DPR RI Balas Surat Presiden Jokowi 27 Oktober
Ilustrasi
RADARPEKANBARU.COM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan akan membalas surat dari Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014. Isi surat itu nantinya berisi pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakana pihaknya sebenarnya mempunyai waktu tujuh hari untuk memberi pertimbangan kepada Presiden Jokowi.
"Ini kan suratnya 22 Oktober kita terima, berarti harusnya selesai 29 Oktober. Tapi kami sudah buat laporan ke Presiden bahwa kami akan jawab 27 Oktober," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Fahri, siang ini pukul 14.00 WIB para pimpinan DPR akan menggelar rapat dengan para pimpinan fraksi untuk membahas surat Presiden Jokowi. Rapat itu, kata dia, digelar oleh para pimpinan karena Badan Musyawarah belum terbentuk.
"Setelah itu diputuskan akan dibahas oleh siapa, komisi mana, karena komisi sudah dibentuk tapi anggota belum penuh," jelas dia.
Secara pribadi, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa alat kelengkapan dewan dan 11 Komisi di DPR sudah terbentuk meskipun lima fraksi belum menyerahkan susunan anggota.
"Dan Komisi II sudah ada ketua sementara yaitu Fadli Zon. Jadi sudah bisa beri rekomendasi," ungkap dia.(viva)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakana pihaknya sebenarnya mempunyai waktu tujuh hari untuk memberi pertimbangan kepada Presiden Jokowi.
"Ini kan suratnya 22 Oktober kita terima, berarti harusnya selesai 29 Oktober. Tapi kami sudah buat laporan ke Presiden bahwa kami akan jawab 27 Oktober," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Fahri, siang ini pukul 14.00 WIB para pimpinan DPR akan menggelar rapat dengan para pimpinan fraksi untuk membahas surat Presiden Jokowi. Rapat itu, kata dia, digelar oleh para pimpinan karena Badan Musyawarah belum terbentuk.
"Setelah itu diputuskan akan dibahas oleh siapa, komisi mana, karena komisi sudah dibentuk tapi anggota belum penuh," jelas dia.
Secara pribadi, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa alat kelengkapan dewan dan 11 Komisi di DPR sudah terbentuk meskipun lima fraksi belum menyerahkan susunan anggota.
"Dan Komisi II sudah ada ketua sementara yaitu Fadli Zon. Jadi sudah bisa beri rekomendasi," ungkap dia.(viva)
PCR dan SPS Riau Sepakati Kerja Sama Pengembangan Kurikulum dan Magang Mahasiswa
PEKANBARU– Politeknik Caltex Riau (PCR) dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau.
HUT ke-80 SPS, Saidul Tombang: Pers Harus Tetap Menjadi Pilar Demokrasi
PEKANBARU – Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Riau memperingati Hari Ulan.
AMA Riau Dorong Reformasi Sistem Pemilu, Minta Keterwakilan Daerah dan Masyarakat Adat Diperkuat
PEKANBARU – Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau mengusulkan adanya refor.
.jpg)
PWI Riau Kurban 6 Sapi dan 1 Kambing pada Iduladha 1447 H
PEKANBARU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau menggelar kegiatan pemotongan hewan kurban .
Hari Ini KAHMI Riau Sembelih Hewan Qurban
PEKANBARU — Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Riau meng.
Isu Anak Bupati Terlibat Narkoba Hoaks, Penyebar Fitnah di Medsos Bisa Dijerat Hukum
PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa Riau (AMR) meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi bohong .