Sejumlah Bank "Hambat" Penuntasan Kasus TPPU Penyertaan Modal PT. BLJ Group Bengkalis
Kepala Kejari Bengkalis Mukhlis
BENGKALIS- Penuntasan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU)
penyertaan modal senilai Rp300 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bengkalis kepada PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Group mengalami
hambatan.
Hal itu dipicu bukti otentik atau data 'segar' sejumlah transaksi aliran dana yang seharusnya diperoleh dari sejumlah pihak bank sampai saat ini belum di terima Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis sampai saat ini.
Belum diterimanya bukti-bukti aliran dana dari sekitar 60 daftar rekening para tersangka dan 160 aliran dana, sejumlah bank yang berada di Pekanbaru dan Bogor belum memberikan data tersebut dengan dalih Tim Penyidik belum memiliki izin dari Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menjelaskan hal tersebut, Kepala Kejari Bengkalis Mukhlis mengatakan, seharusnya pihak bank tidak memperlambat atau menghambat proses penuntasan penyidikan kasus TPPU ini apalagi dengan alasan belum memiliki izin dari OJK. Nah, terkait bukti yang harus diperoleh dari bank itu, pihaknya sendiri telah memiliki surat perintah penyitaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati).
"Pengungkapan kasus pencucian uang BLJ mengalami hambatan dari pihak sejumlah bank yang menjadi tempat sejumlah dana mengalir dari para tersangka sampai saat ini belum memberikan data kepada kami. Bank beralasan harus ada izin dari OJK terlebih dahulu, padahal menurut kami cukup dengan perintah penyitaan dari Kejati dan PPATK sendiri juga telah menghubungi bank-bank tersebut," ungkap Mukhlis, akhir pekan lalu.
Mukhlis menyindir, bahwa dengan terungkapnya kasus pencucian uang ini, pihak bank terkesan menutup-nutupi dan 'enggan' untuk bekerjasama serta menghambat dalam upaya aparat menegakkan hukum.
"Kasus TPPU ini hampir rampung. Selain bukti dari PPATK, dan jika data 'segar' dari bank itu cepat kami terima, sekitar dua bulan lalu kasus ini saya yakin sudah tuntas dan pelimpahan kasusnya serentak dengan pidana korupsinya. Jadi, kami menilai ada beberapa bank yang tidak mau bekerjasama dan mendukung upaya penegakan hukum ini," katanya lagi.
Mukhlis juga berharap, bank seharusnya bersikap transparan dan dapat bekerjasama dalam upaya penegakan hukum bukan justru menghambat atau memperlambat penuntasan penyidikan.
Sebelumnya, kasus TPPU penyertaan modal PT. BLJ Group Bengkalis senilai Rp300 miliar ini, Tim Penyidik Kejari Bengkalis telah menetapkan tiga tersangka, diantaranya Dirut PT. BLJ Group YA, kemudian rekan bisnis YA yaitu DS dan AS. Dari kasus dugaan TPPU ini, ditemukan setidaknya 165 aliran dana segar yang mencurigakan ke pelaku-pelaku intelektual.
Tim Penyidik melakukan pemblokiran rekening milik PT. Sumatera Timur Energi (STE) dan PT. Riau Energi Tiga (RET), merupakan anak perusahaan PT. BLJ Group. Kemudian menyita terhadap sejumlah asset mewah senilai miliaran rupiah termasuk sertifikat tanah 'bodong' alias palsu dan tidak terlepas melakukan pemeriksaan istri tersangka YA dan DS untuk dimintai keterangan.(radarpku)
Sumber : riauterkini
Hal itu dipicu bukti otentik atau data 'segar' sejumlah transaksi aliran dana yang seharusnya diperoleh dari sejumlah pihak bank sampai saat ini belum di terima Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis sampai saat ini.
Belum diterimanya bukti-bukti aliran dana dari sekitar 60 daftar rekening para tersangka dan 160 aliran dana, sejumlah bank yang berada di Pekanbaru dan Bogor belum memberikan data tersebut dengan dalih Tim Penyidik belum memiliki izin dari Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menjelaskan hal tersebut, Kepala Kejari Bengkalis Mukhlis mengatakan, seharusnya pihak bank tidak memperlambat atau menghambat proses penuntasan penyidikan kasus TPPU ini apalagi dengan alasan belum memiliki izin dari OJK. Nah, terkait bukti yang harus diperoleh dari bank itu, pihaknya sendiri telah memiliki surat perintah penyitaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati).
"Pengungkapan kasus pencucian uang BLJ mengalami hambatan dari pihak sejumlah bank yang menjadi tempat sejumlah dana mengalir dari para tersangka sampai saat ini belum memberikan data kepada kami. Bank beralasan harus ada izin dari OJK terlebih dahulu, padahal menurut kami cukup dengan perintah penyitaan dari Kejati dan PPATK sendiri juga telah menghubungi bank-bank tersebut," ungkap Mukhlis, akhir pekan lalu.
Mukhlis menyindir, bahwa dengan terungkapnya kasus pencucian uang ini, pihak bank terkesan menutup-nutupi dan 'enggan' untuk bekerjasama serta menghambat dalam upaya aparat menegakkan hukum.
"Kasus TPPU ini hampir rampung. Selain bukti dari PPATK, dan jika data 'segar' dari bank itu cepat kami terima, sekitar dua bulan lalu kasus ini saya yakin sudah tuntas dan pelimpahan kasusnya serentak dengan pidana korupsinya. Jadi, kami menilai ada beberapa bank yang tidak mau bekerjasama dan mendukung upaya penegakan hukum ini," katanya lagi.
Mukhlis juga berharap, bank seharusnya bersikap transparan dan dapat bekerjasama dalam upaya penegakan hukum bukan justru menghambat atau memperlambat penuntasan penyidikan.
Sebelumnya, kasus TPPU penyertaan modal PT. BLJ Group Bengkalis senilai Rp300 miliar ini, Tim Penyidik Kejari Bengkalis telah menetapkan tiga tersangka, diantaranya Dirut PT. BLJ Group YA, kemudian rekan bisnis YA yaitu DS dan AS. Dari kasus dugaan TPPU ini, ditemukan setidaknya 165 aliran dana segar yang mencurigakan ke pelaku-pelaku intelektual.
Tim Penyidik melakukan pemblokiran rekening milik PT. Sumatera Timur Energi (STE) dan PT. Riau Energi Tiga (RET), merupakan anak perusahaan PT. BLJ Group. Kemudian menyita terhadap sejumlah asset mewah senilai miliaran rupiah termasuk sertifikat tanah 'bodong' alias palsu dan tidak terlepas melakukan pemeriksaan istri tersangka YA dan DS untuk dimintai keterangan.(radarpku)
Sumber : riauterkini
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.
Terkait Hasil Putusan, Petani Koppsa-M Pangkalan Baru Terus Beri Dukungan Kepada Pengurus
KAMPAR - Pengurus Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M) menyampaikan .