Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Sidang Darurat Bahas Situasi Iran

RADARPEKANBARU.COM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan menggelar sidang darurat pada Jumat (5/1) waktu setempat untuk membahas gelombang unjuk rasa di Iran. Sidang darurat ini digelar atas permintaan Amerika Serikat (AS), yang merupakan anggota tetap DK PBB.

Dituturkan sejumlah diplomat asing di PBB, bahwa AS secara resmi mengajukan permohonan digelarnya sidang darurat untuk membahas situasi Iran pada Kamis (4/1) waktu setempat. Namun Rusia dan beberapa anggota DK PBB lainnya merasa situasi di Iran tidak perlu dibahas oleh badan PBB ini.

Seperti dilansir AFP, Jumat (5/1/2018), Kazakhstan yang kini memegang posisi presiden DK PBB mengumumkan sidang darurat membahas situasi terkini Iran akan digelar pada Jumat (5/1) pukul 15.00 waktu AS.
 

Rusia telah mengkritik upaya AS yang berusaha keras agar situasi Iran dibahas oleh DK PBB. Tidak diketahui pasti apakah anggota-anggota DK PBB lainnya akan berusaha memblokir digelarnya sidang darurat ini melalui voting prosedural.

Para diplomat asing di PBB mengharapkan Rusia untuk meminta digelarnya voting prosedural pada awal sidang nantinya, untuk memutuskan apakah situasi Iran benar-benar perlu menjadi agenda pembahasan DK PBB. Untuk setiap agenda baru yang akan dibahas oleh DK PBB, dibutuhkan persetujuan sedikitnya 9 dari total 15 negara anggota DK PBB. Hak veto tidak berlaku dalam voting prosedural.
 

Awal pekan ini, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengungkapkan upaya keras AS agar DK PBB menggelar sidang darurat untuk membahas situasi Iran. Haley berharap agar DK PBB bisa memberikan dukungan untuk demonstran Iran.

"Rakyat Iran menangis meminta kebebasan. Semua orang yang mencintai kebebasan harusnya mendukung mereka," ucapnya saat itu. Tidak hanya DK PBB, Haley juga menyatakan dirinya meminta Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss untuk membahas situasi Iran.

Sejauh ini 21 orang tewas dan ratusan orang lainnya ditangkap sejak unjuk rasa antipemerintah pecah di berbagai wilayah Iran pada Kamis (28/12) pekan lalu. Unjuk rasa ini awalnya dipicu oleh aksi memprotes perekonomian Iran yang memburuk, namun kemudian bergeser menjadi seruan lengsernya rezim pemerintah Iran secara keseluruhan.

Pada Kamis (4/1), Iran mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB Antonio Guterres, yang isinya memprotes sikap AS yang dianggapnya mencampuri urusan domestik Iran. Duta Besar Iran untuk PBB, Gholamali Khoshroo, menyebut komentar-komentar Presiden AS Donald Trump juga pemerintahan AS terhadap situasi Iran, sebagai bentuk intervensi menjijikkan.(dtk)