PILIHAN +INDEKS
FAMI Tutut Evaluasi Perusahaan Perkebunan di Inhil
INHIL,RADARPEKANABARU.COM-Puluhan massa dari Forum Aksi Mahasiswa Inhil (FAMI) melakukan aksi unjukrasa menuntut DPRD Kab. Inhil untuk serius menangani masalah rakyat Inhil, di Gedung DPRD Inhil, Rabu (18/2).
Pantauan radarpekanbaru.com massa FAMI membawa spanduk dan bendera merah putih menuntut DPRD Inhil serius menangani permasalahan rakyat Inhil dan Pemerintah Inhil segera evaluasi seluruh perizinan perusahaan yang ada di Inhil.
Koordinator aksi Firman dalam orasinya, mengatakan kondisi masyarakat Inhil saat ini sesungguhnya belum merdeka dan belum sejahterah karena dijajah oleh swasta-swasta. Lahan mereka dijajah oleh kapitalis.
Dikatakannya tanah Inhil kini sudah dikuasai oleh perusahaan yaang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan masyarakat, banyak perizinan perkebunaan di Inhil dinilai terdapat indikasi melawan hukum.
Disampaikannya Pemerintah Inhil telah membentuk tim evaluasi namun hingga hari ini belum ada hasilnya. Seakan-akan tim tersebut tidak bekerja, hanya membodohi masyarakat.
Secara Ekonomi, sebutnya harga kelapa yang merupakan nadi perekonomian masyarakat Inhil saampai hari ini belum ada kontro yang jelas oleh pemerintah, harga seepenuhnyaa ditentukan oleh mekaanismee pasar yang dikendalikan oleh kapitalisme.
Diserukannya kemana anggota DPRD Inhil, buat perda untuk mengontrol harga kelaapa dan DPRD Inhil jangan menuntup mata karena banyak sekali permasalahan-pernasalahan rakyat.
Masa diterima oleh Dani M. Nursalam (Ketua DPRD Inhil), mengatakan DPRD Inhil sangat mendukung tutuntutan mahasiswa dan DPRD Inhil akan segera menindaklanjutinya. "DPRD Inhil akan memanggil Perusahaan yang bermasalah di Inhil untuk menjelaskan keberadaanya sudah berpihak kepada masyarakat atau tidak.Disamping itu, DPRD Inhil dalam waktu dekat juga akan memanggil Pemerintah Inhil dan DPRD Inhil akan menanyakan tentang perizinan perusahaan yang ada di Inhil", ungkapnya.
Setelah ada jawaban dari Ketua DPRD Inhil, massa bergerak ke Kantor Bupati dengan berjalan kaki. Massa secara bergantian melakukan orasi yang pada dasarnya meminta kepada Pemerintah Inhil untuk mengevaluasi perizinan perkebunan di Inhil, meminta pemerinta untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Inhil.
Massa diterima oleh Asisten II Sekda Inhil, mengatakan Bapak Bupati tidak ada ditempat dan sedang keluar kota namun aspiasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bapak Bupati Inhil.
Massa kembali berjalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan. Massa menuntut kepada Kejari Tembilahan untuk mengusut tuntas terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.
Massa diterima oleh Lulus Mustofa (Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan) dan mengatakan Kejari Tembilanan tidak akan main-main terhadap permasalahan korupsi, kita akan tindak tegas siapa saja yang melakukan korupsi. (End)
Pantauan radarpekanbaru.com massa FAMI membawa spanduk dan bendera merah putih menuntut DPRD Inhil serius menangani permasalahan rakyat Inhil dan Pemerintah Inhil segera evaluasi seluruh perizinan perusahaan yang ada di Inhil.
Koordinator aksi Firman dalam orasinya, mengatakan kondisi masyarakat Inhil saat ini sesungguhnya belum merdeka dan belum sejahterah karena dijajah oleh swasta-swasta. Lahan mereka dijajah oleh kapitalis.
Dikatakannya tanah Inhil kini sudah dikuasai oleh perusahaan yaang untuk memuluskan investasinya melakukan pembodohan masyarakat, banyak perizinan perkebunaan di Inhil dinilai terdapat indikasi melawan hukum.
Disampaikannya Pemerintah Inhil telah membentuk tim evaluasi namun hingga hari ini belum ada hasilnya. Seakan-akan tim tersebut tidak bekerja, hanya membodohi masyarakat.
Secara Ekonomi, sebutnya harga kelapa yang merupakan nadi perekonomian masyarakat Inhil saampai hari ini belum ada kontro yang jelas oleh pemerintah, harga seepenuhnyaa ditentukan oleh mekaanismee pasar yang dikendalikan oleh kapitalisme.
Diserukannya kemana anggota DPRD Inhil, buat perda untuk mengontrol harga kelaapa dan DPRD Inhil jangan menuntup mata karena banyak sekali permasalahan-pernasalahan rakyat.
Masa diterima oleh Dani M. Nursalam (Ketua DPRD Inhil), mengatakan DPRD Inhil sangat mendukung tutuntutan mahasiswa dan DPRD Inhil akan segera menindaklanjutinya. "DPRD Inhil akan memanggil Perusahaan yang bermasalah di Inhil untuk menjelaskan keberadaanya sudah berpihak kepada masyarakat atau tidak.Disamping itu, DPRD Inhil dalam waktu dekat juga akan memanggil Pemerintah Inhil dan DPRD Inhil akan menanyakan tentang perizinan perusahaan yang ada di Inhil", ungkapnya.
Setelah ada jawaban dari Ketua DPRD Inhil, massa bergerak ke Kantor Bupati dengan berjalan kaki. Massa secara bergantian melakukan orasi yang pada dasarnya meminta kepada Pemerintah Inhil untuk mengevaluasi perizinan perkebunan di Inhil, meminta pemerinta untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Inhil.
Massa diterima oleh Asisten II Sekda Inhil, mengatakan Bapak Bupati tidak ada ditempat dan sedang keluar kota namun aspiasi mahasiswa akan disampaikan kepada Bapak Bupati Inhil.
Massa kembali berjalan kaki menuju kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan. Massa menuntut kepada Kejari Tembilahan untuk mengusut tuntas terkait kasus-kasus korupsi yang ada di Inhil.
Massa diterima oleh Lulus Mustofa (Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan) dan mengatakan Kejari Tembilanan tidak akan main-main terhadap permasalahan korupsi, kita akan tindak tegas siapa saja yang melakukan korupsi. (End)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Tanpa Menunggu APBD, Ketua Fraksi NASDEM DPRD Kampar Eko Sutrisno, Gerakkan Gotong Royong Perbaiki Jalan Lipatkain-Gema Kampar Kiri.
Radarpekanbaru.com – Melalui Inisiatif yang digera.
Fraksi PKB DPRD Kampar Inisiasi Ranperda Beasiswa Daerah, Wujudkan Kepastian Hukum Pendidikan dan Dukung RPJMD Kabupaten Kampar
Radarpekanbaru.com – Komitmen DPRD Kabupaten Kampa.
Setujui Ranperda APBD 2025, Seluruh Fraksi DPRD Kampar Minta Anggaran Harus Berpihak ke Rakyat
Radarpekanbaru.com – Seluruh fraksi di DPRD Kabupa.
Warga Binaan Lapas Kelas IIA Pekanbaru Melarikan Diri
RADARPEKANBARU.COM - Seorang warga binaan pemasyakat.
Pemprov Riau Percepat Implementasi SP2D Online, Pembayaran Gaji ASN Kini Lebih Cepat
RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi Riau memper.
TULIS KOMENTAR +INDEKS








