Tak Ada Pilihan Lain, MK Harus Patuhi Putusan PTUN
Eva Sundari, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P
JAKARTA, (radarpekanbaru.com)- Mahkamah Konstitusi dinilai tak punya pilihan selain mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang membatalkan Keputusan Presiden No 78/P Tahun 2013 terkait pengangkatan Patrialis AKbar dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi.
"Saya pikir risikonya berat jika presiden mengabaikan (putusan PTUN itu) sehingga pasti akan legowo menerima. Posisi MK juga dipastikan akan melaksanakan putusan PTUN, tidak ada pilihan lain," kata anggota Komisi III DPR dari FPDI-P Eva Kusuma Sundari, Senin (23/12/2013) malam.
Para pihak terkait, ujar Eva, juga tak perlu mempersulit pelaksanaan putusan PTUN tersebut. Apalagi, kata dia, proses penggantian hakim konstitusi dapat dilaksanakan dengan cepat oleh presiden.
Mekanisme penggantian hakim konstitusi oleh presiden, tutur Eva, tak serumit proses seleksi yang digelar DPR. "Presiden telah memiliki pangalaman saat menyeleksi hakim-hakim konstitusi sebelumnya," imbuh dia.
Eva mengimbau, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ikut andil saat melakukan seleksi hakim konstitusi. Harapannya, hakim konstitusi selanjutnya jauh dari kesan kepentingan pribadi, sekaligus mematahkan tudingan publik saat Patrialis ditunjuk menjadi hakim konstitusi.
"Bukan problem yang pelik, walau harapan saya calon (hakim konstitusi) perempuan bisa diprioritaskan oleh tim Wantimpres," kata Eva.
Diberitakan sebelumnya, PTUN DKI Jakarta membatalkan keppres terkait pengangkatan Patrialis dan Maria sebagai hakim MK. Penggugat, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyambut positif putusan itu.
Perkara ditangani majelis hakim Teguh Satya Bhakti, Elizabeth IEHL Tobing, dan I Nyoman Harnanta. Gugatan diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK karena dianggap ada proses yang salah dalam pengangkatan calon hakim konstitusi.
Koalisi berpendapat pula penunjukan Patrialis cacat hukum. Padahal, Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.
Keppres itu dinilai melanggar UU MK Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat (2) soal integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi. (kmc)
Editor : Ramli
"Saya pikir risikonya berat jika presiden mengabaikan (putusan PTUN itu) sehingga pasti akan legowo menerima. Posisi MK juga dipastikan akan melaksanakan putusan PTUN, tidak ada pilihan lain," kata anggota Komisi III DPR dari FPDI-P Eva Kusuma Sundari, Senin (23/12/2013) malam.
Para pihak terkait, ujar Eva, juga tak perlu mempersulit pelaksanaan putusan PTUN tersebut. Apalagi, kata dia, proses penggantian hakim konstitusi dapat dilaksanakan dengan cepat oleh presiden.
Mekanisme penggantian hakim konstitusi oleh presiden, tutur Eva, tak serumit proses seleksi yang digelar DPR. "Presiden telah memiliki pangalaman saat menyeleksi hakim-hakim konstitusi sebelumnya," imbuh dia.
Eva mengimbau, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ikut andil saat melakukan seleksi hakim konstitusi. Harapannya, hakim konstitusi selanjutnya jauh dari kesan kepentingan pribadi, sekaligus mematahkan tudingan publik saat Patrialis ditunjuk menjadi hakim konstitusi.
"Bukan problem yang pelik, walau harapan saya calon (hakim konstitusi) perempuan bisa diprioritaskan oleh tim Wantimpres," kata Eva.
Diberitakan sebelumnya, PTUN DKI Jakarta membatalkan keppres terkait pengangkatan Patrialis dan Maria sebagai hakim MK. Penggugat, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyambut positif putusan itu.
Perkara ditangani majelis hakim Teguh Satya Bhakti, Elizabeth IEHL Tobing, dan I Nyoman Harnanta. Gugatan diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK karena dianggap ada proses yang salah dalam pengangkatan calon hakim konstitusi.
Koalisi berpendapat pula penunjukan Patrialis cacat hukum. Padahal, Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.
Keppres itu dinilai melanggar UU MK Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 20 Ayat (2) soal integritas calon sebagai negarawan yang menguasai konstitusi. (kmc)
Editor : Ramli
PCR dan SPS Riau Sepakati Kerja Sama Pengembangan Kurikulum dan Magang Mahasiswa
PEKANBARU– Politeknik Caltex Riau (PCR) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau.
HUT ke-80 SPS, Saidul Tombang: Pers Harus Tetap Menjadi Pilar Demokrasi
PEKANBARU – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau memperingati Hari Ulan.
AMA Riau Dorong Reformasi Sistem Pemilu, Minta Keterwakilan Daerah dan Masyarakat Adat Diperkuat
PEKANBARU – Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau mengusulkan adanya refor.
.jpg)
PWI Riau Kurban 6 Sapi dan 1 Kambing pada Iduladha 1447 H
PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban .
Hari Ini KAHMI Riau Sembelih Hewan Qurban
PEKANBARU — Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Riau meng.
Isu Anak Bupati Terlibat Narkoba Hoaks, Penyebar Fitnah di Medsos Bisa Dijerat Hukum
PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Riau (AMR) meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi bohong .