PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2578 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2744 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2559 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2414 Kali
Tandai Merah atau Kuning, KPK Zalimi Calon Menteri Jokowi?
Ilustrasi
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penilaian atas daftar nama calon menterinya. KPK pun akhirnya menandai mereka yang berisiko tinggi tersangkut perkara korupsi dengan warna merah. Sedangkan, warna kuning untuk mereka yang dianggap kurang.
Juru bicara Jusuf Kalla saat pilpres lalu, Poempida Hidayatulloh, menilai langkah Jokowi sudah benar. Menurut Poempida, tindakan KPK tersebut juga tidak menzalimi nama-nama yang masuk dalam daftar calon menteri meskipun mereka belum mempunyai status hukum yang tetap misalnya tersangka, terdakwa atau terpidana.
"Ya dalam politik kan kalau ada yang tersisihkan karena suatu proses itu biasa saja. Catatan KPK dan PPATK kan merupakan tanggung jawab hukum setiap warga negara Indonesia. Jadi bukan suatu penzaliman," kata Poempida kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.
Mantan anggota Komisi IX DPR itu menegaskan publik perlu mengapresiasi Jokowi. Sebab, cara seleksi tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan.
"Bagus saja untuk upaya pencegahan korupsi dan uji integritas," jelasnya.
Menantu politikus senior Fahmi Idris itu tidak sependapat dengan kritik sejumlah politikus Senayan yang menilai Jokowi sudah mengesampingkan hak prerogatif dengan meminta bantuan KPK atau PPATK. Dia justru berpendapat sebaliknya, Jokowi tetap bertindak dalam koridor hak prerogatifnya.
"Presiden punya hak prerogatif. Dan hak prerogatif juga dimiliki untuk menentukan cara seleksinya. Jadi meminta saran KPK dan PPATK pun merupakan hak Prerogatif Presiden. Bukan mengurangi kewenangannya," jelasnya.
Terkait namanya yang sempat muncul sebagai salah satu calon menteri riset dan teknologi, Poempida tidak terlalu banyak berkomentar. Dia menyerahkannya pada Jokowi dan juga JK.
"Kalau urusan yang itu, saya serahkan ke Presiden dan Wapres saja," ucapnya.(viva)
Juru bicara Jusuf Kalla saat pilpres lalu, Poempida Hidayatulloh, menilai langkah Jokowi sudah benar. Menurut Poempida, tindakan KPK tersebut juga tidak menzalimi nama-nama yang masuk dalam daftar calon menteri meskipun mereka belum mempunyai status hukum yang tetap misalnya tersangka, terdakwa atau terpidana.
"Ya dalam politik kan kalau ada yang tersisihkan karena suatu proses itu biasa saja. Catatan KPK dan PPATK kan merupakan tanggung jawab hukum setiap warga negara Indonesia. Jadi bukan suatu penzaliman," kata Poempida kepada VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014.
Mantan anggota Komisi IX DPR itu menegaskan publik perlu mengapresiasi Jokowi. Sebab, cara seleksi tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan.
"Bagus saja untuk upaya pencegahan korupsi dan uji integritas," jelasnya.
Menantu politikus senior Fahmi Idris itu tidak sependapat dengan kritik sejumlah politikus Senayan yang menilai Jokowi sudah mengesampingkan hak prerogatif dengan meminta bantuan KPK atau PPATK. Dia justru berpendapat sebaliknya, Jokowi tetap bertindak dalam koridor hak prerogatifnya.
"Presiden punya hak prerogatif. Dan hak prerogatif juga dimiliki untuk menentukan cara seleksinya. Jadi meminta saran KPK dan PPATK pun merupakan hak Prerogatif Presiden. Bukan mengurangi kewenangannya," jelasnya.
Terkait namanya yang sempat muncul sebagai salah satu calon menteri riset dan teknologi, Poempida tidak terlalu banyak berkomentar. Dia menyerahkannya pada Jokowi dan juga JK.
"Kalau urusan yang itu, saya serahkan ke Presiden dan Wapres saja," ucapnya.(viva)
BERITA LAINNYA +INDEKS
Lantik Pengurus PWI Kuansing, Raja Isyam : Jaga Nama Baik Organisasi dan Selalu Kritik
Kuansing -Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuansing periode 2023-.
OKNUM ANGGOTA POLDA RIAU TEBANG PILIH DALAM PENINDAKAN HUKUM
Pekanbaru--Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sedang .
Rangkaian HUT ke-7 Tahun, SMSI Riau Gelar Workshop 'Publisher Rights' Bersama Ketua Dewan Pers
PEKANBARU - Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Serikat Media Siber Indon.
27 Wartawan Riau ikuti UKW Gratis PWI Pusat
Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Uji Kompet.
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
TULIS KOMENTAR +INDEKS