Menyoalkan Regenerasi Partai Politik

Redaksi Radarpku

Rabu, 13 Mei 2015 05:39:38 WIB

Cetak

"Pemimpin yang berhasil itu adalah seseorang yang ketika sedang memimpin ia 'mampu' mengembangkan orang-orang yang ia pimpin, sehingga pada masanya nanti (akhirnya) orang-orang yang ia pimpin itu tidak lagi 'memerlukannya'. (Lao Tzu, seorang ahli filsafat China [570-470 SM]).

Salah satu fungsi partai politik berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang (UU) 2/2008 Tentang Partai Politik adalah sebagai rekruitmen politik. Ini dimaksudkan bagaimana partai politik bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang unggul. Ada regenarasi di sana. Artinya partai politik tidak diidentik dengan "satu orang" atau "orang-orang" atau dipimpin oleh "orang tua" melulu.

Namun lagi-lagi dalam praktiknya, itu semua hanyalah isapan jempol belaka. Baru saja realitas politik kembali menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia minus regenerasi. Dimana kongres PDIP keempat di Bali tertanggal 9-12 April lalu, mendudukkan kembali Megawati sebagai ketua umum. Ini bukannya periode Megawati kali kedua. Namun ini adalah periode keempat Megawati dipercayakan kembali untuk memimpin partai berlambangkan banteng dengan moncong putihnya itu.

Sebenarnya tak hanya PDIP yang terlalu bergantung pada satu sosok figur. Rata-rata partai di Indonesia seperti itu. Partai Demokrat bergantung kepada SBY, Partai Gerindra ada Prabowo, Partai Hanura ada Wiranto, dan Nasdem ada Surya Paloh.

Mencermati uraian di atas, timbul pertanyaan, mengapa partai politik di Indonesia cenderung menempatkan kembali pemimpin sebelumnya atau sulit menghasilkan pemimpin baru? Atau dalam bahasa lain mengapa partai politik di Indonesia masih mengandalkan kekuatan "orang tua"? Bagaimana dampak yang akan ditimbul dari suksesi yang tidak mampu menghasilkan pemimpin baru yang unggul?

Penempatan "orang tua" di pucuk pimpinan partai poltik di negeri ini, tak lain adalah karena alasan pragmatis. Pertama, untuk mendongkrak suara partai politik yang bersangkutan. Kedua, asumsi tidak ada kader yang bisa menandingi "kesaktian" dari "orang tua" tersebut. Ketiga, "orang tua" tersebut mumpuni dan mampu menjaga stabilitas dan kesolidan di internal partai.

Hal ini bisa kita buktikan dengan mengamati partai politik yang tidak memiliki "orang tua yang sakti" di internal mereka yang kemudian membuka selebar-lebarnya kran demokrasi dalam suksesi kepemimpinan di internal partai mereka. Suksesi bukannya membawa partai ke arah yang lebih baik dan menghasilkan generasi atau nakhoda yang mumpuni dan dihormati, namun yang terjadi sebaliknya. Internal partai politik menjadi rontok dan goyah secara kelembagaan. Sesama kader saling sikut menyikut. Ada kisruh di sana.

Misalkan yang paling ekstrim kisruhnya sebagai dampak dari suksesi dan mandeknya regenerasi itu adalah Golkar dan PPP. Kisruh yang berkepanjangan dan melebar kemana-mana.

Di internal Golkar ada dualisme kepemimpinan, yaitu kubu Aburizal Bakri versus kubu Agung Laksono. Saling gugat menggugat. Tak hanya secara perdata, administrasi, tetapi juga secara pidana. Yang terbaru secara pidana adalah Mabes Polri telah menetapkan dua tersangka perihal pemalsuan mandat dari kubu Agung Laksono.

Seperti halnya Golkar, jauh sebelumnya hal itu telah menimpa PPP. Ada dualisme kepemimpinan juga, yaitu PPP di bawah kepemimpinan Djan Faridz dan PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy. Juga saling gugat menggugat. Islah tak menemukan titik temu. Wajar saja saja kalau kemudian "pohon beringin" tak mampu menyatukan Golkar. Ka'bah saja tidak mampu mempersatukan mereka. Lalu apa yang bisa menyatukan mereka?

Merugikan Rakyat

Terlalu menggantungkan hidup atau matinya partai politik pada satu figur, sisi ini tentu saja menguntungkan internal partai politik yang bersangkutan. Ingat, itupun hanya untuk sementara waktu. Suatu ketika akan jadi bom waktu seperti halnya yang menimpa Golkar dan PPP hari ini. Mesin suksesi dan regenerasi tidak berjalan dengan baik.

Kalau ditarik secara lebih mendalam, ketika internal partai politik yang berkepanjangan, ini tidak hanya merugikan partai politik yang bersangkutan, namun yang lebih besarnya lagi adalah merugikan kepentingan rakyat yang lebih luas. Artinya mengganggu stabilitas pemerintahan. Bagaimana pula mencapai tujuan yang dicita-citakan dan bekerja secara maksimal ketika partai politik sibuk dengan gugat-menggugat, membenahi internal, dan mengobati partai mereka yang sedang "sakit".

Oleh karena itu, hendaknya "orang tua" di partai politik menyiapkan generasi-generasi terbaik atau kader-kader utama ketika sedang memimpin yang akan menggantikannya ketika tidak memimpin lagi. Bukan berpikiran pragmatis dengan tidak memikirkan eksistensi partai ke depan. Beri kesempatan yang lain juga. Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Belajarlah dari kisruh yang menimpa Golkar dan PPP hari ini. Padahal kedua partai ini adalah partai tertua di negeri ini.

Oleh: Wira Atma Hajri, S.H., M.H (Dosen Ilmu Hukum UIR)