AJI Nilai Darurat Demokrasi Terjadi di Rezim Jokowi

RADARPEKANBARU.COM  - Pembubaran seminar bertajuk "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966" yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Sabtu (16/9/2017), dinilai sebagai watak rezim Pemerintah Joko Widodo yang sesungguhnya.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia di era Jokowi sudah berada di dalam situasi darurat demokrasi.

"Tidak ada negara yang mengaku demokratis namun alat negaranya melakukan pembubaran diskusi. Indonesia sudah masuk dalam darurat demokrasi," kata Ketua AJI Indonesia, Suwarjono, dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2017).

Peristiwa itu, ucap Suwarjono, pantas dikabarkan ke seluruh dunia agar seluruh elemen pro-demokrasi mengetahui betapa buruk demokrasi di Indonesia.

Apalagi, dalam peristiwa di gedung YLBHI Jakarta itu sempat diwarnai dengan pelarangan aktivitas jurnalistik oleh polisi yang seharusnya bertugas mengamankan jalannya seminar.

Laporan yang masuk ke AJI Indonesia menyebutkan, belasan jurnalis yang akan meliput peristiwa itu dilarang memasuki area gedung YLBHI.

"Polisi harusnya mengetahui aktivitas jurnalistik wartawan itu dilindungi UU Pers, penghalang-halangan aktivitas itu adalah pelanggaran hukum. Tidak ada urgensi yang membahayakan sehingga polisi harus melakukan blokade pada jurnalis yang akan meliput acara itu," kata Suwarjono.

Represi atas kebebasan berekspresi warga, lanjut Suwarjono, adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum.

Karena kondisi itu, AJI menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi.

Dalam catatan AJI, sepanjang 2017 polisi terlibat dalam pembubaran berbagai kegiatan masyarakat di berbagai tempat di Indonesia.

Mulai pembubaran aksi lilin untuk Basuki Tjahaja Purnama, pembubaran kegiatan bernuansa agama tertentu, serta pembubaran aksi solidaritas untuk Papua dan aksi buruh.

Pembubaran seminar kemarin seolah memperpanjang daftar aksi pelanggaran kebebasan berekspresi pada 2016.

Tahun lalu, polisi membiarkan aksi kelompok intoleran di Bandung yang melarang aktivitas keagamaan. Selain itu, ada juga pembubaran pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta karya sutradara Rahung Nasution di berbagai tempat.

Tahun sebelumnya, ada juga pembubaran pembacaan naskah lokakarya penulisan naskah teater Festival Teater Jakarta, seminar empat pilar NKRI yang akan dilaksanakan komunitas Respect and Dialogue, dan pelaksanaan Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki (TIM).

"Ketiganya dibubarkan atau dibiarkan, saat akan dibubarkan oleh kelompok intoleran," ucap Suwarjono.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho menegaskan, aktivitas publik dalam bentuk diskusi, seminar dan semacamnya adalah pelaksanaan Pasal 28 F UUD 1945.

Dalam pasal itu tertulis, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 14 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM pun mengatur hal yang sama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB dan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik pun demikian.

"Pelarangan mengenai hal ini adalah pelanggaran pasal-pasal itu," kata Iman.

Blokade dan pembubaran acara di LBH Jakarta, tegas Iman, hendaknya dipandang sebagai pelanggaran hukum. Pihak-pihak yang melakukan blokade dan pembubaran itu, dalam hal ini polisi, harus ditangkap dan diproses secara hukum.

"Harus ada kesetaraan di muka hukum. Polisi yang melakukan blokade dan pembubaran acara di LBH Jakarta harus ditangkap," kata Iman.

Polisi membubarkan acara seminar tragedi September 1965 di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta karena tidak memiliki izin penyelenggaraan.  (Kompas )