Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Jokowi boleh punya ambisi dan rencana besar di tahun 2015 mendatang. Tetapi, konstitusi mengamanatkan bahwa pemerintah tidak bisa jalan sendiri.

"Untuk membiayai ambisi dan rencana besarnya itu, pemerintah butuh persetujuan DPR. Maka, mulus atau tidak mulusnya realisasi program-program pembangunan itu sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR," kata dia dalam pesan singkatnya, Jakarta, Senin (29/12).

Untuk itu, jelas Bamsoet, agar ambisi atau janji-janji Presiden Jokowi tidak kandas di tengah jalan, sangat urgen bagi pemerintah untuk menunjukan respek kepada DPR. Kedua, sebagai pemimpin, Jokowi harus tulus mewujudkan harmoni dan kemitraan dengan DPR.

"Demi lancarnya roda pemerintahan, Jokowi harus mau mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya," jelas Bamsoet.

"Ketiga, batasi segala bentuk politik balas budi kepada para bandar atau sponsor dan para pendukung saat pilpres yang dapat merugikan rakyat. Termasuk bagi-bagi jabatan di dalam istana maupun di luar istana seperti komisaris dan direksi BUMN," imbuhnya.

Selain itu, Politikus Partai Golkar itu meminta Jokowi bisa menahan diri untuk tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

"Keempat, kendati telah beberapa kali ingkar janji seperti janji Koalisi dan kabinet ramping, menteri dan Jaksa Agung non parpol namun kali ini kita berharap Jokowi tepati janjinya untuk tidak merebut jabatan ketua umum PDIP pada Kongres PDIP mendatang," tandasnya.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Ahmad Adryan