Konflik di Tubuh PBNU Memuncak, Gus Yahya Tantang Legalitas Surat Syuriyah

RADARPEKANBARU.COM - Tekanan terhadap Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memasuki fase baru setelah rapat harian Syuriyah PBNU di Jakarta pada Kamis (20/11/2025) mengeluarkan rekomendasi agar ia mengundurkan diri dalam waktu tiga hari. Forum itu juga menyatakan, jika Gus Yahya tidak mundur, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan.

Situasi yang cepat memanas ini membuat PBNU menggelar rapat koordinasi bersama PWNU se-Indonesia di Surabaya pada Sabtu malam (22/11) hingga Ahad dini hari (23/11). Namun rapat tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru karena tidak dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf dan Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz.

Usai rapat, Gus Yahya menanggapi surat Syuriyah dengan nada tenang namun tegas. Ia mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.

“Kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital, sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang mudah membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa rapat harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan mencopot Ketua Umum PBNU, karena mekanisme pemberhentian pengurus telah diatur jelas dalam AD/ART.

“Rapat harian Syuriyah menurut AD/ART tidak berwenang memberhentikan ketua umum,” jelasnya.

Meski demikian, Gus Yahya mengaku yakin organisasi akan menemukan jalan keluar dari polemik ini.

“NU ini organisasi besar dan sudah mengalami segala macam gelombang. Saya optimistis NU bisa mengatasi masalah ini,” katanya.

Gejolak PBNU, Bukan yang Pertama

Aroma konflik internal ini mengingatkan publik pada muktamar Cipasung tahun 1994, ketika pemerintah Orde Baru berupaya menggulingkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, muncul kelompok internal anti-Gus Dur dipimpin Abu Hasan dan bahkan paman Gus Dur, KH Yusuf Hasyim.

Kritik terhadap Gus Dur kala itu dimulai dari isu tata kelola, gaya kepemimpinan, hingga pandangannya yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Kampanye “ABG – Asal Bukan Gus Dur” pun digulirkan. Muktamar Cipasung bahkan dijaga ribuan personel militer dan intelijen.

Namun meski mengalami tekanan besar, Gus Dur tetap menang dan memimpin PBNU selama tiga periode hingga reformasi 1998.

Bayang-Bayang Politik Era Jokowi

Dalam satu dekade pemerintahan Joko Widodo, NU mendapat peran politik besar, termasuk dengan dipilihnya Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden dan Yaqut Cholil Qoumas—adik kandung Gus Yahya—sebagai Menteri Agama. Di sisi lain, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pernah menyatakan adanya “cawe-cawe” politik Jokowi dalam Muktamar 2021 untuk mencegahnya terpilih kembali.

“Di Lampung semua itu diatur sehingga saya kalah,” kata Said dalam sebuah siniar. Ia menyebut dirinya tidak sekuat Gus Dur yang tetap menang meski menghadapi intervensi lebih keras.

Gus Yahya kemudian menang dalam Muktamar ke-34 PBNU dengan 337 suara, mengalahkan Said yang memperoleh 210 suara.

Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf menilai pernyataan Said Aqil hanya bersifat spekulatif.

“Cawe-cawe itu multitafsir. Semua yang memiliki kekuatan politik bisa cawe-cawe,” ujarnya.

Ia menegaskan pemilihan Ketua Umum PBNU saat itu berlangsung demokratis dan sesuai AD/ART.

Kini, ketika isu pemakzulan kembali bergulir, dinamika PBNU memasuki fase sensitif yang mengingatkan pada sejarah panjang konflik internal organisasi terbesar di Indonesia ini. Publik menunggu bagaimana langkah berikutnya—apakah konflik mereda, atau justru memasuki babak baru yang lebih kompleks. (grc)