Indonesia Jawab Tuduhan Solomon dan Vanuatu soal HAM Papua

RADARPEKANBARU.COM - Indonesia menggunakan Hak Jawab (Right of Reply) dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Senin sore waktu setempat, 28 September 2026. 

Langkah tersebut ditempuh untuk merespons pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Hak jawab dibacakan Minister Counsellor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, Nona Gae Luna. 

Indonesia menegaskan komitmen terhadap penegakan HAM secara konsisten dan transparan, termasuk dengan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran melalui mekanisme hukum nasional serta melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM.

Dalam forum tersebut, Indonesia mengingatkan bahwa pembahasan mengenai Papua perlu melihat situasi secara utuh, termasuk kekerasan yang turut menimbulkan korban dari kalangan warga sipil, aparatur pemerintah, tenaga kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia menyoroti pembunuhan tiga aparatur sipil negara setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat, tewasnya seorang pengemudi yang mengangkut kebutuhan pokok, serta penculikan sembilan perempuan dan anak di Mimika. 

Indonesia menegaskan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut bukan merupakan bentuk ekspresi politik yang damai.

“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas Indonesia dalam hak jawabnya.

Indonesia menolak tudingan sepihak bahwa tantangan keamanan dan pembangunan di Papua merupakan bagian dari kebijakan yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia.

Rekam jejak keterlibatan Indonesia dengan sistem HAM internasional telah terbukti melalui berbagai pencapaian nyata. 

Saat ini, Indonesia bahkan tengah memegang amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Posisi strategis ini diraih setelah Indonesia sukses menjabat sebagai anggota Dewan sebanyak enam kali, yang mencerminkan tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi.

Terkait wacana kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menegaskan pengaturan kunjungan harus disepakati antara negara tuan rumah dan Kantor Komisaris Tinggi. 

Indonesia menilai prinsip tersebut berlaku bagi seluruh negara anggota PBB sehingga mekanisme bilateral dan multilateral yang sah perlu dihormati.

Indonesia juga kembali menegaskan komitmennya terhadap demokrasi, HAM, dan supremasi hukum. Mengutip Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi RI menyampaikan bahwa persatuan Indonesia mencakup seluruh wilayah, dari Aceh hingga Papua dan dari Miangas hingga Rote.(rml)