Pemprov Riau Tinjau Vendor Catering Program Makan Gratis

Pj Ketua TP-PKK mengungkapkan, pada dasarnya simulasi ini bertujuan untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat Riau, terutama kalangan siswa dan masyarakat rentan, serta mempersiapkan pelaksanaan program skala penuh di masa mendatang

“Kita selaku Pemprov Riau harus memulai dahulu dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya untuk mencontoh hal serupa,” kata Zuliana. Senin, (4/11).

Sementara itu Asisten II mengungkapkan, pihaknya bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan uji coba kelayakan terhadap seluruh sample makanan yang nantinya akan diolah dan disajikan pada saat pelaksanaan simulasi makanan bergizi dan gratis tersebut.

“Kami bersama Ibu Pj Ketua TP-PKK Provinsi Riau sudah mengunjungi beberapa lokasi catering. Kita sudah coba konsumsi dan telah dilakukan uji kelayakan makanan oleh BPOM secara langsung. Insyaallah semua yang kita makan dan yang akan dimasak ini akan terbebas dari hal-hal yang membahayakan,” terang Asisten II Setdaprov Riau.

Tak hanya melakukan uji coba kelayakan makanan, Pemprov Riau juga turun langsung untuk mengecek kondisi kebersihan dapur serta kualitas bahan pangan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku.

Menurutnya, pemilihan bahan baku makanan harus dilakukan dengan cermat, menggunakan produk lokal, serta mengedepankan aspek pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

“Tadi sudah kita awali dengan pengecekan ke dapur, cara penyajian, hingga kotak yang menjadi wadah makanan tersebut. Tinggal distribusi ini akan kami coba besok, mudah-mudahan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke sekolah,” jelas M. Job Kurniawan.

Rencananya, uji coba program makanan bergizi dan gratis ini akan dilaksanakan terlebih dahulu di dua sekolah yang ada di Kota Pekanbaru yaitu di SMAN 16 dan SMK 7. Selain itu, program ini juga akan menyasar berbagai kelompok, termasuk ibu hamil, anak usia dini, dan lansia.

“Program ini akan berjalan di bulan Januari 2025. Jadi sebelum itu akan kita laksanakan beberapa kali simulasi dulu, akan kita mulai pada tanggal 6 November ini,” katanya.

Lebih lanjut Asisten II menjelaskan, untuk program simulasi ini memang belum dianggarkan kedalam Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu untuk menyiasati hal ini, pihaknya berkerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Memang belum dianggarkan dalam APBD, oleh karena itu kita akan menggandeng BUMD yang kiranya bisa membantu melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR),” tutup Asisten II.(rmc)