang terintegrasi.

Firdaus mengabaikan apa yang sudah dilakukan pendahulunya Herman Abdullah. Dia memiliki alasan pragmatis, bahwa kalau bangunan yang sudah dibuat di masa Herman Abdullah itu diteruskan, kapasitasnya hanyalah 850 kios. Sementara pedagang saat ini, menurut versi Firdaus berjumlah 1.100. Sebanyak 350 pedagang tak kebagian tempat.

“Kalau itu diteruskan dengan keadaan harga barang seperti sekarang, kita perlu Rp50 miliar sampai Rp60 miliar agar bisa operasional,’’ urainya.

Kondisi ini pulalah yang membuat Firdaus tak mau mengeluarkan APBD untuk meneruskan pembangunan. Ia menyebut terlalu besar uang negara jika harus dihabiskan ke sana. Kalau pemerintah yang mengoperasionalkan juga tidak akan teratur. Subsidi nanti akan mencapai Rp3 miliar sampai Rp4 miliar per tahun. Jika dikalkulasikan, untuk 30 tahun, Pemko harus mengeluarkan Rp170 miliar.

Enggannya Pemko meneruskan bangunan pasar memunculkan anggapan dana yang dimiliki Pemko dialihkan semuanya pada pembangunan perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya.

‘’Bukan. Bukan seperti itu,’’ bantah Firdaus.

Dia menyebut, jika dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka Pemko Pekanbaru akan mendapatkan pengembalian sebesar Rp20 miliar untuk rangka bangunan yang dihancurkan.

Dalam konsep Firdaus, bangunan karya Herman Abdullah itu akan dihancurkan untuk bisa dibangun kembali 15 lantai. Lantai 1 dan 2 untuk 1.200 kios, lantai 3 dan 4 jadi mal, sementara lantai 5 sampai 15 untuk hotel dan apartemen. Setelah 30 tahun, aset itu kembali ke pemerintah. Untuk bangunan seperti itu, paling tidak diperlukan biaya sebesar Rp300 miliar. Setelah penyusutan, nilainya masih ada Rp150 miliar.  “Nanti kita kontrakkan lagi ke yang berikutnya. APBD satu rupiah pun tidak kena,’’ jelas Firdaus.

Semua rencana itu kini masih dalam tataran wacana Firdaus. Hingga sejauh ini, belum ada kata sepaham antara Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau, terutama tentang pencatatan aset. Belum lagi soal batas ketinggian bangunan karena kawasan itu dilalui pesawat menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. ‘’Kalau pribadi Plt (Gubri) sudah oke. Kami berdua oke. Hanya di bawah masalahnya,’’ sebutnya.

Kapan ia menargetkan masalah aset ini selesai, Firdaus tak bisa menjawab. Hal ini akan tergantung bagaimana pembahasan tim dari Pemko dan Pemprov Riau.  “Kalau selesai, bisa dilaksanakan. Untuk investor, yakin kita banyak yang mau,’’ ujarnya yakin.

Jangan Sengsarakan Pedagang

Seorang pedagang pakaian anak di Pasar Cik Puan, Desi meminta kepada Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau untuk memberikan solusi permanen di Pasar Cik Puan ini. Untuk jangka pendek, ia minta pemerintah hadir dan menjaga keamanan dan kenyamanan pasar.

Sejauh ini memang tak ada penjaga malam yang rutin melakukan patroli di Pasar Cik Puan. Padahal jika pun membayar jasa keamanan, khususnya di malam hari, yang dikoordinir Pemko Pekanbaru, misalnya Rp20 ribu per bulan, mereka siap. Ini demi menjamin tak ada api lagi yang membakar di malam hari. Mereka benar-benar trauma.

Solusi jangka panjangnya tentu saja mereka berharap Pasar Cik Puan yang permanen. Tentunya pasar yang aman dan nyaman bagi pedagang. Sejauh ini, kerangka Pasar Cik Puan yang sudah dibangun sejak tahun 2009 atau sejak enam tahun lalu memang pasar tradisional. Tapi pedagang sempat juga mendengar akan dibangun alternatif lain, seperti mal.

Kendati spekulasi itu bisa saja terjadi, tapi Desi berharap hal itu tak terjadi. Dari beberapa kasus seperti di  Senapelan Plaza (dulu Pasar Kodim), dan Plaza Sukaramai (dulu Pasar Pusat Sukaramai) pembangunan pasar tradisional menjadi pasar modern hanya menyengsarakan pedagang. Sebab, konsep pasar modern yang digabungkan dengan mal akan dijual dengan harga sangat mahal. Itu pun pedagang belum tentu bisa berjualan dengan keuntungan lebih baik. Pengalaman di Plaza Sukaramai, para pedagang di sana harus sepi pembeli selama lima tahun.

“Jadi kalau mau memberi solusi, tolong yang berpihak pada kami, bukan pada pihak tertentu saja. Kami mohon dengan sangat sangat betul perhatian pemerintah. Jangan sengsarakan kami,” ujarnya memelas.

Dia juga mengaku tak tahan jika seperti ini terus. Para pedagang Pasar Cik Puan ini, menurutnya relatif sabar, tak seperti pedagang lain yang kerap demo. Tapi karena ini menyangkut perut dan nasib, maka mereka bisa tak tahan.

“Kami ini seperti dikejar api. Wahai pemerintah, tolong akhiri derita kami ini. Cukup sampai di sini. Carilah solusi terbaik,” ujarnya lagi.

Pengamat perkotaan, Mardianto Manan menyebutkan, rencana Pemko Pekanbaru membuat bangunan 15 lantai di Pasar Cik Puan hanya akan menimbulkan masalah baru. Dia yakin tak akan ada investor yang berminat pada rencana itu, apalagi mereka harus membayar untuk Pemko Pekanbaru demi meruntuhkan kerangka yang sudah dibangun di masa Wako Herman Abdullah. Jika pun ada, dia meyakini biaya itu nantinya akan dibebankan kepada para pedagang yang akan menempati pasar tersebut.

“Pasti harganya akan sangat mahal,” ujarnya.

Menurutnya, solusi permanen sangat simpel sekali, yakni melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Wali Kota Herman Abdullah. Tapi jika berlarut-larut kembali, maka TPS Cik Puan itu akan kembali dirundung masalah. Selagi tak ada solusi permanen di Pasar Cik Puan, tak ada jaminan bara tak akan kembali menyala di sana. Siapa yang tahu?   (Radarpku/TP/Rpg)