Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Honorer Riau Berlebihan Bebani APBD, DPRD Minta BKP2D Rumahkan saja
RADARPEKANBARU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau meminta Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah harus mengevaluasi tenaga honor yang terlalu berlebihan sehingga banyak menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
"BKP2D Riau harus membuat kajian berapa banyak kebutuhan tenaga kerja masing-masing instansi," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, di Pekanbaru, Rabu.
Menurutnya, kajian tersebut diperlukan agar tidak ada kelebihan tenaga kerja yang berujung mubazir. Seperti, beban kerja satu
tetapi pekerjaanya lima orang.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan catatan kepada Pemprov Riau pada Laporan Hasil Pemeriksaan anggaran tahun 2015, bahwasanya ada ketidaktepatan pemberian honor atas pekerjaan tugas dan fungsi rutin sebesar 1,39 miliar.
Kemudian disampaikan legislator ini, BKP2D juga harus meninjau berapa banyak kebutuhan tenaga kerjanya, serta diiringi juga dengan kemampuan yang mereka miliki. Jangan sampai bertolak belakang dengan kompetensi yang ada.
"Orangnya sudah berlebih tapi SDMnya tak ada peningkatan. Kita minta untuk di evaluasi lagi oleh pemprov Riau. Kalau tidak ya dirumahkan saja agar bisa mengurangi beban anggaran kita," ditambahkan politisi Hanura ini.
Selanjutnya, penempatan tenaga kerja pada instansi di provinsi Riau ini perlu dikaji ulang dan dirombak sesuai kebutuhan masing-masing dinas. Menurutnya, banyak penempatan yang tidak berhubungan dengan kompetensinya, sehingga tidak mengerti apa yang harus dikerjakannya.
"Misalnya di Dinas Bina Marga diletakkan sarjana agama, ekonomi dan sebagainya yang bukan keahliannya, tentu itu tidak cocok. Kembalikan mereka di posisinya masing-masing," ungkapnya.
Katanya, jangan lantaran karena keluarga lalu dimasukkan pada instansi yang memang bukan bidang keahliannya.
Lebih lanjut, ia juga sepakat dengan adanya wacana pemangkasan tenaga kerja Pegawai Negeri Sipil, menurutnya PNS yang tidak produktif lagi sebaiknya dirumahkan saja, dari pada hanya membebani pemerintah.(ant/radarpku)
HUT RI, Pesan Bung Karno dan Pemilu 2024* Oleh : Agusyanto Bakar
Sempena Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 kemerdekaan RI, patut disimak kembali amanat ba.
Bersama Kita Menjaga Bumi Untuk Penerus Bangsa, Peduli Sekarang atau Musnah Perlahan
Oleh: Safrina SuryaningsihRADARPEKANBARU.COM-Permasalahan mengenai isu li.
PASTIKAN KITA PUNYA URGENSI DAN ALASAN YANG KUAT UNTUK MENGUBAH SISTEM PEMILU
PASTIKAN KITA PUNYA URGENSI DAN ALASAN YANG KUAT UNTUK MENGUBAH SISTEM PEMILU &nbs.
Tragedi Oktober di KanjuruhanÂ
DUNIA sepak bola Indonesia berduka cita. Kompetisi Liga 1 yang mempertandingkan .
Pemerintah Gulirkan Vaksinasi Tahap Ketiga untuk Berikan Perlindungan Pada Masyarakat Rentan
PEKANBARU - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai menggulirkan vaksinasi taha.