PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2578 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2744 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2559 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2414 Kali
LIPI : MK Berpeluang Kabulkan Permohonan Prabowo-Hatta
JAKARTA, RADARPEKANBARU.COM - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan peluang Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terus terbuka.
Peluang terbuka jika mendengar kesaksian dan melihat bukti-bukti dari Tim Prabowo-Hatta. "Tidak ada tahapan pemilu di beberapa daerah di Papua. Seperti, di kampungnya Novela," katanya saat dihubungi, Senin (18/8/2014).
Faktor lain yang membuka peluang untuk PSU adalah persoalan daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Siti mengatakan legalitas DPK dan DPKTb masih kontroversi.
Tetapi, ia meyakini telah terjadi penyelewengan DPK dan DPKTb oleh penyelenggara pemilu. Sebab, beberapa TPS memiliki DPKTb dengan jumlah tidak wajar.
"Soal DPK dan DPKTb, saksi-saksi ahli berbeda pendapat. Tapi, bahwa ada TPS dengan DPKTb bermasalah itu jelas," terang Siti.
Dia mencontohkan, TPS di Jawa Timur dan DKI Jakarta terbukti memiliki DPKTb yang melanggar ketentuan. Menurutnya, hal janggal tersebut harus menjadi pertimbangan MK.
Siti menegaskan, secara umum terdapat penyimpangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dia menyatakan peluang untuk pemilihan suara ulang terbuka jika MK memberikan putusan yang tegas, adil, dan bijaksana.
"Paling tidak MK harus eksplisit menyebut telah terjadi pelanggaran," tegasnya.
MK dijadwalkan akan mengeluarkan putusan sengketa pilpres pada 21 Agustus. Hari ini MK mengadakan sidang terakhir dengan agenda pengesahan bukti-bukti yang diajukan Tim Prabowo-Hatta, KPU, dan pihak terkait yakni Jokowi-Jusuf Kalla.
Peluang terbuka jika mendengar kesaksian dan melihat bukti-bukti dari Tim Prabowo-Hatta. "Tidak ada tahapan pemilu di beberapa daerah di Papua. Seperti, di kampungnya Novela," katanya saat dihubungi, Senin (18/8/2014).
Faktor lain yang membuka peluang untuk PSU adalah persoalan daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Siti mengatakan legalitas DPK dan DPKTb masih kontroversi.
Tetapi, ia meyakini telah terjadi penyelewengan DPK dan DPKTb oleh penyelenggara pemilu. Sebab, beberapa TPS memiliki DPKTb dengan jumlah tidak wajar.
"Soal DPK dan DPKTb, saksi-saksi ahli berbeda pendapat. Tapi, bahwa ada TPS dengan DPKTb bermasalah itu jelas," terang Siti.
Dia mencontohkan, TPS di Jawa Timur dan DKI Jakarta terbukti memiliki DPKTb yang melanggar ketentuan. Menurutnya, hal janggal tersebut harus menjadi pertimbangan MK.
Siti menegaskan, secara umum terdapat penyimpangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dia menyatakan peluang untuk pemilihan suara ulang terbuka jika MK memberikan putusan yang tegas, adil, dan bijaksana.
"Paling tidak MK harus eksplisit menyebut telah terjadi pelanggaran," tegasnya.
MK dijadwalkan akan mengeluarkan putusan sengketa pilpres pada 21 Agustus. Hari ini MK mengadakan sidang terakhir dengan agenda pengesahan bukti-bukti yang diajukan Tim Prabowo-Hatta, KPU, dan pihak terkait yakni Jokowi-Jusuf Kalla.
BERITA LAINNYA +INDEKS
Lantik Pengurus PWI Kuansing, Raja Isyam : Jaga Nama Baik Organisasi dan Selalu Kritik
Kuansing -Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuansing periode 2023-.
OKNUM ANGGOTA POLDA RIAU TEBANG PILIH DALAM PENINDAKAN HUKUM
Pekanbaru--Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sedang .
Rangkaian HUT ke-7 Tahun, SMSI Riau Gelar Workshop 'Publisher Rights' Bersama Ketua Dewan Pers
PEKANBARU - Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Serikat Media Siber Indon.
27 Wartawan Riau ikuti UKW Gratis PWI Pusat
Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Uji Kompet.
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
TULIS KOMENTAR +INDEKS