Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Bagi Rizal Ramli,
Aksi Moeldoko Ambil Alih Demokrat Merupakan Bukti Kematangan Demokrasi Masih Rendah
RADARPEKANBAARU.COM - Aksi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan (GPK) Partai Demokrat turut menjadi tajuk perbincangan antara tokoh nasional DR. Rizal Ramli dengan pakar hukum tata negara Refly Harun di kanal YouTube, Refly Harun yang diunggah Senin (22/3).
Rizal Ramli menjelaskan bahwa intervensi eksternal terhadap sebuah partai merupakan bukti bahwa tingkat kematangan demokrasi di Indonesia masih sangat rendah. Cawe-cawe pihak pemerintah dalam kepengurusan sebuah organisasi ini, sambungnya, sudah terjadi sejak zaman Soeharto memimpin. Tepatnya saat adanya upaya menggagalkan Gus Dur menjadi ketua umum PBNU.
“Jadi sebetulnya ini tradisi ketidakmatangan demokrasi,” tegasnya. Di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), peristiwa serupa juga pernah terjadi. Tepatnya saat Muhaimin Iskandar membuat kepengurusan tandingan yang kemudian dimenangkan oleh menkumham kala itu.
“Jadi tentu nggak mungkin tanpa blessing (restu). Akhirnya kan Gus Dur sebagai pendiri dipecat, baik sebagai ketua PKB dan anggota PKB,” tutur Menko Perekonomian era Gus Dur itu.
“Ini sudah terjadi sejak dulu. PDIP juga (di era Soeharto) sampai peristiwa Kudatuli. Ini tidak dibenarkan, harus kita benahi agar partai-partai lebih mateng,” tegasnya.
Menurut Rizal Ramli, syarat jika partai tidak mau diintervensi adalah komitmen untuk hadirkan demokrasi di internal. Jika demokratis, maka anggota akan merasa terwakili oleh kepemimpinan yang ada dan tidak akan berani melakukan KLB. Mantan Menko Kemaritiman itu mengaku sudah emiliki cara untuk membuat partai menjadi lebih demokratis dan tidak berada di bawah ketiak cukong.
Caranya adalah dengan memberi pembiayaan partai melalui APBN. Namun demikian, pembiayaan bisa dilakukan jika ada pembenahan di sistem partai. Minimal AD/ART mereka diubah agar terjadi demokratisasi di internal.
“Harus ada di AD/ART demokrasi internal partai. Tapi kalau ngaco-ngaco cari duitnya, gue tangkep lu. Itu kalau RR jadi presiden,” tutupnya. (rmol)
Punya Kesamaan Visi Misi, Alasan Bobby Nasution Gabung Gerindra
RADARPEKANBARU.COM - Memilih Partai Gerindra sebagai perahu politik sudah dipikirkan matang-matang o.
KPU Harmonisasi PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Serentak
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melaksanakan harmonisasi dengan Kementerian .
Airlangga Klaim Khofifah-Emil Sudah Direstui KIM untuk Pilgub Jatim
RADARPEKANBARU.COM - Partai politik Koalisi Indonesi.
Komisi X Bentuk Panja: Anggaran Besar, Mengapa Biaya Pendidikan Kian Mahal?
RADARPEKANBARU.COM - Banyaknya keluhan biaya pendidikan yang kian mahal menjadi anomali di tengah be.
Jokowi Sangat Layak jadi Penasihat Prabowo di Pemerintahan
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal ditempatkan sebagai penasihat oleh presiden.
Prabowo Belum Bahas Kabinet, Prabowo: Fokus Rumuskan Program Makan Siang Gratis
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Prabowo Su.