Menteri Perang Israel Ancam Bubarkan Pemerintahan Netanyahu

Mengutip Reuters pada Jumat (31/5), langkah ini menyusul ultimatum Gantz yang dikeluarkan Mei lalu, menuntut agar Netanyahu menyetujui pembentukan pemerintah Gaza.

Gantz mengancam akan keluar dari koalisi jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, meskipun partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri dan sekutu sayap kanan masih memiliki mayoritas kursi tanpa Gantz.

Partai Likud merespons dengan mengatakan bahwa pembubaran pemerintah akan merugikan upaya mereka membebaskan 120 sandera yang masih ditahan Hamas.

Netanyahu, yang telah lama mengukuhkan reputasinya sebagai sosok yang agresif dalam bidang keamanan, menghadapi meningkatnya ketidakpuasan publik setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Serangan Israel di Gaza sejak saat itu telah memicu kecaman internasional, termasuk dari sekutu terpenting Israel, Amerika Serikat.

Gantz bergabung dengan pemerintahan Netanyahu tak lama setelah serangan 7 Oktober. Sebagai anggota kabinet perang, ia membantu mengatur serangan Israel di Gaza, namun ketegangan semakin meningkat seiring perang yang tidak kunjung selesai.

Dia telah muncul sebagai saingan politik utama Netanyahu sejak 7 Oktober, dengan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa ia akan menerima suara terbanyak jika pemilu sela diadakan.

Partai Gantz, bagaimanapun, hanya memiliki delapan kursi di parlemen dari 120 kursi dan koalisi sayap kanan Netanyahu menguasai (mayoritas dengan 64 kursi (rml)