Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
DPR, Bappenas, dan Kemkeu Kerap Abaikan Dana Infrastruktur Riau dan 2 Daerah Ini
RADARPEKANBARU.COM- Persoalan pengelolaan anggaran daerah tak hanya berupa intervensi dari legislatif kepada pemerintah daerah. Pemerintah di tiga daerah yang memiliki otonomi khusus, yakni Papua, Papua Barat, dan Aceh kerap mendapat persoalan untuk mengelola proses pengelolaan dana infrastruktur karena tak mendapat dukungan dari DPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemkeu).
Hal itu diungkapkan Sekda di tiga daerah tersebut saat berdiskusi dengan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/2). Pada hari sebelumnya, KPK berdiskusi dengan Sekda Sumut, Riau, dan Banten yang kepala daerahnya kerap tersandung kasus korupsi.
"Mereka (Sekda Papua, Sekda Papua Barat, dan Sekda Aceh) menyatakan ada intervensi dari DPRD. Tapi yang berbeda dari tiga daerah kemarin (Sumut, Riau, dan Banten), yang sekarang ada tekanan lain misalnya mengenai proses penetapan dana insfrastruktur harusnya ada dukungan dari DPR, Bappenas, dan Kemkeu (Kementerian Keuangan), mereka menceritakan kadang tiga lembaga ini abai," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati kepada wartawan, Jumat (12/2).
Tak hanya itu, kepada KPK, Sekda Papua, Papua Barat, dan Aceh mengaku kerap mendapat persoalan dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK). Oknum-oknum di Kementerian kerap menegosiasikan agar DAK dapat turun kepada Pemprov di tiga daerah tersebut.
"Ada DAK yang dijadikan negosiasi oleh oknum-oknum kementerian dan mengatakan pengurusan dokumen pun bisa dinegosiasikan oleh oknum," ungkap Yuyuk.
Untuk itu, Yuyuk menegaskan, KPK akan mengawal pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemprov Papua, Papua Barat, dan Aceh, serta Sumut, Riau, dan Banten. Setelah diskusi ini, KPK akan melakukan pertemuan kembali dan membuat rencana aksi di daerah-daerah tersebut. Dengan demikian penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir.
"Kami akan terus mengawal keenam daerah ini dalam beberapa kali pertemuan dan rencana aksi yang dilakukan setelah pertemuan di KPK dan masing-masing daerah bersama dengan stakeholder di daerah," jelasnya.(radarpku)
Airlangga Klaim Khofifah-Emil Sudah Direstui KIM untuk Pilgub Jatim
RADARPEKANBARU.COM - Partai politik Koalisi Indonesi.
Komisi X Bentuk Panja: Anggaran Besar, Mengapa Biaya Pendidikan Kian Mahal?
RADARPEKANBARU.COM - Banyaknya keluhan biaya pendidikan yang kian mahal menjadi anomali di tengah be.
Jokowi Sangat Layak jadi Penasihat Prabowo di Pemerintahan
RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal ditempatkan sebagai penasihat oleh presiden.
Prabowo Belum Bahas Kabinet, Prabowo: Fokus Rumuskan Program Makan Siang Gratis
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Prabowo Su.
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur Jika Nyalon Pilkada
RADARPEKANBARU.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa calon angg.
Pemprov Sumbar Prioritaskan Jalur Malalak untuk Jalan Alternatif Penghubung Padang-Bukittinggi
RADARPEKANBARU.COM - Pembersihan material longsor di jalur Malalak terus dikebut Pemprov Sumbar mela.