• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Politik
    • Kabupaten Kuansing
    • Kabupaten Rokan Hilir
    • Kabupaten Rokan Hulu
    • Kota Pekanbaru
    • Kota Dumai
    • Kabupaten Siak
    • Kabupaten Pelalawan
    • Kabupaten Kampar
    • Kabupaten Indragiri Hulu
    • Kabupaten Indragiri Hilir
    • Kabupaten Bengkalis
    • Kabupaten Kepulauan Meranti
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Parlemen
  • Olahraga
  • Nasional
  • Riau
    • fokus riau
  • More
    • Hukrim
    • Life Style
    • Dakwatuna
    • Opini
    • Video
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Politik
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Parlemen
  • Olahraga
  • Nasional
  • Riau
  • Hukrim
  • Life Style
  • Dakwatuna
  • Opini
  • Video
  • Kabupaten Kepulauan Meranti
  • Kabupaten Bengkalis
  • Kabupaten Indragiri Hilir
  • Kabupaten Indragiri Hulu
  • Kabupaten Kampar
  • Kabupaten Pelalawan
  • Kabupaten Siak
  • Kota Dumai
  • Kota Pekanbaru
  • Kabupaten Rokan Hulu
  • Kabupaten Rokan Hilir
  • Kabupaten Kuansing
  • fokus riau
  • Pilihan Editor
  • Terpopuler
  • Indeks
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
PILIHAN +INDEKS
Darmilis Dorong Transformasi Zakat Riau, BAZNAS Diharapkan Jadi Penggerak Kemandirian Umat
Dibaca : 2776 Kali
Tirta Meyrizka Lubis Bikin Bangga Riau, Bersinar di Ajang Duta Muslimah Preneur Indonesia 2026
Dibaca : 5136 Kali
Tingkatkan Mutu Pendidikan, SMKN 1 Tapung Hulu Siapkan Lulusan Siap Kerja dan Siap Membuka Lapangan Pekerjaan
Dibaca : 5168 Kali
SMAS Adven Pasir Putih Mulai Buka PPDB 2026/2027, Perkuat Pendidikan Karakter dan Akademik
Dibaca : 5095 Kali
PPDB 2026/2027 Dibuka, SMAN 6 Tapung Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan dan Prestasi Siswa
Dibaca : 5263 Kali

  • Home
  • Nasional
  • fokus riau

Kejaksaan Negeri

Bentuk perlawanan koruptor kelas kakap lewat uji materil UU Kejaksaan

Redaksi Radarpku

Selasa, 09 Mei 2023 20:25:12 WIB
Cetak
Bentuk perlawanan koruptor kelas kakap lewat uji materil UU Kejaksaan
Bentuk perlawanan koruptor kelas kakap lewat uji materil UU Kejaksaan


Jakarta,- UJI MATERI TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Selain itu, Bahwa uji materi terhadap kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan  telah beberapa kali dilakukan dan telah diputuskan oleh MK, antara lain ;
1) Putusan MK Nomor : 28/PUU-V/2007 tanggal 28 Maret 2008,
2) Putusan MK Nomor : 49/PUU-VIII/2010 tanggal 3 September 2010,
3) Putusan MK Nomor : 16/PUU-X/2012 tanggal 8 Oktober 2012,
4) Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015,.

Namun dari 4 (empat) Putusan MK tersebut justru memperkuat kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan serta secara tegas dan konsisten Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah mengambil Keputusan bahwa kewenangan Kejaksaan selalu penyidik Tindak Pidana Korupsi adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

    Bahwa Komisi Kejaksaan RI melihat terdapat 3 (tiga) agenda yang penting untuk diwaspadai dibalik uji materi terhadap kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yakni :
1.    Dapat mengganggu atau setidaknya mempengaruhi psikologis Kejaksaan yang saat ini tengah gencar melakukan Penyidikan perkara-perkara besar yang melibatkan koruptor kakap dengan kerugian keuangan Negara yang fantastis. 


2.     Sebagai bentuk “perlawanan” dari koruptor kakap yang merasa gelisah terhadap peningkatan kemampuan Kejaksaan RI secara signifikan dan profesional dalam mengungkap perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang besar dan melibatkan pejabat / swasta / korporasi besar termasuk pengembalian kerugian negara akibat kejahatan terhadap perekonomian negara.


3.     Berpotensi melemahkan Kejaksaan RI secara kelembagaan dengan mereduksi atau menghilangkan kewenangannya dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
Bahwa dapat pula dicatat dari hasil survey oleh beberapa lembaga survey yang kredibel dalam kurang lebih satu tahun terakhir Kejaksaan RI  telah memperoleh kepercayan dan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerja yang dilakukannya diantara Aparat Penegak Hukum lainnya. Paling terbaru akhir April  2023 hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik atau public trust kepada Kejaksaan RI berada di level tertinggi dengan nilai 80,6 persen.
 

