PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2578 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2743 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2558 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2414 Kali
FAMI Tutut Evaluasi Perusahaan Perkebunan di Inhil
INHIL,RADARPEKANABARU.COM-Puluhan massa dari Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI) melakukan aksi unjukrasa menuntut DPRD Kab. Inhil untuk serius menangani masalah rakyat Inhil, di Gedung DPRD Inhil, Rabu (18/2).
Pantauan radarpekanbaru.com massa FAMI membawa spanduk dan bendera merah putih menuntut DPRD Inhil serius menangani permasalahan rakyat Inhil dan Pemerintah Inhil segera evaluasi seluruh perizinan perusahaan yang ada di Inhil.
Koordinator aksi Firman dalam orasinya, mengatakan kondisi masyarakat Inhil saat ini sesungguhnya belum merdeka dan belum sejahterah karena dijajah oleh swasta-swasta. Lahan mereka dijajah oleh kapitalis.
Dikatakannya tanah Inhil kini sudah dikuasai oleh perusahaan yaang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan masyarakat, banyak perizinan perkebunaan di Inhil dinilai terdapat indikasi melawan hukum.
Disampaikannya Pemerintah Inhil telah membentuk tim evaluasi namun hingga hari ini belum ada hasilnya. Seakan-akan tim tersebut tidak bekerja, hanya membodohi masyarakat.
Secara Ekonomi, sebutnya harga kelapa yang merupakan nadi perekonomian masyarakat Inhil saampai hari ini belum ada kontro yang jelas oleh pemerintah, harga seepenuhnyaa ditentukan oleh mekaanismee pasar yang dikendalikan oleh kapitalisme.
Diserukannya kemana anggota DPRD Inhil, buat perda untuk mengontrol harga kelaapa dan DPRD Inhil jangan menuntup mata karena banyak sekali permasalahan-pernasalahan rakyat.
Masa diterima oleh Dani M. Nursalam (Ketua DPRD Inhil), mengatakan DPRD Inhil sangat mendukung tutuntutan mahasiswa dan DPRD Inhil akan segera menindaklanjutinya. "DPRD Inhil akan memanggil Perusahaan yang bermasalah di Inhil untuk menjelaskan keberadaanya sudah berpihak kepada masyarakat atau tidak.Disamping itu, DPRD Inhil dalam waktu dekat juga akan memanggil Pemerintah Inhil dan DPRD Inhil akan menanyakan tentang perizinan perusahaan yang ada di Inhil", ungkapnya.
Setelah ada jawaban dari Ketua DPRD Inhil, massa bergerak ke Kantor Bupati dengan berjalan kaki. Massa secara bergantian melakukan orasi yang pada dasarnya meminta kepada Pemerintah Inhil untuk mengevaluasi perizinan perkebunan di Inhil, meminta pemerinta untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Inhil.
Massa diterima oleh Asisten II Sekda Inhil, mengatakan Bapak Bupati tidak ada ditempat dan sedang keluar kota namun aspiasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bapak Bupati Inhil.
Massa kembali berjalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan. Massa menuntut kepada Kejari Tembilahan untuk mengusut tuntas terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.
Massa diterima oleh Lulus Mustofa (Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan) dan mengatakan Kejari Tembilanan tidak akan main-main terhadap permasalahan korupsi, kita akan tindak tegas siapa saja yang melakukan korupsi. (End)
Pantauan radarpekanbaru.com massa FAMI membawa spanduk dan bendera merah putih menuntut DPRD Inhil serius menangani permasalahan rakyat Inhil dan Pemerintah Inhil segera evaluasi seluruh perizinan perusahaan yang ada di Inhil.
Koordinator aksi Firman dalam orasinya, mengatakan kondisi masyarakat Inhil saat ini sesungguhnya belum merdeka dan belum sejahterah karena dijajah oleh swasta-swasta. Lahan mereka dijajah oleh kapitalis.
Dikatakannya tanah Inhil kini sudah dikuasai oleh perusahaan yaang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan masyarakat, banyak perizinan perkebunaan di Inhil dinilai terdapat indikasi melawan hukum.
Disampaikannya Pemerintah Inhil telah membentuk tim evaluasi namun hingga hari ini belum ada hasilnya. Seakan-akan tim tersebut tidak bekerja, hanya membodohi masyarakat.
Secara Ekonomi, sebutnya harga kelapa yang merupakan nadi perekonomian masyarakat Inhil saampai hari ini belum ada kontro yang jelas oleh pemerintah, harga seepenuhnyaa ditentukan oleh mekaanismee pasar yang dikendalikan oleh kapitalisme.
Diserukannya kemana anggota DPRD Inhil, buat perda untuk mengontrol harga kelaapa dan DPRD Inhil jangan menuntup mata karena banyak sekali permasalahan-pernasalahan rakyat.
Masa diterima oleh Dani M. Nursalam (Ketua DPRD Inhil), mengatakan DPRD Inhil sangat mendukung tutuntutan mahasiswa dan DPRD Inhil akan segera menindaklanjutinya. "DPRD Inhil akan memanggil Perusahaan yang bermasalah di Inhil untuk menjelaskan keberadaanya sudah berpihak kepada masyarakat atau tidak.Disamping itu, DPRD Inhil dalam waktu dekat juga akan memanggil Pemerintah Inhil dan DPRD Inhil akan menanyakan tentang perizinan perusahaan yang ada di Inhil", ungkapnya.
Setelah ada jawaban dari Ketua DPRD Inhil, massa bergerak ke Kantor Bupati dengan berjalan kaki. Massa secara bergantian melakukan orasi yang pada dasarnya meminta kepada Pemerintah Inhil untuk mengevaluasi perizinan perkebunan di Inhil, meminta pemerinta untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Inhil.
Massa diterima oleh Asisten II Sekda Inhil, mengatakan Bapak Bupati tidak ada ditempat dan sedang keluar kota namun aspiasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bapak Bupati Inhil.
Massa kembali berjalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan. Massa menuntut kepada Kejari Tembilahan untuk mengusut tuntas terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.
Massa diterima oleh Lulus Mustofa (Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan) dan mengatakan Kejari Tembilanan tidak akan main-main terhadap permasalahan korupsi, kita akan tindak tegas siapa saja yang melakukan korupsi. (End)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Maju Pilgubri 2024, Edy Natar Semakin Masif Cari Dukungan Parpol
RADARPEKANBARU.COM - Mantan Gubernur Riau Brigjend TNI (Pur) Edy Natar Nasution semakin masif mencar.
Pemko Pekanbaru Segera Hibahkan Dana Pilwako 2024
RADARPEKANBARU.COM - Pemko Pekanbaru akan menggelontorkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan.
Pekanbaru Kota Sejuta Parkir, Bikin Inflasi dan Kelesuan Ekonomi
RADARPEKANBARU.COM - Keberadaan juru parkir (jukir) di Kota Pekanbaru kian meresahkan dan menuai pol.
Jabatan Pj Walikota Berakhir 22 Mei, Sekda Pekanbaru Minta Kinerja ASN Tak Boleh Terpengaruh
RADARPEKANBARU.COM - Jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, bakal berakhir pada .
Disdik Riau Rencanakan Program Sekolah Gratis Bagi Siswa Gagal Masuk Negeri
RADARPEKANBARU.COM - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Tengku Fauzan Tambusai mengatakan akan m.
Flyover Simpang Empat Panam Dibangun Tahun 2025, Proses Ganti Rugi Belum Rampung
RADARPEKANBARU.COM - Pembangunan flyover Simpang Empat Panam rencananya dibangun pada 2025. Proses .
TULIS KOMENTAR +INDEKS