Sejumlah Bank "Hambat" Penuntasan Kasus TPPU Penyertaan Modal PT. BLJ Group Bengkalis

BENGKALIS- Penuntasan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyertaan modal senilai Rp300 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Group mengalami hambatan.

Hal itu dipicu bukti otentik atau data 'segar' sejumlah transaksi aliran dana yang seharusnya diperoleh dari sejumlah pihak bank sampai saat ini belum di terima Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis sampai saat ini.

Belum diterimanya bukti-bukti aliran dana dari sekitar 60 daftar rekening para tersangka dan 160 aliran dana, sejumlah bank yang berada di Pekanbaru dan Bogor belum memberikan data tersebut dengan dalih Tim Penyidik belum memiliki izin dari Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menjelaskan hal tersebut, Kepala Kejari Bengkalis Mukhlis mengatakan, seharusnya pihak bank tidak memperlambat atau menghambat proses penuntasan penyidikan kasus TPPU ini apalagi dengan alasan belum memiliki izin dari OJK. Nah, terkait bukti yang harus diperoleh dari bank itu, pihaknya sendiri telah memiliki surat perintah penyitaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati).

"Pengungkapan kasus pencucian uang BLJ mengalami hambatan dari pihak sejumlah bank yang menjadi tempat sejumlah dana mengalir dari para tersangka sampai saat ini belum memberikan data kepada kami. Bank beralasan harus ada izin dari OJK terlebih dahulu, padahal menurut kami cukup dengan perintah penyitaan dari Kejati dan PPATK sendiri juga telah menghubungi bank-bank tersebut," ungkap Mukhlis, akhir pekan lalu.

Mukhlis menyindir, bahwa dengan terungkapnya kasus pencucian uang ini, pihak bank terkesan menutup-nutupi dan 'enggan' untuk bekerjasama serta menghambat dalam upaya aparat menegakkan hukum.

"Kasus TPPU ini hampir rampung. Selain bukti dari PPATK, dan jika data 'segar' dari bank itu cepat kami terima, sekitar dua bulan lalu kasus ini saya yakin sudah tuntas dan pelimpahan kasusnya serentak dengan pidana korupsinya. Jadi, kami menilai ada beberapa bank yang tidak mau bekerjasama dan mendukung upaya penegakan hukum ini," katanya lagi.

Mukhlis juga berharap, bank seharusnya bersikap transparan dan dapat bekerjasama dalam upaya penegakan hukum bukan justru menghambat atau memperlambat penuntasan penyidikan.

Sebelumnya, kasus TPPU penyertaan modal PT. BLJ Group Bengkalis senilai Rp300 miliar ini, Tim Penyidik Kejari Bengkalis telah menetapkan tiga tersangka, diantaranya Dirut PT. BLJ Group YA, kemudian rekan bisnis YA yaitu DS dan AS. Dari kasus dugaan TPPU ini, ditemukan setidaknya 165 aliran dana segar yang mencurigakan ke pelaku-pelaku intelektual.

Tim Penyidik melakukan pemblokiran rekening milik PT. Sumatera Timur Energi (STE) dan PT. Riau Energi Tiga (RET), merupakan anak perusahaan PT. BLJ Group. Kemudian menyita terhadap sejumlah asset mewah senilai miliaran rupiah termasuk sertifikat tanah 'bodong' alias palsu dan tidak terlepas melakukan pemeriksaan istri tersangka YA dan DS untuk dimintai keterangan.(radarpku)



Sumber : riauterkini