Insan Pers Riau Minta Presiden SBY Turunkan Timsus Lidik

PEKANBARU, RADARPEKANBARU.COM - Sejumlah wartawan yang melancarkan aksi demo dan protes terhadap Gubernur Riau H Annas Maamun dan Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menurunkan tim khusus (timsus) ke Provinsi Riau untuk menyelidiki dan menyidik sejumlah oknum aparat yang terlibat di balik kasus pembukaan lahan, pembalakan liar, dan melindungi cukong lahan dan cukong kayu ilegal di Riau.

Jutaan keping kayu gergajian rimba campuran ilegal hasil pembalakan liar para pembalak liar di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Kabupaten Siak dan Bengkalis, Riau sampai hari ini Kamis (20/3) masih menumpuk di dalam kawasan inti hutan cagar biosfer tersebut.

Jika tidak segera diamankan dan diangkut oleh aparat berwajib, dikhawatirkan barang bukti (BB) tangkapan itu akan dilarikan perlahan-lahan oleh para mafia hutan dan cukong yang memodalinya.

Sampai saat ini aparat berwajib di Riau masih menutup-tutupi siapa cukong kayu, cukong lahan yang memodali warga membuka hutan, membakar hutan dan mencuri kayu di kawasan terlarang ini. Tidak saja di cagar biosfer. Di kawasan hutan konservasi lainnya seperti di Taman Nasional Tesso Nilo dan Suaka Marga Satwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Suaka Marga Satwa Balai Raja Duri Bengkalis, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu hutannya dan kayunya juga dibabat secara liar. Aparat juga tumpul mengungkap siapa cukong yang menampung kayu ilegal ini.

Sejumlah wartawan mencurigai sejumlah oknum aparat ikut bermain dan diduga menerima upeti baik dari kayu maupun kencing CPO. Indikasinya praktik illegal logging ini sudah berlangsung bertahun-tahun padahal di daerah ada pos-pos penjagaan aparat berwajib. Tapi hutan hancur juga.

Menurut Koordinator Solidaritas Wartawan untuk Transparansi (Sowat) Riau Syahnan Rangkuti, pihaknya prihatin setiap tahun di Riau selalu saja terjadi peristiwa pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana kabut asap. Hal ini bukan karena bencana alam, tapi karena ulah dan disengaja membakarnya oleh manusia. Dan jika sudah terjadi kebakaran, aparat lambat mencegahnya.

Praktik ini sepertinya terorganisir dengan baik dari dulu sampai sekarang. "Ini ada sesuatu yang terorganisir dengan baik, aparat desa terlibat mengeluarkan surat keterangan tanah," kata Syahnan.(rp)