PILIHAN +INDEKS
Komisi IV DPRD Kampar Pertanyakan Gaji THL dan CS di Lingkungan Pemkab Kampar
BANGKINANG, RADARPEKANBARU.COM - Saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015 di tingkat komisi di DPRD Kabupaten Kampar. Fahmil Anggota DPRD Kampar dari komisi IV mempertanyakan bagaimana gaji para tenaga kerja yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan Cleaning Servis (CS) yang bekerja di kantor lingkungan pemerintah dan gedung DPRD Kampar.
"Kita minta kepada pemerintah dan Sekwan agar hak-hak para pekerja yang berstatus THL dan CS benar-benar diperhatikan, kalau bisa gaji mereka itu kedepannya disesuaikan UMK Kampar tahun 2015," kata Fahmil.
Lanjut Fahmil, terutama tenaga kerja yang berada di lingkungan dinas kesehatan Kampar banyak tenaga kesehatan yang statusnya THL dan begitu juga dengan CS nya, ini perlu diperhatikan apalagi sangat berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan akan baik apabila ditunjang dengan gaji yang layak.
"Jika tidak sesuai UMK, tentu akan berimbas pada pelayanan itu sendiri. Selain itu, kita kasihan melihat mereka bekerja dengan gaji yang tidak sesuai tapi dituntut memberikan pelayanan terbaik. Harusnya gaji mereka itu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan," sebutnya.
Tidak hanya pada dinas kesehatan saja terjadi hal seperti itu, Fahmil juga menemukan gaji pekerja di bagian pertamanan, rumah sakit termasuk DPRD sendiri. "Kita sangat prihatin dengan gaji mereka. Kalau dalam UU Keternagakerjaan itu wajib gaji dan tunjangan mereka itu diperhatikan," tandasnya.(Rif)
"Kita minta kepada pemerintah dan Sekwan agar hak-hak para pekerja yang berstatus THL dan CS benar-benar diperhatikan, kalau bisa gaji mereka itu kedepannya disesuaikan UMK Kampar tahun 2015," kata Fahmil.
Lanjut Fahmil, terutama tenaga kerja yang berada di lingkungan dinas kesehatan Kampar banyak tenaga kesehatan yang statusnya THL dan begitu juga dengan CS nya, ini perlu diperhatikan apalagi sangat berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan akan baik apabila ditunjang dengan gaji yang layak.
"Jika tidak sesuai UMK, tentu akan berimbas pada pelayanan itu sendiri. Selain itu, kita kasihan melihat mereka bekerja dengan gaji yang tidak sesuai tapi dituntut memberikan pelayanan terbaik. Harusnya gaji mereka itu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan," sebutnya.
Tidak hanya pada dinas kesehatan saja terjadi hal seperti itu, Fahmil juga menemukan gaji pekerja di bagian pertamanan, rumah sakit termasuk DPRD sendiri. "Kita sangat prihatin dengan gaji mereka. Kalau dalam UU Keternagakerjaan itu wajib gaji dan tunjangan mereka itu diperhatikan," tandasnya.(Rif)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Sinergi Satgas TMMD dan Warga Permudah Pengerjaan Jalan Watuduwur–Kalibawang
Purworejo - Kerja sama yang solid antara Satgas TMMD Reguler ke-129 Kodim 0708 P.
Medan Berat Tak Halangi Semangat Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0708 Purworejo
Purworejo - Kondisi medan yang naik turun dan cukup menantang di Desa Watuduwur,.
Antusias Warga Watuduwur Sambut Pembukaan TMMD Reguler Ke-129 Kodim 0708 Purworejo
Purworejo – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pembukaan pro.
Wakil Bupati Purworejo Resmi Buka TMMD Reguler Ke-129 Kodim 0708/Purworejo di Desa Watuduwur
Purworejo – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 Tahun A.
SPS Riau Dorong Islah Konflik Riau Pos Group dan Rida K Liamsi, Minta Sengketa Diakhiri Lewat Dialog
PEKANBARU — Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau meminta konflik berkep.
Musprov FAJI Riau 2026 Tuntas, Erfan Panca Putra Terpilih sebagai Ketua Umum, Panitia Apresiasi Pengabdian Herman Yahya Domo
PEKANBARU – Musyawarah Provinsi (Musprov) Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI.
TULIS KOMENTAR +INDEKS



.jpg)




