Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
TNI Hanya Dilibatkan Saat Negara dalam Situasi Kritis
RADARPEKANBARU.COM.- Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan, Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme yang menjadi revisi atas UU 15/2003 telah bersepakat bahwa TNI perlu dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Namun, TNI hanya akan dilibatkan saat negara berada dalam situasi kritis.
"Misalnya dalam kondisi di mana pemerintah menganggap skala ancamannya sudah kritis, gawat karena serangan teroris demikian masif, meluas. Atau, pergerakan kelompok terorisnya ada di daerah yang sulit kalau hanya polisi yang bergerak, seperti di pegunungan Poso tempo hari," ujar dia, Kamis (17/5).
Arsul menuturkan, meski Pansus sepakat soal pelibatan TNI itu, ketentuan dan mekanisme yang rincinya tetap harus dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini sebagai keputusan politik negara yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.
Artinya, dengan Perpres itu, Presiden memiliki kewenangan menentukan kapan TNI dilibatkan menanggulangi teroris tanpa harus berkonsultasi lagi dengan DPR pada tiap kasus terorisme yang dihadapi. Tentunya, pelibatan TNI ini didasarkan pada kebutuhan yang bersifat situasional.
"Dalam Perpres ini bisa saja kemudian Presiden memilih untuk membentuk Koopssusgab (Komando Operasi Khusus Gabungan) sebagaimana wacana yang sedang berkembang," terang dia. Wacana revisi UU Terorisme kembali menyeruak ke publik setelah terjadi aksi teror di sejumlah daerah beberapa hari belakangan.
Salah satu yang cukup mendapat sorotan yaitu soal pelibatan TNI yang masih menimbulkan perbedaan pandangan. Khususnya, terkait skala ancaman terhadap negara yang seperti apa hingga TNI bisa terlibat. Selain itu, hal yang juga disorot yakni soal kewenangan Polri dalam menindak pihak yang berencana membuat teror.
Dengan UU Terorisme yang berlaku sekarang, Polri baru bisa menangkap orang yang berencana membuat teror setelah terjadi peristiwanya. Karena itu, melalui revisi UU Terorisme, Polri diharapkan memiliki kewenangan menangkap pihak yang berencana meneror sebelum peristiwa terjadi. Namun sebagian kalangan khawatir bila kebijakan tersebut disahkan, akan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia maupun kebebasan berekspresi tiap individu.(rep)
Kalah Pilpres, Mahfud Kembali jadi Dosen
RADARPEKANBARU.COM - Mantan Cawapres Mahfud MD berencana akan kembali menjadi dosen di sejumlah univ.
Dramatis, Indonesia Lolos ke Semifinal Piala Asia U-23 2024 Setelah Singkirkan Korsel
RADARPEKANBARU.COM - Tim Nasional Indonesia U-23 lolos ke semifinal Piala Asia U-23 2024. Garuda Mud.
PKB dan Nasdem Gabung Prabowo, Koalisi Perubahan Bubar!
RADARPEKANBARU.COM - Pascapenetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wak.
Sah, Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibr.
Hari Ini Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas KPK
RADARPEKANBARU.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP.
Sejarah Tercipta, Bantai Yordania, Indonesia U-23 Lolos ke Fase Gugur Piala Asia 2024
RADARPEKANBARU.COM - Timnas Indonesia sukses melaju ke babak gugur setelah memas.