Begini Kata Pengamat Kebijakan Publik

RADARPEKANBARU.COM.- Pengamat kebijakan publik yang juga dosen Universitas Riau Saiman Pakpahan melihat ada yang janggal ketika tawaran kerjasama baru yang ditawarkan Pemerintah kepada pihak Lippo Karawaci soal pengelolaan Aryaduta ditolak. "Pemerintah jangan kalah dari kapitalisme dan pemodal di Lippo Karawaci, sangat aneh jika pemerintah harus mengalah, "ujar Saiman Pakpahan, Minggu (21/1/2018).

Dengan posisi tawar pihak Lippo Karawaci yang ada saat ini maka Saiman menduga ada hal yang membuat pihak Lippo bertahan, dimana pihak Lippo Karawaci selama ini merasa ada regulasi yang tidak berjalan dengan baik. "Mungkin mereka bertahan di Rp200 Juta itu karena selama ini ada yang ambil keuntungan di sana, adanya oknum oknum pejabat yang sudah mengambil keuntungan dari situ,"ujar Saiman.

Sehingga terjadi kebocoran yang seharusnya pihak swasta tunduk kepada Pemerintah, akhirnya tidak lagi karena ulah sejumlah oknum pejabat. Makanya lanjut Saiman kedepan pemerintah harus merekonstruksi lagi pengelolaan Aryaduta, setelah dibersihkan dan dikuatkan kembali, maka Pemerintah memiliki posisi tawar dan bisa menekan pihak swasta.

"Kenapa kita kalah apa yang terjadi selama ini dalam pengelolaan. Seharusnya negara tidak boleh dari kapitalisme itu, itu yang harus direkonstruksi kembali, "ujar Saiman. Saiman meminta agar pemerintah harus jelas dulu tujuan dan posisinya, sehingga bisa mengelola secara maksimal tanpa ada persoalan yang muncul dan mengganjal lainnya. Maka tidak salah dengan kondisi seperti ini, Saiman menduga selama ini pihak Lippo Karawaci melihat adanya permainan yang melibatkan oknum pejabat di Pemprov Riau. "Jangan - jangan banyak oknum yang menikmati uang dari Aryaduta itu.

Harusnya dengan swasta ini lebih punya tawar, Pemerintah punya otoriras dan punya regulasi, kenapa harus kalah, "ujar Saiman. Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Darusman mengatakan Pemerintah akan membahas persoalan kerjasama dengan Lippo Karawaci ini secara bersama. Bahkan pihak Lippo juga akan diundang untuk membahas itu.

"Tentu akan dibicarakan dulu dan dilakukan komunikasi secara baik-baik, bagaimanapun juga tujuan kami agar Dividen yang didapat meningkat dari sebelumnya, "ujar Darusman .

Juga menegaskan Pemerintah tidak akan kalah dari swasta dan bahkan lanjut Darusman bila tidak ada menemukan kesepakatan bisa saja kerjasama yang harusnya berakhir 2026 tersebut diputuskan.

"Bisa saja nanti, namun kan sekarang kita belum berpikir kesana, kita masih mengupayakan agar kerjasama terus dilakukan dan jangan sampai pemutusan kerjasama terjadi, "ujar Darusman.

Sebagaimana diketahui kerjasama pengelolaan Hotel Aryaduta yang dikelola pihak Lippo Karawaci ini sudah dimulai sejak 1993 lalu dan berakhir 2026 mendatang.(tp)