Perbaikan Jalan Lintas Siak-Sungai Mandau-Tualang Jadi Prioritas

Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses masyarakat Kecamatan Sungai Mandau untuk menjangkau ibu kota kabupaten Siak dan Kecamatan Tualang.

"Kita tidak bisa mengakomodir semua usulan masyarakat, karena keterbatasan anggaran. Namun jalan Siak-Sungai Mandau ini menjadi fokus kami bagaimana jalan tersebut bisa di aspal ulang," sebut Alfedri, Kamis (22/2).

Alfedri yang hadir dipertengahan acara menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur hanya 25 persen dari APBD kabupaten. Itu bukan untuk pembangunan jalan, akan tetapi untuk pembangunan lainnya seperti sekolah, kesehatan, termasuk infrastruktur dasar seperti air bersih.

"Oleh sebab tu, terkait infrastruktur akan kita mengunakan skala prioritas. Apa yang menjadi prioritas kecamatan yang penting dibangun. Termasuk jalan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemkab, akan kita coba usulkan ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Riau, termasuk Pemprov Riau dan Pihak Swasta yang juga pengguna jalan Sungai Mandau-Siak," Harap Alfedri.

Wakil Bupati Siak Husni Merza saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Rembuk Stunting tingkat Kecamatan Sungai Mandau menjelaskan Musrenbang ini merupakan salah satu kegiatan untuk mengumpulkan usulan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar terakomodasi ke dalam proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2025.

Musrenbang ini, dimulai dari tingkat Kampung, Kecamatan hingga ditingkat Kabupaten Siak. "Ditargetkan di bulan Februari ini, Musrenbang Kecamatan di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Siak selesai dilaksanakan dengan Forum Perangkat Daerah pada bulan Maret. Sehingga di bulan April bisa kami rembukan pada Musrenbang tingkat Kabupaten," ucap Husni.

Husni menjelaskan, tema pembangunan pemerintah Kabupaten Siak pada Tahun 2025 Memantapkan Infrastruktur Dasar yang Inklusif, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, serta tata kelola pemerintah yang amanah.

"Untuk penjabaran tema pembangunan pemerintah kabupaten Siak tahun 2025, diantaranya infrastruktur dasar yang Inklusif, yakni membangun atau meningkatkan sistem penyedia air bersih, untuk memastikan akses yang merata. Kemudian meningkatkan akses jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat, hasil perkebunan dan pertanian," terang Husni.

Selain itu, untuk meningkatkan sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yakni mendorong program pelatihan vocational dan teknis untuk mempersiapkan masyarakat dengan keterampilan yang relevan, dengan tuntunan pasar kerja.

"Untuk tata Kelola Pemerintahan yakni membangun forum konsultasi publik sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam mengambil kebijakan. Dan juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program pembangunan daerah," tutup Husni. (rmc)