DPRD Riau Minta Pemprov Tanggapi Rekomendasi Penutupan Dua BUMD

RADARPEKANBARU.COM- Legislator DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menanggapi rekomendasi terhadap dua Bandan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena dianggap menghabiskan ratusan miliar rupiah uang daerah.

"Kita minta Pemprov Riau segera menyikapi rekomendasi yang kami berikan terkait dua BUMD secara professional. Jangan sampai mereka punya kepentingan di dalam," papar anggota DPRD Provinsi Riau Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Jumat(30/10).

Husaimi berujar, pihaknya sudah melakukan sejumlah tahapan sebelum mengeluarkan suatu rekomendasi seperti menggelar rapat dengar pendapat bersama manajemen tersisa dari PT Riau Airlines dan PT Riau Petrolium.

Baru kemudian rekomendasi tersebut diserahkan pihaknya kepada pimpinan Pemprov Riau yakni pelaksana tugas gubernur Riau pada bulan April 2015.

"Tapi hingga akhir bulan Oktober ini, kami melihat masih belum ada tidak lanjut dari Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman," katanya.  
    
Aherson, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau menambahkan, ditutupnya dua BUMD tersebut dinilai tidak membuat rugi terus bagi Pemprov Riau karena tak perlu mengeluarkan anggaran sebagai biaya operasional.

"Riau Airlines sudah habiskan dana APBD sekitar Rp149 miliar, sedangkan Riau Petrolium Rp7,5 miliar. Maka kita rekomendasikan, sebaiknya ditutup saja kedua BUMD ini," ucapnya.

Demi memperbaiki tata kelola di BUMD milik Provinsi Riau, lanjut Aherson, saat ini pihaknya sudah merancang 12 unsur dalam pengelolaan suatu badan usaha seperti penataan kelola dengan nama rancangan peraturan daerah (ranperda).

"Tapi dari pertimbangan dewan, judul ranperda itu telah direvisi dan kemungkinan jadi tata pengelolaan BUMD. Nantinya, seluruh BUMD bisa mencakup dalam pertaturan daerah dan antar BUMD tidak memiliki aturan berbeda-beda," katanya.(*)