PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2699 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2849 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2665 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2525 Kali
62 Honorer Lolos Tanpa Tes, Kemenpan RB Dicurigai Titipan Pejabat
PNS (ilustrasi)
Jeneponto , (radarpekanbaru.com)-Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Jeneponto disoal. Ada 62 honorer Kategori Satu (K-1) yang namanya tidak tercantum dalam daftar tes CPNS baru-baru ini disinyalir sudah diloloskan dalam penerimaan CPNS karena merupakan calon titipan pejabat tertentu. Padahal, nama-nama honerer ini harus mengikuti seleksi CPNS karena sudah dinyatakan oleh Kemenpan RB tidak layak diangkat langsung karena tak memenuhi syarat.
Beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD beserta beberapa Fraksi di DPRD setempat itu bertandang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional pusat. Mereka meminta kejelasan perihal 62 orang K-1 tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru mengatakan, honorer K-1 sebenarnya berjumlah 288 orang. Namun, 62 orang di antaranya tidak diikutsertakan dalam ujian CPNS. Mereka disinyalir telah diyatakan lolos sebab titipan para pejabat.
Ironisnya, kata dia, dari hasil audit tujuan tertentu (ATT) yang dilakukan Kemenpan RB, 62 orang tersebut, lima di antaranya merupakan kepala desa setempat. Padahal dalam aturan tidak dibenarkan seorang kepala desa menjadi seorang honorer. Itupun hasil ATT tersebut ditunggangi orang-orang tertentu.
Dari hasil koordinasi itu, Kemenpan RB menurut dia, belum bisa memastikan nasib honorer K-1 yang berjumlah 62 orang itu karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, para honorer K-1 harus mengabdi selama kurang lebih lima tahun yang gajinya dibayarkan oleh APBD. Namun, DPRD, kata dia, tidak pernah menganggarkan gaji honorer pada APBD itu.
Dia meminta Kemenpan RB agar tidak mengistimewakan orang-orang tertentu pada penerimaan CPNS kali ini. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kekacauan di Butta Turatea seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Dalam waktu dekat, kami akan menyurat secara resmi ke Menpan-RB agar mengaudit ulang honorer K-1 yang berjumlah 62 orang itu. Kedua, DPRD Jeneponto meminta agar pengumuman CPNS ditunda," tandasnya.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk tim panitia khusus (Pansus) untuk mengawal penerimaan CPNS ini. Hanya saja, dia belum bisa memberkan nama-nama kepala desa terkait yang termasuk ke dalam ke 62 orang honorer K-1 itu. (ram/jpnn)
Editor : Ramli
Beberapa waktu lalu, Komisi III DPRD beserta beberapa Fraksi di DPRD setempat itu bertandang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional pusat. Mereka meminta kejelasan perihal 62 orang K-1 tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru mengatakan, honorer K-1 sebenarnya berjumlah 288 orang. Namun, 62 orang di antaranya tidak diikutsertakan dalam ujian CPNS. Mereka disinyalir telah diyatakan lolos sebab titipan para pejabat.
Ironisnya, kata dia, dari hasil audit tujuan tertentu (ATT) yang dilakukan Kemenpan RB, 62 orang tersebut, lima di antaranya merupakan kepala desa setempat. Padahal dalam aturan tidak dibenarkan seorang kepala desa menjadi seorang honorer. Itupun hasil ATT tersebut ditunggangi orang-orang tertentu.
Dari hasil koordinasi itu, Kemenpan RB menurut dia, belum bisa memastikan nasib honorer K-1 yang berjumlah 62 orang itu karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, para honorer K-1 harus mengabdi selama kurang lebih lima tahun yang gajinya dibayarkan oleh APBD. Namun, DPRD, kata dia, tidak pernah menganggarkan gaji honorer pada APBD itu.
Dia meminta Kemenpan RB agar tidak mengistimewakan orang-orang tertentu pada penerimaan CPNS kali ini. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada kekacauan di Butta Turatea seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
"Dalam waktu dekat, kami akan menyurat secara resmi ke Menpan-RB agar mengaudit ulang honorer K-1 yang berjumlah 62 orang itu. Kedua, DPRD Jeneponto meminta agar pengumuman CPNS ditunda," tandasnya.
Dia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan membentuk tim panitia khusus (Pansus) untuk mengawal penerimaan CPNS ini. Hanya saja, dia belum bisa memberkan nama-nama kepala desa terkait yang termasuk ke dalam ke 62 orang honorer K-1 itu. (ram/jpnn)
Editor : Ramli
BERITA LAINNYA +INDEKS
Jokowi Sangat Layak jadi Penasihat Prabowo di Pemerintahan
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal ditempatkan sebagai penasihat oleh presiden.
Prabowo Belum Bahas Kabinet, Prabowo: Fokus Rumuskan Program Makan Siang Gratis
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Prabowo Su.
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur Jika Nyalon Pilkada
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa calon angg.
Pemprov Sumbar Prioritaskan Jalur Malalak untuk Jalan Alternatif Penghubung Padang-Bukittinggi
RADARPEKANBARU.COM - Pembersihan material longsor di jalur Malalak terus dikebut Pemprov Sumbar mela.
Pengamat: Sri Mulyani Bisa Jadi Calon Kepala Daerah Potensial
RADARPEKANBARU.COM - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof Sri Zul Chairiyah menyebut.
Tanpa Sebut Nama Megawati, Prabowo Ngaku Didukung Jokowi hingga Gus Dur
RADARPEKANBARU.COM - Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presi.
TULIS KOMENTAR +INDEKS