PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2721 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2869 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2682 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2544 Kali
Tidak Bisa Bebas, KPU Batasi Penggunaan Dana Kampanye dalam Pilkada 2015
JAKARTA, RADARPEKANBARU.COm - Calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2015 tidak dapat secara bebas membelanjakan uang untuk membiayai kampanye dalam Pilkada Desember mendatang. Dalam rancangan peraturan yang telah disusun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan membatasi penggunaan dana saat masa kampanye di Pilkada 2015.
Kepastian ini disampaikan Komisioner KPU, Ida Budhiati dalam Uji Publik RP KPU terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (12/3/15). Menurutnya, pembatasan penggunaan dana kampanye akan dilakukan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk di suatu provinsi dan kabupaten/kota serta jumlah wilayah administrasi yang berada di kawasan tersebut. Selain itu, standar biaya daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pertemuan juga menjadi salah satu indikator penentu besarnya penggunaan dana kampanye bagi tiap pasangan calon kepala daerah.
"Kami merumuskan total belanja kampanye di suatu daerah dengan perhitungan jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah administrasi dikali indeks biaya paket meeting per daerah," katanya.
Dijelaskan Ida Budhiati, dalam Pasal 12 ayat (3) RP KPU tentang Dana Kampanye disebutkan, pembatasan biaya kampanye akan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah melakukan perhitungan. Jika ada kelebihan penggunaan biaya kampanye, lanjutnya, maka pasangan calon kepala daerah terkait wajib menyerahkan kelebihan tersebut ke kas negara melalui KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
"Selain mengatur penggunaan biaya kampanye, KPU juga menetapkan batas maksimal penerimaan dana dari pihak lain yang dapat diterima pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2015. Dana sumbangan individu dibatasi pada angka Rp 50 juta. Sedangkan, dari pihak swasta atau kelompok maksimal boleh diterima pasangan calon kepala daerah sebesar Rp 500 juta selama masa kampanye," jelasnya.
Ditambahkan Ida, pihak penyumbang dana kepada setiap calon kepala daerah wajib mencantumkan identitas jelas sesuai Pasal 8 dalam RP KPU tentang Dana Kampanye. Jika kelebihan sumbangan terjadi, maka negara berhak mendapatkan jumlah sisa dana dengan difasilitasi oleh KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Agar dapat menerima sumbangan, para peserta pilkada diwajibkan memiliki rekening bank khusus. "Rekening khusus harus dibuka atas nama pasangan calon dan ditandatangani bersama partai politik pengusung maupun kedua calon," ungkapnya.(radarpku/rt)
BERITA LAINNYA +INDEKS
KPU Kampar Umumkan Nama-nama PPK Terpilih Untuk Pilkada 2024, Dilantik Besok
RADARPEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kampar sudah mengumumkan .
Selain survei tertinggi, PDI Perjuangan : Ida Yulita Susanti adalah politisi perempuan terbaik yang ada di Pekanbaru
PEKANBARU- Sejumlah lembaga survei tempatkan Ida Yulita Susanti degan tingkat popularitas t.
Hadiri Acara Bagholek Godang, Pj Bupati Kampar Pertanyakan Ketua LAK Kampar menghilang
PEKANBARU - Puluhan Ribu masyarakat Kampar se-Provinsi Riau berbondong-bondong datang memadati Ge.
Tiket Pilgubri M. Nasir Lengkap Eddy Yatim: Kami Fokus Seleksi Wagubri
PEKANBARU-Anggota DPR RI dari Partai Demokrat M. Nasir Dipastikan bertarung dalam kontestasi Pilg.
Wiwik Widaningsih dan Pengurus PWI Siak Periode 2023-2026 Resmi Dilantik
PEKANBARU - Usai pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua PWI Riau Raja Is.
Kembalikan Formulir ke NasDem, Nasir Day Terpanggil Pimpin Pekanbaru
PEKANBARU – HM Nasir Day SH MH mengakui terpanggil untuk mengabdikan diri kepa.
TULIS KOMENTAR +INDEKS