Menanti Kepastian Pemindahan Ibu Kota Baru Untuk Indonesia

RADARPEKANBARU.COM - Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke tempat lain sudah berkali-kali bergulir tanpa ada kepastian atau kajian yang memadai.

Bila dirunut dari sejarah, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta sudah dimulai sejak era Presiden Pertama Sukarno yang sempat menyebutkan kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang melakukan kajian untuk kemungkinan memindahkan ibu kota dari Jakarta. Pemerintah sendiri menyebut kemungkinan akan ada tiga lokasi yang dikaji sebagai ibu kota.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengapresiasi kajian serius yang dilakukan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta.

"Kita harus mengapresiasi langkah maju pemerintah. Delapan tahun ini, wacana pemindahan ibu kota selalu muncul dua sampai tiga kali dalam setahun tanpa ada tanggapan berupa kajian," kata Andrinof.

Andrinof sendiri merupakan salah satu pakar yang selama ini kerap berbicara tentang pemindahan ibu kota saat wacana tersebut bergulir.

Menurut dia, wacana pemindahan ibu kota harus ditanggapi secara terukur dan terencana. Kajian yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, kata dia, sudah benar dan harus diapresiasi.

"Kalau tidak ada kajian, wacana pemindahan ibu kota hanya akan timbul tenggelam dan menghabiskan energi," tutur mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.

Kajian untuk memindahkan ibu kota sudah seharusnya dilakukan bertahun-tahun sebelumnya bila pemerintah memang serius dengan wacana tersebut.

Ibu kota baru Indonesia yang direncanakan akan dibangun harus bisa menjadi kota berkelas dunia yang disiapkan untuk ratusan tahun ke depan. Ibu kota baru harus futuristik dan bisa memenuhi kebutuhan dan kebanggaan bangsa Indonesia.

"Kita selama ini hanya tinggal di kota warisan kolonial. Akibatnya, pembangunan dan perkembangan kotanya secara sporadis dan tambal sulam," katanya.

Untuk menentukan lokasi mana yang akan dibangun menjadi ibu kota baru, Andrinof mengatakan harus berdasaran kajian, bukan sekadar kekaguman terhadap salah satu tokoh, kepentingan daerah tertentu atau romantisme masa lalu.

"Harus berdasarkan kepentingan yang lebih besar," ujarnya.

Namun, Andrinof berpendapat ibu kota baru yang akan dibangun harus berada di tengah Indonesia dan di luar Pulau Jawa dengan lahan yang relatif masih kosong atau kepadatan penduduk yang masih rendah.

"Juga harus ada daya dukung lingkungan misalnya ketersediaan air serta mudah diakses menggunakan berbagai macam alat transportasi," katanya.

Daerah manakah di wilayah Indonesia yang tepat untuk menjadi ibu kota baru? Andrinof menjawab penentuan daerah harus melalui kajian yang komprehensif.

"Kajian yang akan menemukan jawaban. Jangan memaksakan atau membesar-besarkan kota tertentu sebelum ada kajian. Biarkan kajian mencari pilihan lokasi di mana," katanya.

Tema

Hal senada juga dikatakan Pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna. Menurut Yayat, tema dan fungsi ibu kota baru Indonesia yang akan dibangun harus ditetap secara jelas sebelum menentukan lokasi yang akan dipilih.

"Lokasi ibu kota baru yang akan dibangun harus mempertimbangkan tema yang akan ditetapkan. Sejauh ini pemerintah menyebut akan membangun kota hijau," katanya.

Yayat menilai untuk membangun kota hijau maka diperlukan lokasi dengan hamparan yang luas didukung dengan kondisi kawasan yang belum padat penduduk. Karena itu, kemungkinan yang akan dipilih adalah kawasan yang saat ini masih berupa hutan.

"Konsep kota hijau tampaknya sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang lebih suka tinggal di Istana Bogor yang hijau," tuturnya.

Namun, sebagai ibu kota negara, Yayat menilai kota yang akan dibangun itu memiliki fungsi pemerintahan dengan konteks pelayanan. Karena itu, pembangunan kota harus menghitung dan mempertimbangkan jumlah kementerian dan lembaga yang ada.

Masalahnya, antara rezim satu dengan yang lain bisa saja memiliki jumlah kementerian dan lembaga yang berbeda.

"Kita itu sering ganti menteri, ganti lembaga. Harus diperhitungkan berapa gedung kementerian dan lembaga yang akan dibangun," ujarnya.

Bila pemerintah memilih tema kota hijau, Yayat menilai kawasan Palangkaraya, yang selama ini kerap disebut-sebut menjadi salah satu alternatif ibu kota, masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas.

Namun, Yayat menganggap wacana Palangkaraya sebagai ibu kota negara muncuk lebih disebabkan faktor historis karena pernah disebut-sebut oleh Presiden Pertama Indonesia Sukarno.

"Dulu Palangkaraya jelas masih sepi. Kondisi saat ini jelas sudah jauh berbeda. Sah-sah saja saat ini Palangkaraya masih disebut-sebut, tetapi Palangkaraya bagian mana?" katanya.

Yayat mengatakan Palangkaraya sendiri saat ini sudah menjadi kota dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena itu, untuk membangun Ibu Kota baru,  perlu kawasan lain yang lebih mudah ditata.

Sebab, bila kawasan yang dipilih sudah terbangun sebagai kota, maka akan ada kesulitan menggeser penduduk yang sudah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Belum lagi ganti rugi karena ada pembebasan lahan penduduk.

Namun, bila lokasi yang dipilih masih berupa hutan dan betul-betul kosong, Yayat menilai juga akan terdapat kendala. Sebab, pembangunan sebuah kota dari nol pasti akan lebih berat.

"Karena itu, pemilihan lokasi Ibu Kota baru Indonesia harus dikaji secara lebih komprehensif. Pemilihan posisi strategis juga perlu, tetapi harus dikaji," tuturnya.

Yayat menyatakan tidak sependapat bila ibu kota baru yang akan dibangun harus berada di tengah-tengah Indonesia. Menurut dia, posisi yang strategis adalah lokasi yang mudah diakses dan dijangkau.

Terlepas dari lokasi mana yang akhirnya dipilih, Yayat berharap rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta tidak menambah beban biaya perjalanan dinas pejabat negara yang datang atau pergi ke kota baru tersebut.

"Selama ini masih Jakarta sentris. Semua datang ke Jakarta. Jangan sampai ketika ibu kita dipindah, justru menambah beban biaya perjalanan dinas," katanya.

Yayat menilai isu yang lebih penting dari wacana pemindahan ibu kota sebenarnya adalah pemerataan pembangunan. Pembangunan ibu kota baru akan menjadi visi pembangunan di masa depan.

Sebab, dengan pemindahan ibu kota, maka yang dipindah tidak hanya Istana Presiden, tetapi juga kementerian dan lembaga negara lain seperti legislatif dan yudikatif juga harus ikut pindah.

"Adakah yang bisa membuat perhatian publik keluar dari Jawa selain wacana pemindahan ibu kota? Saat ini, Presiden Joko Widodo tinggal di Istana Bogor saja tidak ada yang mau pindah," tuturnya.

Tiga Provinsi

Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga tempat atau tiga provinsi yang sedang dikaji sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.

"Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku sejatinya tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.

Namun, Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas meskipun dia tidak mau menyebutkan nama-nama tempat tersebut.

"Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," ujarnya.

Yang pasti, Presiden menegaskan semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur.

Presiden mengatakan banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Oleh karena itulah Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan awal bulan ini mengatakan tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di tiga provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).