Alamak, Dana Bansos di Pemko Pekanbaru Rawan Penyimpangan
Gedung BPK RI JL. Jendral Sudirman Pekanbaru
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com)- Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau Widiatmantoro mengatakan, Dana Bantuan Sosial (Bansos) rawan penyalahgunaan.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara acak oleh BPK RI di Pemko Pekanbaru, 75 persen dana Bansos tidak diterima secara utuh oleh penerima.
Hal itu terungkap dalam pertemuan BPK RI Perwakilan Riau dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Senin (9/12/2013).
Pertemuan yang berlangsung di gedung BPK RI Perwakilan Riau Jalan Sudirman Pekanbaru itu, dipimpin Kepala BPK Perawakilan Riau Widiatmantoro dan dihadiri oleh empat belas orang anggota DPD RI dengan kepala rombongan Zulbahri. Dan diantara anggota Komite IV DPD RI yang hadir terlihat Abdul Gafar Usman, yang merupakan salah seorang senator asal Riau.
Widiatmantoro mengakui, Dana Bantuan Sosial (Bansos) rawan penyalahgunaan. Padahal jika merujuk Permendagri No 32, Riau sulit untuk disalurkan Bansos karena tidak beresiko sosial. Tapi apa boleh buat, Bansos tersebut telah dianggarkan dalam APBD.(rls)
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara acak oleh BPK RI di Pemko Pekanbaru, 75 persen dana Bansos tidak diterima secara utuh oleh penerima.
Hal itu terungkap dalam pertemuan BPK RI Perwakilan Riau dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Senin (9/12/2013).
Pertemuan yang berlangsung di gedung BPK RI Perwakilan Riau Jalan Sudirman Pekanbaru itu, dipimpin Kepala BPK Perawakilan Riau Widiatmantoro dan dihadiri oleh empat belas orang anggota DPD RI dengan kepala rombongan Zulbahri. Dan diantara anggota Komite IV DPD RI yang hadir terlihat Abdul Gafar Usman, yang merupakan salah seorang senator asal Riau.
Widiatmantoro mengakui, Dana Bantuan Sosial (Bansos) rawan penyalahgunaan. Padahal jika merujuk Permendagri No 32, Riau sulit untuk disalurkan Bansos karena tidak beresiko sosial. Tapi apa boleh buat, Bansos tersebut telah dianggarkan dalam APBD.(rls)
Marwah Pacu Jalur Jadi Sorotan, Kuasa Hukum DT Darwis Akan Laporkan Dugaan Penghinaan Usai Polemik Pamer Tuak
KUANTAN SINGINGI — Polemik yang bermula dari aksi memamerkan minuman yang dise.
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.