PILIHAN +INDEKS
Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Hadirkan Saksi Ahli dari UIR
Tikus dan Uang (simbol korupsi)
BANGKINANG KOTA,RADARPEKANBARU.COM - Sidang praperadilan Tersangka Korupsi Hanafi, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, Selasa (02/12/14), pihak kuasa hukum tersangka Emil Salim SH, mengahadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Islam Riau (UIR) DR. Zulkarnain.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim Hendro SH, pihak pemohon mempertanyakan soal penahanan tersangka korupsi proyek koperasi di Kecamatan Tambang, yang tidak pernah dikirim oleh pihak Kejari Bangkinang, kepada pihak keluarga tersangka. Untuk itu mereka melakukan praperadilan di PN Bangkinang.
Dalam masalah itu saksi ahli pemohon mendalilkan, Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan,"Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan." adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena tidak ada kepastian tentang pemaknaan kata "segera" pada norma a quo, sehingga penyidik memaknai dan mengimplementasikan jangka waktu penyampaian tembusan surat perintah penangkapan tersebut secara berbeda.
"Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara, "ujar Zulkarnain.
Namun sayang ketika ditanyakan oleh tergugat Kasi Pidsus Kejari Bangkinang Beny Siswanto, SH yang didampingi Kasi Datun Ellan SH, tentang adakah batas waktunya untuk pengiriman surat tersebut, malah saksi ahli mengiyakan tidak ada batas waktunya. "Mohon dicatat bapak hakim, keterangan saksi ahli penggugat, mengenai batas waktu pengiriman surat penahan tidak ada diatur dalam KUHP,"ujar Beny.
Sebelumnya dua orang saksi dari Kejari Bangkinang Jaya dan Carles mengungkapkan bahwa mereka telah mengirimkan surat penahanan terhadap tersangka. Yang mana surat penahanan itu diberikan kepada pihak kuasa hukumnya. "Dan bahkan surat penahanan juga dikirimkan melalui pihak pemerintahan desa, dimana tersangka (Hanafi-red) tinggal, "kata mereka didepan majelis hakim.
Usai mendengar keterangan para saksi tersebut dan juga keterangan saksi ahli, majelis hakim hendro menjadwalkan persidangan lanjutan Rabu (03/12/14) dalam agenda kesimpulan. (Smi)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.
Terkait Hasil Putusan, Petani Koppsa-M Pangkalan Baru Terus Beri Dukungan Kepada Pengurus
KAMPAR - Pengurus Koperasi Produsen Petani Sawit Makmur (Koppsa-M) menyampaikan .
TULIS KOMENTAR +INDEKS








