PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2453 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2622 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2425 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2297 Kali
wow, Mayoritas Caleg di Inhu hanya Tamatan SLTA!
ilustrasi
Rengat, (radarpekanbaru.com)-Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhu, mayoritas calon anggota DPRD Inhu yang akan bersaing pada Pemilu 2014 mendatang ternyata hanya berpendidikan tamatan SLTA. Demikian juga dari sisi pekerjaan, sebagian besar caleg tersebut memiliki latar belakang pekerjaan yang tidak berhubungan sama sekali dengan politik dan administrasi pemerintah.
Kondisi ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak, sebab dikhawatirkan ketika terpilih menjadi anggota DPRD Inhu, caleg tersebut tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik sebagai wakil rakyat.
Menurut Sekretaris KPU Inhu, Watno, data di KPU Inhu menunjukkan bahwa 57,4 persen caleg DPRD Inhu yang akan bersaing pada Pemilu 2014 mendatang hanya berpendidikan tamatan SLTA. Kemudian 5,4 persen berpendidikan Diploma, 30,6 persen berpendidikan S1, 1,8 persen berpendidikan S2 dan masih terdapat 4,8 persen berpendidikan tamatan Paket C.
''Dari latar belakang pekerjaan juga demikian, mayoritas atau 47,6 persen wiraswasta yang tidak berhubungan dengan politik ataupun administrasi pemerintah. Sehingga kami dari KPU Inhu menilai perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai tugas, kewajiban dan hak sebagai calon anggota DPRD Inhu,'' jelasnya.
Sementara itu, pengamat hukum tata Negara, Prof Dr Rafli Harun mengungkapkan kebanyakan anggota DPRD yang terpilih tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan setelah duduk sebagai wakil rakyat. Padahal anggota DPRD memiliki tiga fungsi yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Selain itu, Rafli juga mengungkapkan bahwa sepengatahuan dirinya, seluruh Ranperda yang diusulkan ke DPRD berasal dari pihak eksekutif, padahal anggota DPRD juga memiliki hak dan dapat mengusulkan Ranperda. (hrc)
Editor : Ahmad Adryan
Kondisi ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak, sebab dikhawatirkan ketika terpilih menjadi anggota DPRD Inhu, caleg tersebut tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik sebagai wakil rakyat.
Menurut Sekretaris KPU Inhu, Watno, data di KPU Inhu menunjukkan bahwa 57,4 persen caleg DPRD Inhu yang akan bersaing pada Pemilu 2014 mendatang hanya berpendidikan tamatan SLTA. Kemudian 5,4 persen berpendidikan Diploma, 30,6 persen berpendidikan S1, 1,8 persen berpendidikan S2 dan masih terdapat 4,8 persen berpendidikan tamatan Paket C.
''Dari latar belakang pekerjaan juga demikian, mayoritas atau 47,6 persen wiraswasta yang tidak berhubungan dengan politik ataupun administrasi pemerintah. Sehingga kami dari KPU Inhu menilai perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai tugas, kewajiban dan hak sebagai calon anggota DPRD Inhu,'' jelasnya.
Sementara itu, pengamat hukum tata Negara, Prof Dr Rafli Harun mengungkapkan kebanyakan anggota DPRD yang terpilih tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan setelah duduk sebagai wakil rakyat. Padahal anggota DPRD memiliki tiga fungsi yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi.
Selain itu, Rafli juga mengungkapkan bahwa sepengatahuan dirinya, seluruh Ranperda yang diusulkan ke DPRD berasal dari pihak eksekutif, padahal anggota DPRD juga memiliki hak dan dapat mengusulkan Ranperda. (hrc)
Editor : Ahmad Adryan
BERITA LAINNYA +INDEKS
PT BSP, SKK Migas, dan Pengurus PWI Riau Bagikan Makanan Berbuka Puasa Secara Gratis
PEKANBARU - PT Bumi Siak Pusako (BSP) bersama dengan SKK Migas Perwakilan Sumbag.
Donor Darah HUT Ke-7 Raih Penghargaan MURI
JAKARTA - Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kembali diraih organis.
Menko Polhukam Dukung Sosialisasi Pers Berwawasan Kebangsaan
Jakarta--Rencana program Sosialisasi Pers Berwawasan Kebangsaan yang akan dilaku.
Sosok H Asmar di Idam - Idamkan Masyarakat Meranti Menjadi Bupati Dari Sejak Dulu
Meranti,- Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Purna H Asmar adalah s.
Iconnet Icon Plus, Solusi Jaringan Internet untuk Daerah Blank Spot di Kampar
BANGKINANG – PLN Icon Plus Strategic Business Unit (SBU) Regional Sumatera Bag.
Pak Kapolda Tolong Bantu Rakyat Korban Mafia Tanah, Kenapa MULIANTO dan Johan Nur Belum Ditangkap ?
Pekanbaru - Bahwa terduga mafia tanah saudara MULIANTO sudah merugikan masyaraka.
TULIS KOMENTAR +INDEKS