Pangkalan Militer AS di Filipina Makin Mengganggu Stabilitas Kawasan

Salah satunya oleh Profesor Roland G. Simbulan dari University of the Philippines (UP) saat berbicara pada peluncuran edisi ketiga 'The Bases of Our Insecurity' dalam forum media di Kota Quezon, baru-baru ini.

Menurut dia, Perjanjian Pertahanan Bersama (MDT) dan Kesepakatan Kerangka Kerja untuk Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (EDCA) antara AS dengan Filipina bisa melemahkan kedaulatan bangsanya.

Dia menyoroti bagaimana pangkalan-pangkalan ini mengubah Filipina menjadi pangkalan terdepan bagi Amerika, yang secara khusus menargetkan China. Pangkalan EDCA baru,yang sebagian besar berlokasi di Taiwan, akan menarik Filipina ke dalam lingkaran ketegangan AS-China.

Pada peluncuran buku tersebut, tokoh-tokoh terkemuka seperti aktivis koalisi dan advokat LSM WomanHealth Princess Nemenzo dan wakil presiden Biro Perdamaian Internasional pemenang Hadiah Nobel Perdamaian yang berbasis di Berlin, Corazon Valdez-Fabros juga menyuarakan keprihatinan Simbulan.

Mereka meminta pemerintah Filipina untuk mengkaji kembali keterkaitannya dengan kekuatan militer asing. Alasan yang mendasarinya bahwa pengalaman sejarah menunjukkan aliansi semacam itu meningkatkan kemungkinan Filipina terseret ke dalam konflik.

Dalam pidatonya, Simbulan menekankan bahwa pangkalan militer asing di Filipina mempunyai risiko yang signifikan, termasuk keterlibatan dalam konflik yang semakin tinggi antar negara adidaya seperti AS, China, dan Rusia.

"Pangkalan EDCA akan membahayakan kedaulatan nasional Filipina dan menjadikan target serangan dalam persaingan geopolitik," ujarnya.

Simbulan juga mengutip keluhan dan peringatan publik Presiden Rusia Putin baru-baru ini bahwa kehadiran rudal jarak menengah AS di Filipina akan menimbulkan respons. Hal itu akan menimbulkan bahaya besar bagi keselamatan negara.

Dia juga menceritakan bahwa seorang pejabat Vietnam yang berbicara di Universitas Filipina mengatakan selama Perang Vietnam, AS telah menggunakan pangkalan militer mereka di Filipina untuk terus membom Vietnam dan negara-negara Indo-China lainnya.

"Jika Vietkong kemudian mempunyai kekuatan militer yang memadai, mereka bisa menyerang balik pangkalan di Filipina atau menjadikan (Filipina) sasaran," tandas Simbulan.

Menanggapi hal tersebut, pakar geografi politik Universitas Islam 45 (Unisma), Rasminto menyatakan dalam konteks pangkalan militer di Filipina, banyak pihak merasa kehadiran militer asing, terutama Amerika Serikat, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.

“Sebab, kedaulatan negara merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa suatu negara memiliki kendali penuh atas wilayah dan urusannya tanpa campur tangan dari pihak luar,” kata Rasminto dalam keterangannya, Selasa (16/7).

Menurut dia, sejarah hubungan Filipina dengan Amerika Serikat, yang mencakup masa kolonial hingga kemerdekaan, menambah sensitivitas terhadap isu ini. Terlebih kedua negara memiliki Perjanjian Pertahanan seperti

“Hubungan AS dan Filipina sering diperdebatkan oleh akademisi dan aktivis manusia di Filipina, karena dianggap memberikan terlalu banyak pengaruh kepada AS atas urusan pertahanan Filipina,” jelasnya.

Baginya, persoalan ini juga memicu keresahan rakyat Filipina terkait bahwa keberadaan pangkalan militer asing dapat mengundang potensi konflik dan membuat wilayah di sekitar pangkalan menjadi target dalam situasi perang.

“Ada isu sensitif keberadaan pangkalan militer AS ini memicu keresahan rakyat Filipina, selain itu memicu isu sosial dan lingkungan, seperti dampak negatif terhadap komunitas lokal, potensi kerusakan lingkungan, serta peningkatan kejahatan dan prostitusi yang sering dikaitkan dengan kehadiran militer asing,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Human Studies Institute ini juga mengungkapkan analisisnya terkait adanya pergeseran hegemoni global di kawasan Asia Pasifik berdampak pada keberadaan pangkalan militer di Filipina.

“Kawasan ini telah menjadi medan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China. AS telah lama memegang posisi dominan di Asia Pasifik dan mempertahankan kehadiran militernya sebagai bagian dari strategi untuk mengamankan kepentingannya dan mempertahankan pengaruhnya,” pungkas dia.(rml)