Berdasarkan data dan fakta dimaksud  Komisi Kejaksaan RI memandang selama ini dalam pelaksanaan wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan telah dilakukan secara profesional, obyektif, dan transparan

 Bahwa kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI memang seharusnya dipertahankan dan diperkuat karena berdasarkan praktik di negara maju maupun negara berkembang, maka Jaksa (Kejaksaan) jelas mempunyai kewenangan Penyidikan yang mandiri terhadap penanganan Tindak Pidana Korupsi, bahkan termasuk juga kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum lainnya. 

Bahwa dalam konteks dimaksud dapat dipahami Tingkat kepercayaan public yang demikian tinggi dan stabil dalam kurang lebih satu tahun terakhir utamanya adalah dengan capaian kinerja Kejaksaan di bidang penanganan kasus tindak pidana korupsi kakap dan penerapan penyelesaian perkara dengan paradigma Restoratif Justice yg dilakukan dengan konsisten berhati nurani dan humanis.

Jakarta, 09 Mei 2023
Ketua Komisi Kejaksaan Repubik Indonesia 
 


 Editor : Tengku Harzuin
BERITA LAINNYA +INDEKS
Nasional

MPR Bahas Pengunduran Jadwal Paripurna Pemilihan Dan Pelantikan Wapres Baru

Selasa, 17 November 2026 - 13:01:19 WIB

RADARPEKANBARU.COM - .

Nasional

Buntut Kasus LSP, MUI Dorong Pembahasan RUU Penyadapan

Senin, 16 November 2026 - 05:28:32 WIB

RADARPEKANBARU.COM - .

Nasional

Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Pengganti Gibran Dilaksanakan 2 Desember 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 05:39:06 WIB

RADARPEKANBARU.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat .

Nasional

Jejak Politik Gibran Rakabuming Raka, dari Wali Kota Solo hingga Mundur sebagai Wapres

Jumat, 13 November 2026 - 06:26:51 WIB

RADARPEKANBARU.COM - .

Nasional

Budi Arie: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden!

Kamis, 12 November 2026 - 06:19:50 WIB

RADARPEKANBARU.COM - Gibran Rakabuming Raka resmi mu.

Nasional

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

Rabu, 11 November 2026 - 06:15:25 WIB

RADARPEKANBARU.COM - .

TULIS KOMENTAR +INDEKS


Terkini +INDEKS
Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti Sepakati Proyeksi Anggaran Daerah 2027 Sebesar Rp1,068 Triliun
17 November 2026
MPR Bahas Pengunduran Jadwal Paripurna Pemilihan Dan Pelantikan Wapres Baru
17 November 2026
Impor Riau Tembus US$2,46 Miliar, Melonjak 98 Persen Sepanjang 2026
17 November 2026
Program Seragam Gratis Pemko Pekanbaru Selesai Dibagikan
17 November 2026
Momen Prabowo Kenakan Barong Tagalog di Jamuan Makan Malam KTT ASEAN
17 November 2026
Pendapat Imam Malik soal Keimanan
17 November 2026
Potensi Dana CSR Riau Tembus Rp1,2 Triliun per Tahun, DPRD Siapkan Regulasi Agar Tak Salah Sasaran
16 November 2026
Gerindra Riau Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
16 November 2026
Pemprov Riau Hentikan Sementara Pemotongan Zakat PPPK
16 November 2026
Wasiat dan Doa Rasulullah SAW Terhindar dari Setan di Ujung Kematian, Saat Krusial dan Fatal
16 November 2026
TERPOPULER +INDEKS
  • 1 Pemkab dan DPRD Kepulauan Meranti Sepakati Proyeksi Anggaran Daerah 2027 Sebesar Rp1,068 Triliun
  • 2 MPR Bahas Pengunduran Jadwal Paripurna Pemilihan Dan Pelantikan Wapres Baru
  • 3 Impor Riau Tembus US$2,46 Miliar, Melonjak 98 Persen Sepanjang 2026
  • 4 Program Seragam Gratis Pemko Pekanbaru Selesai Dibagikan
  • 5 Momen Prabowo Kenakan Barong Tagalog di Jamuan Makan Malam KTT ASEAN
  • 6 Pendapat Imam Malik soal Keimanan
  • 7 Potensi Dana CSR Riau Tembus Rp1,2 Triliun per Tahun, DPRD Siapkan Regulasi Agar Tak Salah Sasaran

PT. Radar Indomedia Pers
JL. Arifin Ahmad Blok B Nomor 08 ( Belakang Green Hotel ), Pekanbaru - Riau
Email: [email protected]

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Pemberitaan
Info Iklan
Kontak
Disclaimer

©2021 Radarpekanbaru.com